Sorotan

Ideologi Negara dalam Perdebatan di Badan Konstituante (2)

Ainur Rohim

Materi tentang dasar negara menjadi agenda pembahasan paling dinamis, alot, keras, sengit, dan berlangsung lama di Badan Konstituante. Tiga posisi ideologis dari 3 blok politik berbeda bertarung mengenai agenda ini di Badan Konstituante: Blok Pancasila yang mendesak Pancasila sebagai dasar Negara. Blok Islam berekspektasi politik tinggi menempatkan Islam sebagai dasar negara, karena Islam dipandang sebagai agama yang telah mengatur individu, kelompok, dan negara. Blok Sosial Ekonomi berjuang keras dengan argumentasi yang dibangun menempatkan Sosial Ekonomi, terutama penerapan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar negara.

Kendati antar-pembicara di Badan Konstituante dari blok politik berbeda memiliki keragaman pandangan politik yang tajam dalam mengkritisi blok politik lainnya, tapi semua pembicara punya pandangan politik serupa agar dasar negara seharusnya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dijiwai semangat revolusi Proklamasi 17 Agustus 1945, terjamin adanya kebebasan beragama dan beribadat, musyawarah hendaknya menjadi dasar dalam segala perundingan dan penyelesaian segala persoalan kenegaraan, dan berisikan sendi-sendi perikemanusiaan, kebangsaan yang luas dan keadilan sosial.

Lima poin nilai-nilai prinsipil yang diharapkan menjadi semangat tiga blok politik berbeda dalam perumusan dasar negara di Badan Konstituante tersebut, nyatanya tak mampu merekatkan dan mendekatkan pandangan politik yang berbeda.

Yang terjadi malah sebaliknya, yakni lima poin prinsip tersebut dipakai untuk mengunggulkan kebenaran masing-masing ideologi yang dianut dan mengkritisi blok politik lainnya. Secara praktis, antarblok politik tersebut makin menjauh dan perdebatan tentang dasar negara di Badan Konstituante berjalan bertele-tele dan makin mengeras.

Sebab, mekanisme pemungutan suara yang mengharuskan capaian dua pertiga suara di badan tersebut tak mungkin terwujud, mengingat peta kursi antara Blok Pancasila dan Blok Islam relatif berimbang. Di sisi lain, Blok Sosial Ekonomi jumlah kursinya sangat kedikit (10 kursi), sehingga kurang diperhitungkan keberadaannya dalam mekanisme voting.

Posisi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berada di Blok Pancasila, bukan di Blok Sosial Ekonomi, juga menjadi sasaran kritik tajam para lawan politiknya, terutama dari Blok Islam, yakni Partai Masyumi. Kedua partai ini dikenal saling bertentangan dan seringkali terlibat dalam perdebatan politik tajam, terutama terkait dengan dasar negara dan pandangan Masyumi yang menilai PKI tak selayaknya ada di Indonesia, karena bertentangan dengan sila Ketuhanan.

Dalam disertasi yang kemudian dibukukan, Dr Adnan Buyung Nasution (1995) menulis patut dipertanyakan mengapa PKI yang Marxis-Leninis tidak mendukung Blok Sosial Ekonomi sebagai dasar falsafah negara. Sebab utamanya mungkin perlu dikaji dari sudut strategi politik. PKI merupakan partai yang mengalami pertumbuhan pesat dan sangat mungkin akan meraih keuntungan dari sistem demokrasi liberal yang berlaku, yang ditentang oleh partai-partai yang mendukung paham Sosial Ekonomi untuk dasar negara.

“Di samping itu, ideologi Sosial Ekonomi merupakan rumusan Indonesia dan tidak berakar pada filsafat materialis Marxisme-Leninisme. Partai-partai Islam bahkan menuduh PKI bersikap munafik dengan mendukung Pancasila. Pertimbangan PKI yang utama adalah bahwa dengan mengadakan kerja sama erat dengan PNI, PKI dapat mengatasi oposisi antikomunis dan sekaligus dapat mengimbangi paham Islam. Dasar filsafat PSI yang juga bergabung di Blok Pancasila adalah demokrasi sosial. Partai-partai Kristen pun memiliki wawasan dunia sendiri yang sangat berbeda dengan wawasan PKI. PKI, PSI, dan partai-partai Kristen menganggap Pancasila sebagai forum yang memungkinkan ideologi yang berbeda-beda dapat dipertemukan dan berkembang, dan bukan sebagai filsafat sosial yang utuh seperti yang dikemukakan oleh beberapa pembicara dari PNI,” jelas Buyung Nasution (1995: 51).

Bagi pendukung Blok Pancasila, seperti pandangan Prof Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila dipandang sebagai ideologi yang matang dan sempurna, filsafat sosial lengkap yang mampu diuraikan secara ilmiah. Suwirjo (PNI), pembicara dari Blok Pancasila di Badan Konstituante, mengatakan bahwa Pancasila berasal dari kebudayaan dan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, dari sejarah dan kepribadian Indonesia sendiri. Dalam konteks ini, katanya, Bung Karno tidak menciptakannya tetapi hanya menemukannya, menggalinya, atau secara bertahap mengakui unsur-unsurnya. Antara tahun 1927 dan 1933, Bung Karno menamakan penemuannya sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

“Menurut sejarahnya, ideologi Pancasila itu lebih dulu diketemukan lahir, tumbuh dan berkembang, dan kemudian lantas dapat melahirkan negara Republik Indonesia. Lahir, tumbuh, dan berkembangnya Pancasila yang dibawa perkembangan perjuangan Bangsa Indonesia, sejak dahulu kala sampai sekarang. Singkatnya, bukan negara Republik Indonesia yang melahirkan paham Pancasila, melainkan paham Pancasila yang melahirkan negara Republik Indonesia… (Oleh sebab itu) mau tidak mau dasar negara Republik Indonesia harus Pancasila,” tegas Suwirjo, politikus PNI di Badan Konstituante.

Dukungan politik menempatkan Pancasila juga disampaikan Ir Sakirman, Wakil Ketua Badan Konstituante dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai berpaham komunis yang menempatkan filsafat sosial Marxisme-Leninisme sebagai inti ajarannya, dalam perjuangannya di Badan Konstituante, ikut bergabung dalam Blok Pancasila bersama PNI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, PSI, Partai IPKI, dan lainnya. Dalam sidang pada tanggal 20 Mei 1957, Sakirman mengatakan bahwa Pancasila adalah merupakan penjelmaan daripada konvergensi semua cita-cita sosial dan keagamaan yang diperjuangkan oleh semua partai dan organisasi rakyat di zaman kolonial dulu.

“Betapa pun universal, praktis, dan obyektifnya Islam, tetapi karena Islam hanya merupakan salah satu dari banyak kepercayaan dan keyakinan, yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka Pancasila sebagai apa yang dinamakan Partai Kristen Indonesia suatu grootste gemene deler, yang mempertemukan keyakinan dan kepercayaan kita semua, akan tetapi lebih praktis, lebih obyektif, dan lebih universal daripada Islam. Oleh karena itu adalah praktis dan obyektif juga kalau kami… mengharapkan dengan hormat agar Fraksi Masyumi suka menerima tanpa perubahan Pancasila sebagai dasar negara. Revolusi kita juga…, ini yang penting, dimulai dengan persatuan dan oleh sebab itu dia harus diselesaikan dengan persatuan juga. Dan satu-satunya asas yang bisa menjamin persatuan seluruh bangsa dan tanah air sekarang ini, adalah bukan asas komunisme, melainkan asas Pancasila yang universal,” kata Sakirman, anggota PKI di Badan Konstituante sebagaimana dikutip dari buku Adnan Buyung Nasution (1995: 73).

Pembicara lainnya dari Blok Pancasila, Soeripto mengatakan bahwa sejarah Pancasila merupakan hasil kompromi, take and give, antara para pemimpin sekuler nasionalis dan para pemimpin Islam. Proses kompromi ini berlangsung secara bertahap. Posisi Pancasila dianggap sebagai kompromi, yakni hasil permusyawaratan dan kesepakatan dengan nilai moral yang tinggi untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia. Kompromi itu, gentlemen agreement itu, tak boleh diakhiri secara sepihak. [air/bersambung]





Apa Reaksi Anda?

Komentar