Sorotan

Ganjar dan Puan Bukanlah Rival di Pilpres 2024

Ribut Wijoto

PUBLIK POLITIK INDONESIA dalam beberapa hari terakhir diwarnai oleh polemik yang melibatkan sesama kader PDI Perjuangan. Polemik antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

Pemicu utamanya, Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilu 2024 yang digelar di Semarang, Sabtu, 22 Mei 2021. Pengarahan disampaikan oleh Puan Maharani. Semua kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah di Jateng diundang, kecuali Ganjar. Padahal di Jawa Tengah, Ganjar bukan kepala daerah biasa, dia adalah gubernur.

Tidak sebatas itu, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto terang-terangan mengakui sengaja tidak mengundang karena Ganjar dianggap terlalu berambisi maju pada Pilpres 2024 sehingga meninggalkan norma kepartaian. “Wis kemajon (sudah kelewatan), yen kowe pinter, ojo keminter (bila kamu pintar, jangan sok pintar),” kata Bambang, Minggu, 23 Mei 2021.

Polemik pun bergulir liar. Opini umum yang merebak, ada rivalitas antara Puan dengan Ganjar. Rivalitas menuju pencalonan di Pilpres 2024.

Benarkah ada rivalitas antara Puan dengan Ganjar?

Untuk menjawabnya, beberapa hal perlu perhatikan. Hal terkait dengan kultur di internal PDI Perjuangan. Hal lain adalah terkait strategi PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Bila mengacu pada hal-hal tersebut, Ganjar dan Puan sebenarnya bukanlah rival. Polemik di antara keduanya lebih pada kebijakan partai dan loyalitas kader.

Sejak era Reformasi, PDI Perjuangan selalu mendapat kepercayaan besar dari warga Indonesia. Kepercayaan yang tertuang melalui coblosan Pemilihan Umum (Pemilu). PDI Perjuangan tidak pernah terlempar dari 3 besar. Bahkan dalam 2 Pemilu terakhir, PDI Perjuangan dipercaya untuk selalu menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak.

Kepercayaan warga Indonesia terhadap PDI Perjuangan juga tercermin dalam Pemilihan Presiden. Kader PDI Perjuangan mendapat suara terbanyak dalam 2 kali pilpres terakhir, yaitu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Merujuk pada fakta itu, PDI Perjuangan dipastikan bertekad memenangi Pilpres 2024. PDI Perjuangan tentu menyusun strategi politik pula untuk meraih kemenangan.

Survei elektabilitas dan popularitas yang berkembang di publik bakal dijadikan pertimbangan. Tetapi bukan satu-satunya pertimbangan atau bukan menjadi pertimbangan utama. Sebagai partai besar dengan kerapian struktur, dari tingkat pusat hingga pelosok negeri, PDI Perjuangan memiliki parameter sendiri dalam menentukan calon presiden. Termasuk pula, PDI Perjuangan melakukan survei internal.

Survei internal juga bukan pula satu-satunya pertimbangan. Ada hal lain. Calon yang diusung harus selaras dengan visi PDI Perjuangan. Visi nasionalis seperti yang dicita-citakan oleh Ir Soekarno alias Bung Karno.

PDI Perjuangan tampaknya sudah belajar banyak pada kekalahan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dalam 2 kali Pilpres secara langsung, yaitu tahun 2004 dan tahun 2009. Belajar bahwa obsesi merebut kemenangan harus ditunjang oleh strategi yang tepat. Dan setelah 2 kekalahan itu, PDI Perjuangan berhasil menang dalam 2 kali Pilpres selanjutnya, yaitu tahun 2014 dan tahun 2019.

Ada dua pelajaran utama yang dipetik dari PDI Perjuangan. Pertama, calon di Pilpres tidak harus ketua umum partai. Kedua, calon di Pilpres tidak harus dari trah keluarga Soekarno. Itu sebabnya, pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, PDI Perjuangan tidak mengusung Megawati. Partai berlogo kerbau moncong putih ini mengusung Joko Widodo (Jokowi). Kader yang nota bene bukan ketua umum dan bukan dari trah keluarga Soekarno.

Strategi itu pula yang bakal diterapkan PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Pada titik inilah, Puan Maharani kecil kemungkin bakal diusung sebagai calon presiden. Sebab elektabilas atau tingkat keterpilihannya sangat kecil. PDI Perjuangan tidak memaksakan mengusung Puan Maharani karena hanya bakal mengulang kekalahan Megawati.

Justru sebaliknya, Ganjar Pranowo berpeluang besar diusung PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Sebab elektabilitasnya tinggi. Tetapi bukankah Pilpres masih lebih dari 2 tahun lagi? Dinamika atau perubahan peta politik masih mungkin terjadi. PDI Perjuangan, melalui Puan Maharani, mengingatkan Ganjar Pranowo untuk tidak buru-buru.

Meski sama-sama kader istimewa di PDI Perjuangan, Ganjar dan Puan, berbeda latar belakang. Ganjar lebih dikenal sebagai kader dengan prestasi bagus. Lekaki berperawakan gagah dan ganteng ini dinilai sukses dalam 2 kali memimpin Jawa Tengah. Sebuah provinsi dengan penduduk terbesar ketiga di Indonesia. Sedangkan Puan, dia lebih dikenal sebagai kader dari trah Soekarno. Lebih-lebih, Puan adalah putri dari Ketua Umum Megawati.

Berpijak dari 2 latar belakang itu, Ganjar lebih berpeluang menjadi Calon Presiden Republik Indonesia, Puan lebih berpeluang menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Artinya, keduanya bukanlah rival.

Menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan bukanlah posisi yang remeh dalam peta politik Indonesia. Lihatlah peran Megawati. Dia adalah penentu nama-nama yang bakal menjadi calon kepala daerah dan calon anggota legislatif se Indonesia. Megawati juga penentu nama orang yang bakal diusung menjadi calon presiden. Megawati juga berhak mengatur dan mengendalikan kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan, baik jabatan di legislatif maupun di eksekutif.

Jika nanti menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan, Puan bisa berposisi seperti Megawati. Dia sebagai pengendali partai, pengendali kader-kader. Teguran Puan kepada Ganjar beberapa hari lalu, itu dapat dimaknai sebagai teguran tokoh yang berpeluang menjadi ketua umum kepada kader yang berpeluang diusung menjadi calon presiden.

Lalu kenapa Puan Maharani menegur Ganjar Pranowo? Teguran itu terkait dengan kultur kader di internal partai.

PDI Perjuangan menjunjung tinggi loyalitas kader. Termasuk pula kader-kader yang sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah. PDI Perjuangan tidak segan memarkir kader yang dinilai tidak loyal atau tidak manut pada kebijakan partai. Oleh sebab partai besar, tiap kali ada kader yang diparkir, maka, itu sama artinya membuka peluang kader lain untuk tampil menggantikan. Di internal PDI Perjuangan ada belasan atau puluhan atau ratusan kader yang menunggu promosi. Satu kader jatuh, kader-kader lain sudah antre menggantikan.

Banyak contoh kader yang diparkir lantaran dinilai tidak loyal kepada PDI Perjuangan. Misalnya Rustriningsih, mantan Wakil Gubernur Jateng yang kecewa sebab tidak direkomendasi maju sebagai calon gubernur. Pada 2 kali pilpres, Rustriningsih lalu tidak mendukung calon dari PDI Perjuangan. Contoh lainnya Peni Suparto, mantan Wali Kota Malang yang kecewa karena istrinya tidak mendapat rekomendasi. Pada Pilwali Malang 2013, istri Peni Suparto lalu maju melalui partai lain.

Kader PDI Perjuangan yang sedang duduk di kursi kekuasaan, kadang kala, mereka menyusun kekuatan untuk mendapat rekomendasi lagi dan kembali memenangi pilkada. Jika sudah 2 periode, kader tersebut meloloskan anggota keluarga atau tokoh lain yang dikenal dekat dengannya. Mereka membentuk tim sukses internal yang tidak terkait langsung dengan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI Perjuangan. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu sangat ditentang di internal partai. PDI Perjuangan menuntut kader untuk manut dan loyal pada kebijakan partai. Pada titik inilah Puan mengingatkan Ganjar.

Dalam kultur PDI Perjuangan, kader yang sudah berhasil menduduk jabatan kepala daerah tidak harus selalu terus menjadi kepala daerah. Ada waktunya kader yang telah menjadi kepala daerah untuk kembali pada partai. Mengabdi kepada partai. Turut serta memikirkan dan berjuang untuk membesarkan partai. Sebab pengalaman menjabat kepala daerah tentu berguna dalam menyusun strategi penguatan partai.

Kader PDI Perjuangan perlu belajar pada Djarot Saiful Hidayat, Bambang DH, dan Tri Rismaharini. Ketiganya adalah contoh kader yang memiliki loyalitas tinggi.

Djarot Saiful Hidayat menjadi Wali Kota Blitar selama 2 periode, 2000 – 2010. Dia terbilang sukses memimpin Kota Blitar. Selepas itu, Djarot ditarik ke Jakarta. Dia bertugas mengurus Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Sama seperti Djarot, Bambang DH dua kali menjadi kepala daerah, yaitu Wali Kota Surabaya periode 2002 sampai 2010. Sukses memimpin Surabaya, Bambang DH patuh pada PDI Perjuangan untuk dicalonkan menjadi Wakil Wali Kota Surabaya. Setelah itu, Bambang DH ditarik ke Jakarta untuk menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu (2015-2019).

Begitu pula dengan Tri Rismaharini. Begitu selesai menjadi kepala daerah, yaitu Wali Kota Surabaya periode 2010 – 2020, PDI Perjuangan menarik dia ke Jakarta untuk mengabdi kepada partai. Risma ditunjuk menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan.

PDI Perjuangan sangat menghargai kadernya yang loyal dan mendukung kebijakan partai. Sebaliknya, kader yang tidak loyal atau mbalelo pada kebijakan partai, siap-siap saja untuk dipinggirkan. Ketika satu atau dua kader terpinggirkan, banteng-banteng lain banyak yang antre untuk menggantikan. [but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar