Iklan Banner Sukun
Sorotan

Golkar dan Lanskap Politik yang Berubah (1)

Ketua DPD I Partai Golkar Jatim, Sarmuji (kanan) saat wawancara

Finish di posisi kelima di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, elite Partai Golkar Jatim sejak awal menyadari bahwa lanskap politik Jatim, secara historis dan geneologi politik, bukan kandang tradisional Partai Golkar.

“Secara geneologi politik, Jatim itu ya PKB (NU) dan PDIP (PNI),” kata Ketua DPD I Partai Golkar Jatim, Sarmuji kepada beritajatim.com di Surabaya, Jumat (20/8/2021) malam.

Prestasi ranking kelima raihan suara dan kursi di DPRD Jatim pada hajatan politik 2019 bisa disimpulkan bukan prestasi buruk bagi Golkar. Partai ini mengirimkan 13 elite terbaiknya di DPRD Jatim, di bawah PDIP dengan 27 kursi, PKB dengan 25 kursi, Partai Gerindra dengan 15 kursi, dan Partai Demokrat dengan 14 kursi.

“Memang terjadi peningkatan sebanyak 2 kursi dibanding hasil Pemilu 2014,” tambah Sarmuji, politisi Golkar yang secara kultural berlatar belakang NU dan lama aktif sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Universitas Jember, Jatim.

Capaian prestasi Partai Golkar Jatim itu jauh lebih baik dibanding Partai Nasdem (9 kursi) dan sejumlah partai politik lawas lain, seperti PAN, PPP, PKS, dan PBB.

Data rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu legislatif 2019 tingkat Provinsi Jatim menunjukkan PKB dengan 4.198.551 suara, Partai Gerindra dengan 2.408.607 suara, PDIP dengan 4.319.666 suara, Partai Golkar dengan 2.256.056 suara, Partai Nasdem dengan 2.190.169 suara, dan PAN dengan 1.209.375 suara.

Dari perspektif capaian suara, volume elektoral yang dicapai Partai Golkar Jatim di Pemilu 2019 lebih baik dibanding hasil Pemilu 2014, terjadi peningkatan elektoral hampir 300 ribu suara, kendati partai berlambang pohon beringin ini sama-sama finish di posisi kelima. Di hajatan politik 2014 tingkat Jatim, Partai Golkar merebut 1.912.474 suara (10,22 persen).

Di Pemilu 2014, PKB berhasil mendapat 3.671.911 suara (19,61 persen) sekaligus keluar sebagai pemenang pemilu di Jatim. Posisi kedua ditempati PDIP dengan 3.523.434 suara (18,82 persen) di tempat kedua, disusul Partai Gerindra dengan 2.457.966 suara (13,13 persen) di posisi ketiga, dan Partai Demokrat 2.340.170 suara (12,50 persen) di peringkat keempat.

“Memang, gen politik Golkar bukan di Jatim. Kendati demikian, kita terus melakukan approach dan penyesuaian dengan kultur dan psikologi politik pemilih mayoritas di Jatim,” ungkap Sarmuji.

Teritori Jatim, dalam perspektif kultural politik, menjadi basis tradisional partai yang memiliki ikatan kultur dan historis dengan aliran Islam Tradsional (NU) dan ideologi Nasionalisme yang digagas Ir Soekarno (Bung Karno).

Kedua tokoh nasional tersebut lahir di Jatim. KH Hasyim Asy’ari sebagai pendiri jam’iyyah NU lahir di Kabupaten Jombang dan mendirikan NU di Kota Surabaya. Pondok Tebuireng yang Kiai Hasyim didirikan dan menjadi kawah candradimuka para kiai dan tokoh NU secara nasional, berlokasi di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Makam Kiai Hasyim juga berada di komplek Pondok Tebuireng Jombang, termasuk makam KH Wahid Hasyim dan KH Abdurrahman Wahid.

Di sisi lain, Bung Karno yang dilahirkan di Kota Surabaya menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota ini sebelum kuliah di ITB Bandung. Bibit Nasionalisme digali, diasah, dan diperoleh pertama kali Bung Karno di Kota Surabaya, dalam interaksinya dengan banyak tokoh pergerakan nasional yang bermukim di kota ini, seperti HOS Tjokroaminoto. Meninggal dunia di bulan Juni 1970, Bung Karno dimakamkan di Kota Blitar, Jatim. “Jadi, gen politik Jatim itu ya PKB dan PDIP di era perpolitikan sekarang,” tukas Sarmuji.

Pandangan itu setidaknya terbaca dari hasil 5 kali Pemilu di era reformasi (1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019) dan Pemilu 1955. Dari lima kali pemilu di era reformasi tingkat Jatim, PKB menang sebanyak 3 kali (1999, 2004, dan 2014). Partai Demokrat menang sekali (2009) dan PDIP menang sekali (2019). Kemenangan Partai Demokrat di Pemilu 2009 di Jatim bisa dikatakan sebagai fenomena dan kejadian luar biasa di luar langgam kebiasaan politik yang berlangsung sebelum-sebelumnya.

Sebab, jika hasil Pemilu 1955 dijadikan rujukan dan sekaligus komparatif politik yang akuntabel dan faktual, tergambar dengan sangat kasatmata bahwa kekuatan Islam Tradisional dan Nasionalisme yang digagas Bung Karno adalah nilai-nilai ideologi politik penting, dengan jumlah pendukung mayoritas di lanskap politik Jatim.

Kajian Herbert Feith (1999) tentang Pemilu 1955 menunjukkan, Partai NU berada di ranking pertama dan tampil sebagai pemenang di Jatim, dengan raihan 3.370.554 suara. PKI di posisi kedua dengan 2.299.602 suara, PNI di tempat ketiga dengan 2.251.069 suara, dan Partai Masyumi di posisi keempat dengan 1.109.742 suara. Suara Masyumi di Jatim sekitar sepertiga suara Partai NU, sedang PNI terpaut sekitar 700 ribu suara lebih dibanding PKI.

Sekiranya kita elaborasi lebih dalam tentang sebaran suara dukungan untuk Partai NU dan PNI di Pemilu 1955 di tingkat Jatim, merujuk kajian Feith, data yang ada memperlihatkan Partai NU kuat di wilayah eks Karesidenan Besuki, eks Karesidenan Madura, eks Karesidenan Surabaya, dan eks Karesidenan Kediri. PNI juga kuat di eks Karesidenan Madiun, eks Karesidenan Kediri, eks Karesidenan Surabaya, dan eks Karesidenan Besuki. PKI kuat di eks Karesidenan Madiun, eks Karesidenan Kediri, dan eks Karesidenan Bojonegoro. Masyumi bisa mengalahkan suara PKI, PNI, dan Partai NU di eks Karesidenan Bojonegoro.

Sebagai kekuatan politik yang berada di posisi Tengah agak ke Kanan sedikit dalam spektrum politik nasional sekarang, Golkar Jatim dalam mempertahankan eksistensi dan basis politiknya tentu tak bisa lepas dari latar mapping politik yang sudah lama terbentuk dalam perspektif historis politik. “Ya kita tak mungkin lepas dari potret dan hasil Pemilu 1955,” jelasnya.

“Dalam konteks ini, adaptasi politik menjadi penting,” ujarnya. Maksudnya, karena mayoritas warga Jatim secara aliran keagamaan adalah Islam Tradisional (NU), tentu realitas sosial keagamaan tersebut tak mungkin dinafikan, apalagi ditabrak oleh elite dan politikus Golkar.

Sarmuji mengutarakan, sebagian besar tradisi dan kultur keagamaan di lingkungan NU diadaptasi dan dijalankan elite Golkar Jatim, seperti kegiatan istighotsah, tahlil, dan lainnya. Kegiatan itu jangan semata-mata dibaca dalam perspektif target politik semata, terutama politik elektoral.

“Program politik kepartaian itu tak mungkin lepas dari latar realitas sosial politik dan sosial kultural genuine yang ada. Kita tak mungkin lepas dari itu,” tegas Sarmuji. [air/bersambung]


Apa Reaksi Anda?

Komentar