Sorotan

Fragmentasi Politik Islam Modernis di Indonesia (3)

Ainur Rohim

FRAGMENTASI POLITIK di kalangan Islam Modernis di Indonesia bukan fenomena khas yang terjadi pascareformasi 1998. Pembentukan Partai Gelombang (Gelora) oleh sejumlah mantan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambah catatan fragmentasi politik Islam Modernis.

Sekali pun belum sampai masuk tahap pembelahan politik, Partai Amanat Nasional (PAN), berpeluang mengarah ke sana setelah kongres partai ini di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara diwarnai polemik dan silang sengkurat.

Catatan dari perspektif sejarah politik Indonesia modern, fragmentasi politik di partai yang dikelola Islam Modernis juga terjadi sebelum genap 10 tahun partai itu dideklarasikan. Adalah Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang dideklarasikan pada bulan Nopember 1945 di DI Yogyakarta mengalami fragmentasi politik pada 1952.

Partai Masyumi merupakan eksperimen politik praktis yang mensintesakan antara komunitas Islam Modernis (Muhammadiyah dan lainnya) dan Islam Tradisional (NU dan lainnya) dalam satu wadah politik praktis.

Sintesa politik ini menandai momentum penting integrasi politik kepartaian umat Islam Indonesia tak lama setelah Proklamasi 17 Agustus diproklamirkan Bung Karno dan Bung Hatta. Sintesa politik ini sekaligus menandai menyatunya antara kekuatan Islam Modernis dan Islam Tradisional Indonesia yang sempat bersilang pendapat tentang dimensi lain teologi pada tahun 1920-an dan 1930-an.

Sayangnya, sintesa politik antara Islam Modernis dan Islam Tradisional di lapangan politik praktis tak berlangsung lama. Pada 1952, kekuatan Islam Tradisional (NU) menyatakan keluar, mufaraqah dari Masyumi, dengan mendirikan partai sendiri: Partai NU, yang berpartisipasi sebagai peserta Pemilu 1955.

KH Abdul Wahab Chasbullah (Rais Aam PBNU)

Partai NU finish di posisi ketiga dengan raihan suara 18 persen lebih. Partai Masyumi dengan tokoh sentral Dr Mohammad Natsir berada di posisi kedua, dengan raihan suara lebih dari 20 persen. Pemenang Pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang memposisikan Bung Karno sebagai tokoh sentral dan ikon politik partai kaum Nasionalis Populis ini, yang besaran raihan suaranya tak lebih tinggi sekitar 2 persen dibanding Partai Masyumi. Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di posisi keempat dengan raihan suara sekitar 14 persen.

Pemilu 1955, hajatan politik paling demokratis di Indonesia menurut banyak pengamat politik asing, satu di antaranya menurut penilaian Herbert Feith, berhasil memetakan empat kutub ideologi politik yang hidup dan obyektif di bumi Indonesia: Nasionalis Sekuler Populis (PNI), Islam Modernis (Partai Masyumi), Islam Tradisional (Partai NU), dan Komunisme atau Sosialisme Ekstrim (PKI).

Sekiranya tak terjadi fragmentasi politik di antara partai Islamis di Indonesia menjelang Pemilu 1955, maka suara Partai Masyumi bisa menyentuh angka 39 persen lebih dan menjadi pemenang pemilu. Angka tersebut berdasar gabungan dari suara Partai Masyumi dan Partai NU. Kedua partai ini memiliki basis politik berbeda. Partai Masyumi kuat di luar Pulau Jawa dan disokong banyak pemilih dari kalangan Islam Modernis, sedang Partai NU dominan di Pulau Jawa dan didukung jutaan pemilih Islam Tradisional yang sebagian besar hidup di pedesaan.

Penarikan diri NU dari Masyumi pada 1952 bukan kejadian pertama dialami Masyumi sejak pembentukannya. Pada 1947, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), penerus Syarikat Islam (SI), meninggalkan Masyumi. Penarikan NU dari Masyumi menjadi pertanda kemunculan rasa permusuhan kaum Islam Tradisional dan Islam Modernis yang pernah ada pada awal tahun 1920-an dan 1930-an.

Mengenai sebab-musabab terjadinya fragmentasi politik di Masyumi, banyak pengamat dan pemerhati politik menilai hal itu karena perebutan jabatan Menteri Agama (Menag) dan pengurangan peran serta otoritas ulama yang dalam pengambilan keputusan politik di Masyumi.

Padahal, ada dimensi lain yang mendorong terjadinya fragmentasi politik ini, seperti faktor kebudayaan dan sosial ekonomi, terutama patronase elite keagamaan (Islam) di Kementerian Agama yang telah melembaga dan berlangsung lama di antara kedua komunitas Islam ini.

“Perpecahan di dalam tubuh Masyumi bersifat kompleks. Yang paling nyata adalah pertentangan antara kelompok (Islam) Tradisionalis dan (Islam) Modernis. NU

merupakan organisasi tradisionalis terbesar dalam Masyumi, organisasi lainnya seperti Perti di Sumbar, Al Jamiah Al-Washliyah dan Al Ittihadiyah di Sumut, Mathla’ul Anwar dan Persatuan Umat Islam Indonesia di Jabar dan Nahdlatul Wathan di Lombok, merupakan organisasi kecil berlingkup lokal,” kata Greg Fealy (2003).

Kebanyakan kaum Islam Modernis di dalam Masyumi berasal dari Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, dan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh).

Dr Mohammad Natsir (Ketua Umum DPP Masyumi) saat kampanye di Pemilu 1955. [Foto: Twitter.com]
Di kalangan kaum Islam Modernis sendiri yang ada di dalam Masyumi juga terjadi pembelahan politik. Pertama, kubu Dr Sukiman Wirjosandjojo, tokoh dan politikus santri Islam Modernis dari Pulau Jawa. Kubu ini memiliki hubungan baik dengan Bung Karno dan kalangan politikus Nasionalis Sekuler Populis di PNI. Sejumlah tokoh Masyumi yang berada di kubu Sukiman, di antaranya Jusuf Wibisono, Abu Hanifah, Wali Alfatah, dan Mr Samsuddin.

Kedua, kubu Dr Mohammad Natsir, yang terdiri dari tokoh-tokoh Masyumi yang lebih muda dan sebagian besar berasal dari luar Pulau Jawa, khususnya Sumatera. Para tokoh Masyumi kubu Natsir kelihatan mulai menonjol pada masa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan. Kubu ini memiliki hubungan erat dengan tokoh dan politikus dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Para tokoh Masyumi dari kubu Natsir antara lain Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito (ketua umum DPP Masyumi terakhir saat diminta membubarkan diri oleh Bung Karno), Anwar Haryono, AR Baswedan, Ki Taufiqurrahman, dan lainnya.

Dalam hubungannya dengan kekuatan Islam Tradisional, kubu Sukiman lebih bisa diterima kiai dan politikus NU. Keduanya memiliki banyak kesamaan pandangan terkait kebijakan partai. NU menyukai kemoderatan dan keluwesan kubu Sukiman dibanding kubu Natsir yang lebih bersifat doktriner dan teknokratis. “Para tokoh NU merasa Sukiman lebih bisa memahami dan mengakomodasi kepentingan mereka dibandingkan kubu Natsir,” kata Fealy (2003).

Menguatnya peran kubu Natsir di DPP Masyumi terjadi setelah kongres partai ini di Yogyakarta pada 1949. Hasil kongres ini membawa banyak dampak politik, terutama relasi antara Masyumi dengan NU. Kongres memutuskan Natsir sebagai ketua umum dan struktur eksekutif partai diduduki banyak orang-orang Natsir. Sedang Sukiman, politikus senior Masyumi, diposisikan sebagai presiden partai, sebuah jabatan yang baru diciptakan berdasar keputusan kongres Yogyakarta tapi tak begitu berpengaruh. Banyak pengikut Sukiman yang kehilangan jabatan di DPP Masyumi.

Di samping itu, berdasar peraturan yang baru, peran majelis syuro di DPP Masyumi dibatasi. Di lembaga ini banyak beranggotakan kiai dan politikus NU, termasuk di antaranya KH Abdul Wahab Chasbullah (Rais Aam PBNU). Komunitas Islam Tradisional merupakan kekuatan minoritas di DPP dan dewan partai.

Hubungan NU dengan Masyumi tak pernah pulih sejak kongres Yogyakarta tahun 1949. Relasi yang memanas antara NU dengan Masyumi, terutama kubu Natsir, berpuncak dengan penarikan diri NU dari Masyumi pada 1952 sesuai keputusan Muktamar NU di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Tokoh NU paling penting di balik penarikan kekuatan Islam Tradsional dari Masyumi adalah KH Abdul Wahab Chasbullah: Salah satu kiai pendiri NU, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, organisatoris ulung Islam Tradisional dan dikenal gigih memperjuangkan serta mempertahankan kepentingan prinsip kaum Islam Tradisional Indonesia.

Kiai Wahab yang bersahabat lama dengan KH Hasyim Asy’ari dan KH Bisri Syansuri merupakan kiai dan politikus NU yang lincah, berjejaring luas, dan dekat dengan Bung Karno. Kiai Wahab adalah pejuang gigih dalam membela kaum Islam Tradisional dan otoritas ulama. Sejak muda, Kiai Wahab berperan sebagai pembela terdepan nilai-nilai Islam Tradisional dan sebagai arsitek yang merancang tanggapan-tanggapan ulama Islam Tradisional terhadap ancaman modernisme.

“Kiai Wahab yakin dan percaya bahwa dengan basis dukungan massanya, NU mampu menjadi kekuatan politik besar. Jika hal itu tidak dapat dicapai melalui Masyumi, maka NU harus menciptakan partainya sendiri. Kiai Wahab mulai tak suka dengan Natsir setelah tokoh ini, di depan umum, mendebat pandangannya tentang hukum Islam. Meskipun Kiai Wahab adalah seorang ulama yang ahli dalam berdebat, dia merasa tersinggung karena seseorang yang lebih muda dengan pendidikan utama sekuler berani mendebat tafsiran-tafsirannya,” jelas Fealy (2003).

Pandangan politik Kiai Wahab yang keras terhadap Masyumi, terutama atas kepemimpinan Natsir di partai ini, memperoleh dukungan dari banyak kiai dan tokoh NU lainnya, seperti KH Bisri Syansuri, KH Masjkur, KH Dachlan, AA Achsien, dan Zainul Arifin.

Di sisi lain, sejumlah kiai dan tokoh NU lainnya lebih bersikap hati-hati dan merasa sangat keberatan jika NU menarik diri dan keluar dari Masyumi. Para kiai dan tokoh NU yang sikapnya prudent itu, antara lain KH Wahid Hasyim, KH Idham Chalid, KH Muslich, dan KH Mohammad Iljas.

Sikap keras dan tegas Kiai Wahab terhadap DPP Masyumi yang dipimpin Natsir ditunjukkan dengan cara dia beberapa kali berkirim surat khusus ditujukan kepada DPP Masyumi. Pada surat ketiga (terakhir) Kiai Wahab kepada DPP Masyumi, tertanggal 20 Maret 1952, disampaikan alasan tuntutan kenapa NU harus memperoleh dan memegang jabatan Menteri Agama. Alasan yang utama adalah karena NU mewakili lebih banyak umat Islam dibandingkan dengan ormas Islam lainnya yang bergabung di Masyumi.

Argumentasi lainnya dari surat Kiai Wahab adalah karena Muhammadiyah selalu memperoleh setidaknya dua kursi dalam setiap kabinet Masyumi, sedang NU hanya menduduki satu kursi menteri. Isi lain dari surat Kiai Wahab kepada DPP Masyumi adalah NU siap menyediakan tokoh-tokohnya yang mampu, cakap, dan tepat menduduki jabatan menteri. Para tokoh NU yang disebut Kiai Wahab antara lain KH Masjkur, KH Fathurrahman, dan lain-lain.

“Saya senantiasa menunggu kabar dari DPP Masyumi yang menyatakan terkabulnya tuntutan tadi. Kabar itu saya tunggu sampai hari Sabtu, 22 Maret 1952. Jikalau sampai hari itu belum ada kabar, maka saya minta maaf beribu-ribu maaf, saya akan berjuang untuk mencapai tuntutan tersebut tiada dengan Masyumi lagi. Entah bagaimana nanti jadinya,” tegas Kiai Wahab Chasbullah sebagaimana ditulis dalam buku Greg Fealy (2003: 113). [air/bersambung]

Apa Reaksi Anda?

Komentar