Sorotan

Habis ‘Disclaimer’, Terbitlah ‘Opini Tak Wajar’

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim memegang fail lunak Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 beberapa waktu lalu

Pemerintahan di Kabupaten Jember seringkali menghadirkan ironi. Saat mengawali masa pemerintahannya pada Februari 2016, Bupati Faida mendapat karpet merah dari pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Bupati MZA Djalal. Selain Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang sudah selesai terbahas, LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 mendapatkan opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dengan awalan yang baik, Bupati Faida seharusnya bisa melanjutkan pemerintahan di Kabupaten Jember dengan lebih baik. Namun sejarah mencatat lima tahun masa pemerintahan Faida di luar ekspektasi. Disharmoni dengan parlemen dan kebijakan-kebijakan kontroversial membuat Jember bising dengan hiruk-pikuk politik.

Pembahasan dan pengesahan Peraturan Daerah APBD 2017 dan 2018 terlambat dari jadwal yang ditentukan undang-undang, diwarnai konflik keras dengan DPRD Jember. Bahkan bupati dan DPRD Jember tidak bersepakat mengesahkan Perda APBD 2020 dan 2021.

Perda APBD 2019 menjadi satu-satunya yang dibahas tepat waktu dan bahkan mendahului tenggat 30 November 2018. Namun ironi terjadi, saat LKPD APBD 2019 tidak memenuhi kelayakan standar akuntansi dan aturan, sehingga dinyatakan disclaimer alias tidak bisa dinilai oleh BPK.

Ini hasil audit terburuk terhadap LKPD Kabupaten Jember sepanjang sejarah. Bahkan terburuk sepanjang sejarah pemerintahan kabupaten dan kota di Jawa Timur. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, tim auditor BPK tidak memperoleh bukti yang cukup untuk melakukan audit berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. “Atau terjadi fraud atau penyimpangan penyajian laporan keuangan negara,” katanya.

Sebelumnya, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap LKPD APBD 2016 dan 2018. Selama masa pemerintahan Bupati Faida, BPK hanya sekali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan APBD 2017.

Buruknya LKPD APBD Jember ini berlanjut pada APBD 2020, tahun terakhir masa pemerintahan Bupati Faida. Dia mewariskan penilaian penilaian opini tidak wajar (OTW) dari BPK Jawa Timur kepada Bupati Hendy Siswanto. Ada tujuh hal bersifat material yang menyebabkan BPK menilai LKPD Kabupaten Jember 2020 tidak disajikan secara wajar. Pertama, tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020.

Kedua, jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional. Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah, sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.

Ketiga, terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai, yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Keempat, dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank, sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

Keenam, tim manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan.

Terakhir, pada penyajian nilai perolehan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap – jalan, irigasi,dan jaringan masing-masing sebesar Rp 3.470,53 miliar, Rp 2.007,36 miliar, dan Rp 141,46 miliar, terdapat aset tetap – jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya. Ini mempengaruhi akurasi perhitungan beban dan akumulasi penyusutan.

Apabila Pemerintah Kabupaten Jember melakukan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan tersebut ke aset induknya secara tepat, maka penyajian nilai akumulasi penyusutan dan beban penyusutan akan berbeda secara signifikan.

Buruknya pengelolaan APBD 2019 dan 2020 sebenarnya menjadi antiklimaks jargon ‘3B’ dan ‘tegak lurus’ yang selalu didengungkan Bupati Faida selama menjabat. ‘Tegak lurus’ adalah prinsip kepatuhan terhadap regulasi dan pemerintahan yang lebih tinggi.

Sementara prinsip 3B diperoleh Faida dari mendiang sang ayah, Musytahar Umar Thalib. “Kalau kamu merasa bingung apakah ini benar atau salah, mulia atau tidak, ukurannya cuma tiga. Baik, benar, betul. Kalau sudah baik, benar, dan betul, maka jangan takut untuk melangkah. Kalau ada satu saja dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka kamu mundur dulu satu langkah. Pasti ada sesuatu yang tidak pas. Semuanya harus dipastikan dulu, apakah sudah baik tujuannya, benar hukumnya, betul caranya. Meskipun baik tujuannya dan baik hukumnya, tapi salah caranya, jangan diteruskan. Tiga-tiganya tidak boleh ditawar-tawar lagi,” sebagaimana dikutip dari buku ‘Si Moai Ingin Jadi Dokter’.

Namun kendati antiklimaks, Faida ternyata tak terlampau galau saat BPK menyebut pelaksanaan APBD 2019 disclaimer atau tak bisa dinilai. “Kami menyadari itu bahwa adalah sebuah opini, hanya alat instrumen administrasi. Yang penting uangnya tidak dibawa lari,” katanya, dalam debat publik putaran pertama pemilihan kepala daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu (15/11/2020) malam.

Berbeda dengan Faida, Hendy justru menyebut penilaian buruk dari BPK sebagai kerugian bagi masyarakat Jember. “Akibatnya Pemerintah Kabupaten Jember bisa tidak dapat DID (Dana Insentif Daerah) yang jumlahnya cukup besar dari pemerintah pusat,” katanya.

“Untuk sekelas Jember, DID-nya besar, bisa Rp 60 miliar lebih. Bayangkan, kalau Rp 60 miliar ini dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Jember,” tambah Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Itulah kenapa Hendy kecewa berat. “Ini pekerjaan tahun 2020. Bukan pekerjaan saya dan sekarang saya harus cepat jawab semua LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tersebut. Saya minta semua orang yang terlibat wajib bertanggung jawab,” katanya.

Hendy tidak menutup peluang bagi aparat penegak hukum untuk masuk menyelidiki pengelolaan keuangan tersebut. “Saya serahkan pada ketentuan yang berlaku saja. Siapa yang berbuat harus berani bertanggungjawab,” tegasnya.

Masuknya aparat penegak hukum memang sangat memungkinkan. Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Universitas Jember dan mantan anggota tim konsultan humas Badan Pemeriksa Keuangan RI, menilai, lima dari catatan LHP BPK terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Jember 2020 berpotensi pidana.

Menurut Iqbal, opini tidak wajar ini fatal karena bersifat pervasif dan material. “Pervasif berarti ada kesalahan yang bisa berdampak luas ke mana pun dan sangat mendalam. Material artinya banyak ditemukan penyajian laporan secara tidak wajar atau dalam bahasa auditing yaitu tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), tidak ada kecukupan pengungkapan, tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sistem pengendalian internal yang tidak efektif,” katanya.

DPRD Jember bisa meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dengan tujuan tertentu atau investigatif. “Kalau ditemukan bahwa kinerja pengeloaan keuangan tidak baik, maka BPK harus meningkatkan pada audit investigasi. Kalau audit invetigasi sulit untuk ditemukan kerugian negara, maka harus dilakukan audit forensik yaitu dibedah satu persatu akuntansi pemerintah, untuk mengetahui alur pengeluaran uang dan pengunaan uang sudah berapa besar, siapa yang mengunakan, siapa yang menyuruh, sehingga jelas lalu lintas penggunaan keuangan daerah,” kata Hermanto Rohman, pengamat kebijakan publik Universitas Jember.

Permintaan ini sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 13 menegaskan, ‘pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana’.

Pasal 14 ayat 1 menyebutkan ‘apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’. “Tindak lanjut harus dilakukan, karena ada uang rakyat ratusan miliar yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK yang telah dikelola secara tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan laporan penyajiannya,” kata Iqbal.

Hermanto berharap opini BPK itu bukan hanya opini untuk gorengan politik. “Kalau hanya dibiarkan ya jadi sekadar opini. Bahasa satirenya: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah Wajar Tapi Pancet saja, WDP (Wajar Dengan Pengecualian) adalah Wajar dan Pancet saja, TW (Tidak Wajar) ya tetap pancet saja. Semuanya menjadi wajar saja. Yang tidak sama adalah gorengan politiknya,” katanya.

Hendy sudah menyatakan, semua yang terlibat dalam pengelolaan APBD 2020 yang berkonsekuensi pada penilaian opini tidak wajar dari BPK harus bertanggungjawab. Kini tinggal menanti sikap DPRD Jember untuk menindaklanjutinya dengan permohonan audit investigatif dan bahkan audit forensik. “Kami masih akan melakukan rapat pimpinan,” kata Itqon.

BPK pernah punya sejarah audit investigasi di Jember, pada masa pemerintahan Bupati Samsul Hadi Siswoyo. Dari hasil audit investigatif saat itu ditemukan selisih dana kas daerah sebesar kurang lebih Rp 18 miliar. Setelah tak terpilih untuk periode kedua dalam Pemilihan Kepala Daerah 2005, Samsul harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan masuk penjara setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jember. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar