Sorotan

Ibarat Rindu, Ekspektasi Tak Bisa Diburu Waktu

Abdul Kadir Karim

Tulisan Oryza A. Wirawan dengan judul “Mewaspadai Ekspektasi Tinggi” dalam Beritajatim.com, Kamis (18/3/2021), yang menyajikan ilustrasi tentang suasana psikologis kolektif masyarakat di tiga kabupaten-kota di Jawa Timur, membuat saya merasa tergoda untuk menyajikan perspektif lain dari apa yang dia sajikan di tulisan itu.

Bahwa, Kabupaten Jember memiliki “kisah” transisi yang sangat berbeda dengan Banyuwangi dan Surabaya, itu sudah sangat jelas diuraikan oleh Oryza. Jember saat ini dipimpin oleh seorang penumbang petahana, bukan oleh seorang “putera mahkota” yang memang sudah disiapkan oleh pendahulunya. Beban ekspektasi Kepala Daerah Jember dengan demikian akan jauh lebih berat daripada Banyuwangi atau Surabaya.

Belum lagi jika kita memperhitungkan aspek lain: “kendaraan” yang digunakan oleh tiga kepala daerah ini sangat berbeda kondisinya. Saya ibaratkan Eri Cahyadi di Surabaya dan Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi sudah memiliki garasi yang di dalamnya sudah tersedia mobil Pajero Sport Dakkar 4×4 dengan service record rutin, berbahan bakar Pertamina Dex full tank, dan sedang dipanasi juga mesinnya. Singkat kata, kepala daerah sebagai sopir tinggal pakai. Mau offroad ke mana pun oke.

Bagaimana dengan Hendy Siswanto di Jember? Saya mengibaratkan dalam ‘garasi pemerintahan’ Hendy hanya ada mobil L-300 jadul, onderdilnya kocar-kacir tidak karuan akibat sempat dirawat oleh montir eksperimental, bannya gundul vulkanisiran, jalannya terseok-seok. Itu pun BBM-nya kosong alias belum punya APBD. Mau tancap gas bagaimana? menghidupkan mesin saja akan berat bagi sang sopir.

Tapi justru di sinilah kemudian kearifan lokal dan kecerdasan Hendy Siswanto di Jember nampak nyata. Pilihan-pilihan aksi yang dipilihnya sangat efektif, karena memakai pendekatan kuratif dan korektif di tahapan awal.

Apa hasilnya? Masyarakat Jember punya ekspektasi tinggi terhadap kinerja kepala daerahnya yang baru . Tapi namanya saja ekspektasi. Masyarakat sering tidak sabaran dan terburu-buru untuk menuntut kinerja kepala daerah. Padahal Hendy Siswanto belum genap sebulan bekerja.

Baik, mari kita urai secara obyektif. Setidaknya ada tiga lompatan fundamental yang sudah diraih Hendy Siswanto di Jember dalam sebulan ini. Menurut saya ini harus diapresiasi, karena ini bukan pencapaian yang biasa-biasa saja. Tidak semua kepala daerah mampu melakukannya dengan cepat.

Pertama, tingkat respons yang mengasyikkan dari pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi. Kedua, gestur komunikasi pemerintah daerah yang hangat, cair, sigap dan solutif dalam lingkungan politik lokal. Ketiga, pola interaksi vertikal yang prospektif dan produktif antara pemerintah daerah dengan pemerintah atasan.

Mengapa tiga poin capaian ini menjadi sangat penting? Karena inilah yang menjadi antitesa terukur sebagai respons Hendy Siswanto terhadap warisan situasi yang dihadapinya saat mengawali jabatan sebagai kepala daerah. Selebihnya hanya aspek-aspek teknis operasional yang perlu ditindaklanjuti oleh pasukannya di birokrasi secara akseleratif. Birokrasi harus segera bangun, bergerak, dan bergegas, mengikuti ritme dan tempo dari Sang Koreografer.

Sekarang, kita beralih ke unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain kepala daerah, yaitu DPRD. Sejauh ini antusiasme DPRD Jember dalam mengimbangi style kepala daerah yang sigap, gercep dan taktis, cukup menggembirakan. Pasti akan selalu ada dinamika politik di dalamnya, itu wajar. Namanya saja lembaga politik. Justru dinamika semacam inilah yang akan menjadi semacam topping atau dressing dalam hidangan kuliner. Semacam penyempurna penyajian agar citarasanya menjadi lebih sempurna.

Tapi penyebutan diksi oposisi dalam beberapa pemberitaan terakhir di Jember, membuat saya agak menahan senyum simpul. Begini perspektifnya: tanpa disebut pun, sebenarnya legislatif adalah oposisi secara kelembagaan. Ingat, ada fungsi pengawasan di situ. Bedanya dengan oposisi ala barat, DPRD dalam konteks pemerintahan di negeri ini adalah loyal and cunstructive opposition. Bagaimana kok bisa begitu?

Begini alur pikirnya. Negara kita dalam menjalankan pemerintahan, menganut sistem presidensiil, bukan sistem parlementer seperti di banyak negara lain. Dalam sistem presidensiil, rakyat memilih keduanya, baik eksekutif maupun legislatif. Tapi akadnya berbeda.

Akad antara rakyat dengan eksekutif begini: ‘Kami pilih kamu, ini kewenanganmu, ini anggaranmu, dan tolong wujudkan kehendak dan kebutuhan kami. Jalankan roda pembangunan dengan baik’.

Sementara akad rakyat dengan legislatif berbeda. ‘Saya pilih kalian untuk jadi mitra bupati dalam menjalankan roda pembangunan. Tapi kalian jangan jadi mitra yang ‘ho’oh-ho’oh’ saja. Harus kritis dalam mengawasi kewenangan dan anggaran yang dijalankan oleh bupati. Kalian harus ikut menyusun anggarannya. Kalau kurang pas dengan amanah yang kami berikan ke kalian, harus dikoreksi’.

Jadi mudah dipahami, dewan beroposisi bukan hal yang istimewa. Biasa saja, karena memang sudah semustinya begitu. Artinya, jika DPRD kritis tentang tema tertentu misalnya, bukan berarti mereka sedang nyinyir. Itu adalah bentuk kemesraan antara legislatif dan eksekutif. Bahasa cinta semacam ini mungkin agak sulit dipahami oleh pihak lain. Ibarat pasutri, cinta, kemesraan dan kerinduan adalah satu paket yang indah.

Namun jangan lupa, jika ekspektasi itu adalah kerinduan yang ejawantah, maka hasrat kerinduan sebaiknya juga tidak boleh terburu-buru. Irama cinta idealnya harus awet, tahan lama dan saling genggaman tangan dengan erat.

Saya optimis, bahwa kisah cinta antara eksekutif dan legislatif ini akan indah dan menarik, dan tentu saja berujung bahagia. Syaratnya untuk bisa menikmati kisah indah ini; pahami alurnya, berdamailah dengan waktu, ritme dan proses. [but]

Abdul Kadir Karim, Mantan Ketua Tim Fokus Pengembangan Manajemen Daerah, Sebuah Lembaga Adhoc yang Disupervisi Langsung oleh BPKP Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur.



Apa Reaksi Anda?

Komentar