Sorotan

Ideologi Negara dalam Perdebatan di Badan Konstituante (1)

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mengundang resistensi banyak kalangan, terutama komunitas Islam di Indonesia. Perdebatan tentang tafsir Pancasila kembali menyeruak ke permukaan. Pancasila yang mungkin diperas menjadi Trisila dan Ekasila.

Jauh sebelum itu, di era rezim Orde Baru Soeharto, pernah dilakukan tafsir terhadap Pancasila. Namanya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ada institusi yang diberikan tugas khusus untuk melaksanakan sosialisasi P4 ke semua segmen masyarakat Indonesia, yakni BP7. Nasib lembaga ini terkubur seiring ambruknya tatanan politik rezim Orde Baru Soeharto.

Dalam perspektif sejarah politik Indonesia modern, jauh sebelum Orde Baru lahir, setelah pemilihan umum (Pemilu) pertama tahun 1955, telah terbentuk Badan Konstituante selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Badan Konstituante memiliki tugas maha penting: menyusun UUD Indonesia yang baru, yang tak bersifat sementara.

Badan Konstituante merupakan lembaga politik hasil pemilihan rakyat Indonesia secara langsung melalui mekanisme Pemilu 1955. Herbert Feith menyebutkan bahwa pemilu pertama sejak Indonesia merdeka adalah pesta demokrasi yang berlangsung demokratis, jujur, bebas dan rahasia serta tanpa tekanan dari pihak mana pun. Tak kurang 90 persen pemilih mempergunakan hak pilihnya. Sekali pun dalam Pemilu 1955 berlangsung kontestasi ideologi politik sangat keras. Terutama 4 ideologi besar yang hidup di tatanan masyarakat Indonesia pascakolonial: Islamisme, Nasionalisme Kebangsaan, Sosial Ekonomi, dan Komunisme.

“Dapat dikatakan bahwa pemilih dari desa turut serta dalam pemilihan umum karena pilihan yang sadar. Ia menjalankan tugas yang menurut pendidikan yang telah diterimanya merupakan tugas yang diinginkannya. Tetapi, memang ternyata bahwa ia sangat ingin menjalankannya. Tidak ada keterangan lain yang dapat menjelaskan besarnya gairah yang ditunjukkan pemilih-pemilih yang berasal dari desa terhadap pemilihan umum, atau kegembiraan yang menyerupai rasa gembira keagamaan yang dialami oleh banyak orang dalam menjalankan hak pilihnya itu,” kata Herbert Feith (1957).

Dalam sidang pleno pada 19 sampai 22 Nopember 1956, Badan Konstituante telah menghasilkan keputusan tentang struktur pimpinan lembaga ini. Wilopo (PNI) dipercaya sebagai ketua Badan Kontituante. Sejumlah tokoh lainnya ditempatkan sebagai wakil ketua, antara lain: Prawoto Mangkusasmito (Partai Masyumi), Fatchurrahman Kafrawi (Partai NU), Leimena (Partai Kristen Indonesia), Sakirman (PKI), dan Hidajat Ratu Aminah (Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia/IPKI).

Dalam disertasi Dr Adnan Buyung Nasution (1995) di Rijksuniversiteit di Utrecht Belanda, Buyung Nasution menulis tentang bagaimana nilai strategis Badan Konstituante. Patut dicatat, tulis Buyung Nasution, pandangan Presiden Soekarno tentang pembuatan Undang-undang Dasar, yang dinyatakan pada waktu pelantikan anggota Badan Konstituante tanggal 10 Nopember 1956, berisi pengakuan tersirat akan mandat dan wewenang tunggal dari Badan Konstituante.

“Kita bukan tidak punya konstitusi, malah dengan konstitusi yang berlaku sekarang, kita sudah menyusun tiga konstitusi… Tapi semua konstitusi (1945, 1949, dan 1950) dari yang nomor satu sampai dengan yang nomor tiga adalah bersifat sementara. Dan semua konstitusi itu bukanlah hasil permusyawaratan antara anggota-anggota Konstituante yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Semua konstitusi itu adalah buatan sarjana konstitusi, atas amanat pemerintah. Tetapi sesuatu negara hukum yang demokratis, menghendaki sebagai syarat mutlak sebuah konstitusi yang dibuat oleh tangan rakyat sendiri,” kata Presiden Soekarno (Adnan Buyung Nasution, 1995: 36).

Dalam menjalankan tugasnya, perdebatan-perdebatan yang berlangsung di Badan Konstituante berlangsung dinamis, keras, transparan, dan demokratis. Perdebatan tentang dasar negara adalah agenda yang berlangsung paling keras dan dinamis dibanding agenda lainnya, seperti persoalan tentang hak asasi manusia (HAM) dan lainnya. Perdebatan tentang ideologi dan dasar negara berlangsung dalam dua babak sepanjang tahun 1957, yakni sejak 11 Nopember sampai 7 Desember 1957. Babak pertama, melibatkan sebanyak 47 pembicara dari sebagian besar partai yang memiliki perwakilan di badan ini. Babak kedua, sebanyak 54 orang pembicara dari berbagai partai berkesempatan menyampaikan gagasan dan pandangannya selama sidang pleno berlangsung.

Adnan Buyung Nasution (1995: 49) mencatat, ada 3 posisi ideologis yang diajukan sebagai dasar negara dalam perdebatan yang berlangsung keras, hangat, dan demokratis di Badan Konstituante sebelum badan ini dibubarkan dengan Dekrit Presiden bulan Juli 1959. Pertama, garis ideologis Pancasila, yakni kelima sila yang dirumuskan dengan kata-kata yang agak berbeda dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD Sementara 1945, 1949, dan 1950, yakni: (1) Ketuhanan. (2) Perikemanusiaan. (3) Kesatuan atau Nasionalisme. (4) Permusyawaratan atau Demokrasi. (5) Keadilan Sosial.

Argumen penting yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila akan merupakan forum bagi semua golongan dan aliran yang beerbeda-beda dalam masyarakat Indonesia, sehingga tidak satu pun golongan dan aliran yang akan dirugikan dalam usaha menerapkan ideologinya masing-masing. Pancasila adalah unsur dasar yang baik untuk menggalang persatuan negara.

Posisi ideologis yang kedua adalah Islam, yang dipelopori Partai Masyumi, Partai NU, dan partai lainnya yang masuk dalam Blok Islam. Bagi kalangan ini, Islam merupakan ajaran mengenai hal-hal duniawi dan ukhrawi yang berasal dari Tuhan, yang secara resmi dianut oleh lebih dari 90 persen rakyat Indonesia. Islam sebagai dasar negara juga pernah diusulkan oleh para pemimpin golongan Islam dalam BPUPKI pada tahun 1945. Argumen utama yang diajukan untuk mendukung Islam didasarkan pada kedaulatan hukum Ilahi. Namun, golongan Islam juga mengajukan demokrasi berdasarkan permusyawaratan antara wakil-wakil rakyat yang dipilih, yakni bentuk demokrasi yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan.

Posisi ideologis ketiga adalah paham yang dianut oleh blok Sosial-Ekonomi, yakni struktur sosio-ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang pelaksanaannya harus dijamin oleh struktur politik yang dirumuskan dalam Pasal 1 UUD tersebut.

Bagaimana peta persebaran kekuatan politik di Badan Konstituante hasil Pemilu 1955? Blok Pancasila dengan jumlah kursi terbanyak, yakni sebanyak 274 kursi yang melibatkan 24 partai. Sejumlah partai dengan raihan kursi banyak di Blok Pancasila antara lain: PNI (119 kursi), PKI (60 kursi), Partai Republik Proklamasi (20 kursi), Parkindo (16 kursi), Partai Katolik (10 kursi), PSI (10 kursi), IPKI (8 kursi), dan lainnya.

Di Blok Islam yang beranggotakan sebanyak 8 partai (termasuk calon perorangan), memiliki sebanyak 230 kursi. Sejumlah partai dengan raihan kursi banyak di Blok Islam antara lain: Partai Masyumi (112 kursi), Partai NU (91 kursi), PSII (16 kursi), Partai Perti (7 kursi), AKUI-Madura (1 kursi), dan lainnya. Sedang Blok Sosial-Ekonomi dengan kekuatan 3 partai mengakumulasi sebanyak 10 kursi. Ketiga partai di blok politik ini adalah: Partai Buruh (5 kursi), Partai Murba (4 kursi), dan Partai Acoma (1 kursi). [air/bersambung]

Apa Reaksi Anda?

Komentar