Sorotan

Fragmentasi Politik Islam Modernis di Indonesia (4)

KH Abdul Wahab Chasbullah menempati posisi istimewa dan strategis di ormas Nahdlatul Ulama (NU) sepeninggal KH Hasyim Asy’ari. Kiai Wahab salah satu pendiri NU, kiai yang istiqomah membela kepentingan kiai dan kaum Islam Tradisional Indonesia, menjabat sebagai rais aam, punya modal sebagai pemimpin kharismatik, memiliki penguasaan ilmu agama dan sosial kemasyarakatan yang lengkap dan berpengalaman, serta pengasuh pondok pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum: Lembaga pendidikan ulama dan santri Islam Tradisional di Indonesia, selain Pondok Demangan Bangkalan, Pondok Tebuireng Jombang, Pondok Sidogiri Pasuruan, Pondok Langitan Widang Tuban, dan lainnya.

Dalam diri Kiai Wahab melekat banyak kapasitas, baik dalam perspektif politik, kultural, sosiologis, kultural, dan teologis. Tak mengherankan dengan posisi, kapasitas, dan modal kultural dan sosiologis seperti itu, langkah Kiai Wahab dalam interaksinya dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Masyumi terkait nasib NU di partai Islamis ini nyaris tanpa hambatan internal pada tahun 1952, sebelum NU secara legal formal menarik diri dari Partai Masyumi berdasar muktamar ke-15 NU di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada 1952.

“Dalam rapat DPP (Masyumi) pada 23 Maret 1952, Kiai Wahab mengemukakan pendapatnya  tuntutan NU atas Kementerian Agama merupakan syarat mutlak. Bila tidak disetujui, NU akan berjuang sendiri walaupun dia menolak menjawab pertanyaan apakah NU bermaksud meninggalkan Masyumi. Meskipun ada himbauan untuk melunakkan sikapnya, Kiai Wahab bersikeras agar rapat itu menghasilkan keputusan akhir,” tulis Greg Fealy (2003: 114).

Fragmentasi politik di partai Islamis, di mana kalangan Islam Modernis sebagai salah satu anggota istimewanya, selain  NU dan ormas Islam lainnya, pada tahun 1952, mengakibatkan luka politik yang sulit dihilangkan hingga sekarang. Pada 26 Maret 1952, DPP Masyumi menggelar rapat kembali untuk menentukan calon partai untuk jabatan Menteri Agama. Ada 8 nama yang dijagokan, termasuk KH Kafrawi dan KH Fathurraman (keduanya dari NU) dan KH Fakih Usman, seorang ulama Islam Modernis (Muhammadiyah) yang berasal dari Kabupaten Gresik yang lahir pada 2 Maret 1904.

Kiai Fakih Usman memiliki kemampuan penguasaan bahasa Arab yang bagus, sempat nyantri di banyak pondok pesantren di Gresik maupun luar Gresik. Kiai Fakih terlibat di Muhammadiyah sejak 1925 sejak diangkat sebagai Ketua Group (Pengurus Daerah) Muhammadiyah Gresik. Saat KH Mas Mansur terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, dia menggantikan posisi KH Mas Mansur sebagai Ketua PW Muhammadiyah Jatim pada 1936.

Pada tahun 1953, Kiai Fakih masuk struktur kepengurusan PP Muhammadiyah dan terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah berdasar muktamar ke-37 di DI Yogyakarta pada 1968 untuk periode 1968-1971. Tapi, pada 3 Oktober 1968, Kiai Fakih Usman meninggal dunia. Selain itu, dia lama duduk di DPP Masyumi, termasuk di DPP partai ini sejak tahun 1952 sampai 1960, saat Masyumi diminta membubarkan diri oleh Presiden Soekarno. Jabatan terakhir Kiai Fakih Usman di Masyumi adalah ketua II DPP di bawah Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito.

Melalui rapat DPP Masyumi pada 26 Maret 1952 tersebut, KH Fakih Usman terpilih sebagai calon Menteri Agama yang bakal diajukan kepada Wilopo, Perdana Menteri dari PNI. Dua calon dari NU: KH Kafrawi dan KH Fathurrahman, terpental di pemilihan putaran pertama. Keputusan DPP Masyumi dalam penentuan Menteri Agama ini ternyata berdampak luar biasa.

“Keputusan DPP itu merupakan suatu kesalahan perhitungan yang serius. Sebagian besar pengurus, terutama dari kelompok Natsir,  yakin bahwa kecil kemungkinan ancaman penarikan diri NU akan benar-benar dilaksanakan. Dan kalau pun itu nanti dilaksanakan, NU lebih cenderung kembali sebagai jam’iyyah daripada menjadi partai pesaingnya,” ulas Fealy (2003: 116).

Kenyataannya, NU benar-benar mengambil kebijakan penarikan diri dari Masyumi dan berubah menjadi partai politik mandiri, yang berdiri sejajar dan berkompetisi secara politik dengan Masyumi di Pemilu 1955. Ketidakpuasan yang umum dirasakan kaum Islam Tradisional adalah kaum Islam Modernis lebih banyak keuntungan dari kebersamaannya dengan NU, tapi hanya memberikan sedikit balas jasa. KH Wahid Hasyim bercanda bahwa “Muhammadiyah ingin menyatu dengan NU sebagaimana seorang kusir ingin menyatu dengan kuda.”

Dengan tidak menyerahkan  jabatan Menteri Agama kepada tokoh NU pada Kabinet Wilopo pada 1952, DPP Masyumi dinilai meremehkan resiko politis bagi Masyumi dalam lanskap politik Indonesia modern, khususnya di kalangan partai Islamis,  yang belum genap 10 tahun merdeka. Fealy (2003) dalam wawancaranya dengan Djarnawi Hadikusumo, menulis, “Djarnawi ingat ayahnya, Ki Bagus Hadikusumo, yang pada waktu itu menjadi anggota DPP (Masyumi), memohon dengan sangat kepada Natsir (Ketua Umum Masyumi) agar berkompromi dengan NU demi keutuhan partai. Natsir tetap bersikap keras kepala , tetapi dia mengatakan, ‘jika prinsip-prinsipnya benar, maka demikian pula dengan politiknya.”

Kiai Wahab dan faksi pendukungnya di NU yang mendukung kaum Islam Tradisional menarik diri dari Masyumi dan mendirikan partai tersendiri mendasarkan pada justifikasi religius dan historis. Ditegaskan Kiai Wahab bahwa politik merupakan bagian tak terpisahkan dari pencarian Islam. Kiai Wahab mengemukakan antara Islam dan politik tak terpisahkan bagai gula dan rasa manisnya. Dari perspektif historis politik, NU melalui kader dan tokohnya telah banyak berkorban untuk kemerdekaan RI dan terlibat dalam perumusan intens pendirian negara ini berikut undang-undang dasar yang melandasinya.

“Kalau tuan-tuan ragu dengan kebenaran sikap yang kita ambil, nah silakan saja tuan-tuan tetap dalam Masyumi. Biarlah saya sendiri pimpin NU sebagai partai politik yang memisahkan diri dari Masyumi. Saya cuma minta ditemani satu orang pemuda, cukup satu orang sebagai sekretaris saya. Tuan-tuan boleh lihat nanti,” tegas Kiai Wahab sebagaimana ditulis dalam buku Greg Fealy (2003).

Benar adanya. Pada 31 Juli 1952, NU menarik  KH Wahab Chasbullah, KH Dachlan, KH Masjkur, KH Wahid Hasyim, dan Zainul Arifin dari semua jenjang struktur kepengurusan DPP Masyumi. Selanjutnya, pada sidang parlemen pada 17 September 1952, sebanyak 7 anggota parlemen dari NU yang selama ini bergabung di Masyumi menarik diri. Ketujuh tokoh NU tersebut antara lain: KH Wahab Chasbullah, AA Achsien, AS Machmid, KH Idham Chalid, KH M Iljas, RT Mohd Saleh Surjaningprodjo, dan Zainul Arifin. Para anggota parlemen dari NU ini lantas membentuk faksi NU.

Yang penting dicatat dalam konteks ini, fragmentasi politik Islam Modernis dan Islam Tradisional di Indonesia fenomena politik yang sulit dicarikan jalan keluarnya hingga sekarang. Sekali pun kedua komunitas Islam ini terajut sinergi politik, seperti dalam bentuk fusi politik bernama PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada awal tahun 1970-an akibat pemaksanaan kebijakan fusi oleh rezim Orde Baru dengan operatornya Letjen Ali Murtopo. Kemudian koalisi politik Poros Tengah di sidang MPR RI 1999, tapi sinergi politik itu berlangsung tak lama.

Pada tahun 1984 NU menyatakan lepas dari politik praktis berdasar muktamar ke-27 NU di Pondok Salafiyah Syafi’iyah di Asembagus Kabupaten Situbondo, Jatim. Koalisi politik Poros Tengah yang mengegolkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden ke-4 RI usianya tak lebih 2 tahun dan berujung pelengseran Gus Dur dari kursi Presiden melalui siding istimewa (SI) MPR RI 2001.

Kendati hanya memiliki tempo persiapan dan konsolidasi politik tak sampai 3 tahun, Partai NU menempati posisi ketiga di Pemilu 1955 dengan raihan 18 persen lebih suara. Partai Masyumi di tempat kedua dengan 20 persen suara lebih, PNI di tempat pertama dengan selisih suara tak sampai 2 persen dibanding Masyumi dan PKI di posisi keempat dengan 14 persen suara lebih.

Pemilu 1955 membuktikan kebenaran analisa politik Kiai Wahab bahwa Partai NU merupakan kekuatan meriam betulan, bukan kekuatan meriam gelugu yang tanpa kekuatan politik berarti. Partai NU yang asalnya hanya memiliki 7 anggota di parlemen, setelah Pemilu 1955 mengalami lonjakan anggota di parlemen mencapai ratusan persen.

Apa yang kemudian dialami Masyumi, sebagai kekuatan Islam Modernis di jalur politik praktis,  setelah Pemilu 1955 bukan jalan mudah, sangat terjal, dan berliku. Akibat sejumlah pemimpinnya mendukung gerakan PRRI/Permesta di Sumatera, Masyumi diminta membubarkan diri oleh Presiden Soekarno pada 1960. Setelah itu, banyak mantan petinggi Masyumi ditahan rezim Orde Lama Bung Karno, termasuk di antaranya M Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Hamka, KH EZ Muttaqin, dan banyak tokoh Masyumi lainnya. Para tokoh Masyumi ini ditahan dengan berbagai alasan, termasuk karena sikap kritis mereka terhadap sistem demokrasi terpimpin dengan konsep  Nasakom yang dijalankan Presiden Soekarno sejak Dekrit Presiden 1959 sampai kepemimpinan nasional Bung Karno berakhir pada tahun 1967.

Kejatuhan rezim Orde Lama Soekarno memberikan ekspektasi politik bagi kalangan Islam Modernis yang gandrung di jalur politik, seperti mantan aktivis Partai Masyumi. Mereka berharap rezim Orde Baru Soeharto yang ditulangpunggungi militer (khususnya TNI-AD) memberikan kesempatan politik kepada tokoh-tokoh Islam Modernis untuk menghidupkan kembali Masyumi dan membiarkan partai ini berkiprah  di lapangan politik praktis.

Realitas yang dihadapi mantan aktivis Masyumi setelah kejatuhan Bung Karno tak kalah sulit dan rumit. Selama 10 tahun pertama rezim Orde Baru, militer sebagai back bone politik rezim ini secara pelan tapi pasti memperlebar dan memperluas ranah pemerintahan yang dikuasainya, di antaranya dengan memerangi apa yang disebut ekstrim kiri (Eki/komunis) dan ekstrim kanan (Eka/separatis Islam).

Awal Orde Baru, konsolidasi dan komando militer makin solid dibanding sebelumnya dan elite militer ini ragu terhadap kapasitas dan loyalitas politikus sipil dalam mengelola negara. Umumnya elite militer distrust terhadap politikus sipil dalam mengelola pemerintahan.

“Meski demikian, tidak lama setelah keinginan Masyumi tersebut disampaikan kepada pemerintah, sejumlah tokoh elite di lingkungan inner circle Orde Baru memberikan penjelasan tentang keberatan mereka atas usul rehabilitasi Masyumi. Tanggal 26 Desember 1966, Mabes ABRI (kini TNI) mengeluarkan pernyataan Desember yang isinya menyatakan penolakan ABRI terhadap rehabilitasi kelompok apapun yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan ABRI tersebut secara khusus memang menyebut PKI sebagai kelompok yang menyimpang tersebut. Akan tetapi, kekhawatiran pun terbayang di benak banyak tokoh Masyumi, yakni ketika pernyataan tersebut juga menempatkan Masyumi dan PSI sebagai satu kelompok yang dinilai sama-sama menyimpang (dari Pancasila dan UUD 1945),” tulis Robert Hefner (2001: 177-178).

Menyikapi pernyataan Mabes ABRI tersebut, mantan Sekjen dan Ketua Umum Masyumi terakhir, Prawoto Mangkusasmito, seorang pemimpin Masyumi yang moderat, melayangkan surat protes yang dipublikasikan pada 30 Maret 1967. Isinya, tak selayaknya Masyumi diperlakukan sebagai kelompok yang sama dengan PKI. Sebab, partai Islam ini pernah menjadi korban penyelewengan politik Orde Lama. Namun demikian, penasihat Soeharto dan militer mengabaikan surat protes tersebut.

“Hampir semua pengamat politik sejak awal menganggap kebijakan-kebijakan pemerintah diarahkan bukan untuk menghadapi umat Islam secara keseluruhan, tetapi secara khusus hanya ditujukan untuk menghadang kalangan Masyumi. Kita tahu, para perwira militer yang dekat dengan Presiden Soeharto kurang menaruh simpati terhadap tokoh-tokoh Masyumi,” kata Hefner (2001: 180).

Puncaknya, pada 24 Oktober 1967, Natsir berkirim surat kepada pemerintah bahwa para tokoh- tokoh Masyumi menegaskan sikapnya secara terbuka bahwa kalau  partai ini dipulihkan, Natsir tak akan menjadi pemimpin partai tersebut. Soeharto dan para penasihatnya, yang didominasi kalangan militer, menjawab surat tersebut dengan memperkuat cengkeraman kepada kekuatan Islam Modernis tersebut, dengan tujuan untuk mencegah organisasi Islam Modernis yang bergerak di lapangan politik praktis menjadi satu kekuatan politik lagi di Indonesia.

Jawaban dan respon rezim Orde Baru yang negatif dan tak memberi ruang bagi aktivis Masyumi ini mendorong sejumlah  tokoh-tokoh lama Masyumi, seperti M Natsir, Anwar Harjono, M Roem, Syafruddin Prawiranegara, dan lainnya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 9 Mei 1967. Natsir mengatakan bahwa program dakwah DDII lebih berbobot politik dibanding dari ormas-ormas Islam Modernis lainnya, sehingga membuatnya tidak bisa bergabung dengan Muhammadiyah.

“Tidak lama setelah keluarnya NU, Partai Masyumi merupakan wadah aliansi yang beragam antara kalangan konstitusionalis di satu pihak, yang punya komitmen terhadap sistem demokrasi procedural dan rule of law, dan kalangan Islamis syariah minded—meminjam istilah Marshall Hodgson—di pihak lainnya, yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip abstrak daripada eksperimentasi  dengan pemerintahan konstitusional yang tidak pasti.  M Natsir dengan cerdas mampu mendamaikan segenap kubu konservatif dan konstitusionalis dalam Masyumi,” tulis Robert Hefner (2001: 184). [air/habis]

Apa Reaksi Anda?

Komentar