Sorotan

Fragmentasi Politik Islam Modernis di Indonesia (2)

Deklarasi dan kelahiran Partai Gelombang Rakyat (Gelora) pasca-pemilihan umum (Pemilu) 2019 sungguh mengejutkan. Bukan karena Partai Gelora sebagai kekuatan politik baru dan di tengah publik yang sudah jenuh dengan politik praktis, ternyata hasrat dan ekspektasi mendirikan partai baru masih kuat di kalangan politikkus bangsa ini.

Keterkejutan publik tersebut, karena sebagian besar pendiri dan elite Partai Gelora adalah
mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Partai anak muda yang lahir setelah reformasi 1998 bergulir, dengan bermodal spirit politik tinggi, ideologi politik kuat dengan pengaruh internasional, menjunjung tinggi kolektivisme dalam aktivitas politik dan kepemimpinan, tak mengandalkan orang kuat, dan bersifat equal.

Elite-elite PKS paling tercerahkan dalam perspektif pendidikan formal, khususnya dalam ilmu keagamaan.

Fragmentasi politik pada partai, termasuk di PKS, dikhawatirkan berdampak munculnya masalah
terhadap basis pemilih tradisional mereka, yang kemungkinan bisa beralih ke partai lain.
Di samping itu, partai berisiko tidak mampu menggarap pemilih berayun (swing voter) atau
pemilih yang bukan partisan.

Untuk meningkatkan basis elektoralnya, partai tak sekadar mengandalkan basis pemilih tradisional (Nasionalisme, Islam Tradisional, Islam Modernis, Sosialisme, Pembangunanisme, dan lainnya).

Tapi elite partai mesti melirik dan mampu menarik pemilih swing voters yang sifatnya
non-ideologis, cenderung golput, dan voters baru.

Semula banyak pihak percaya peluang terjadinya fragmentasi politik di PKS sangat kecil.
Dasarnya, landasan ideologi politik partai tersebut sangat kuat. Partai yang secara historis digerakkan mantan aktivis dakwah kampus terkemuka di Indonesia, sumber kader dan kepemimpinannya telah matang sebelum elite itu berkecimpung di lapangan politik praktis.

Banyak pihak, terutama pengamat politik asing, yang berpandangan PKS adalah role model partai
berwatak dan berwajah Islamis yang berhasil dalam menapaki kontestasi politik demokratis di negara demokrasi seperti Indonesia.

Keberhasilan PKS itu setara dan linier dengan kecemerlangan Adalet ve Kalkinma (AKP), Partai
Keadilan dan Pembangunan, di negara Turki. Partai AKP dengan tokoh sentral: Tayyip Recep
Erdogan, Presiden Turki sekarang, adalah tipologi partai Islamis paling sukses di dunia politik modern yang berhasil memenangkan pemilu secara demokratis. AKP memegang dan mengendalikan politik Turki sejak 2001 sampai sekarang.

Bahkan, AKP dicontohkan sebagai bentuk populisme Islam baru yang berhasil di ranah
sosial kemasyarakatan dan di level kekuasaan politik formal kenegaraan. AKP menanggalkan
partai Sekuler Turki yang selalu memperoleh back up politik dari militer negara tersebut
sejak rezim Mustofa Kemal Attartuk pada akhir 1920-an.

Greg Fealy (2012) menyebutkan, partai Islamis paling sukses kedua di dunia yang juga bertarung melalui prosedur kontestasi politik demokrasi elektoral yang lazim di negara demokrasi modern adalah PKS. PKS menjelma menjadi partai politik besar di Indonesia.

Selain PKS, ada PKB yang memiliki paralelisme historis, politik, dan kultural dengan ormas
Islam NU. Serta PAN yang punya jalinan historis dan kultural dengan ormas Islam Muhammadiyah. Sekali pun relasi antara kedua partai dan kedua ormas tersebut tak pernah direkatkan secara formal.


Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, setelah keberhasilan revolusi Islam Iran 1979,
yang menjungkirbalikkan rezim Shah dukungan Amerika Serikat oleh Ayatullah Khomeini, dan
makin menguatnya populisme Islam akibat proses pembangunan pesat di negara-negara muslim
tersebut, banyak aktivis Islam di kampus sekuler negara-negara itu makin tercerahkan
pengetahuan dan wawasannya.

Mental dan ideologi keagamaannya makin kuat, dengan menghilangkan sekat-sekat bersifat
abstrak antar kekuatan lama dalam Islam yang kerapkali saling berkompetisi dan
berkontestasi.

Mereka lebih tertarik ke ranah politik kekuasaan yang lebih konkrit dalam konteks memajukan dan menyejahterakan umat. Terjun ke dunia politik praktis dengan membentuk partai adalah jalan keluar dan instrumen politik yang wajib dipilih untuk bisa berkontestasi secara terbuka, demokratis, dan kompetitif di ajang demokrasi elektoral.

AKP di Turki dan PKS di Indonesia dipandang sebagai contoh partai Islamis di negara-negara
muslim yang sukses. Terlebih lagi saat PKS sebelum diterpa isu tak sedap terkait korupsi
yang menimpa mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, dan fragmentasi politik pada akhir 2019
dan awal 2020 dengan dideklarasikannya Partai Gelora pimpinan Anis Matta, Fahri Hamzah, Machfud Siddiq, dan lainnya.

Partai Islam se-Malaysia (PAS), Jabhat al-Amal al-Islami (JAI) di Yordania, Jemaat e-Islami
di Pakistan, Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko, Partai Kebebasan dan Keadilan di Mesir– yang menjadi kendaraan politik pendukung Ikhwanul Muslimin (IM)– dan Partai an-Nahda di Tunisia adalah sederet partai Islamis yang dinilai sukses di masing-masing negaranya.

Partai Islamis tersebut dalam perkembangan berubah menjadi Post Islamisme. Maksudnya,
partai Islamis tadi pada akhirnya mengabaikan agenda dan cita ideologis mereka dalam
memperjuangkan negara Islam atau formalisasi syariat Islam secara kaffah melalui instrumen
negara.

Mereka lebih mengedepankan nilai-nilai substantif Islam dan getol dalam
memperjuangkan nilai-nilai universal, seperti terkait isu tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih dari korupsi dan kolusi, pertumbuhan ekonomi, promosi kesejahteraan
sosial, dan lainnya. Partai-partai ini mengalami transformasi dari partai Islamis ke Post Islamisme. (Fealy, 2012).

Partai Gelora Jatim Siap Ikut Pemilu 2024

Sekitar tahun 2008 sempat diintrodusir ide PKS sebagai partai terbuka. Forum mukernas PKS di
Bali meletupkan gagasan tersebut. Secara pragmatis, target gagasan itu untuk memperluas
dan memperbesar ceruk politik PKS sekaligus menegaskan partai ini bersifat moderat dan
terbuka.

Sebagai partai yang lahir dan dikelola dengan landasan ideologi yang kental, kuat, dan
cenderung kaku di satu sisi, di sisi lain, sebagai partai Islamis di Indonesia, PKS
dihadapkan pada peta demografi secara sosiologis dan kulturalnya sangat beragam.

Karena itu, formula dan implementasi strategi politik yang dipakai elite PKS tidaklah
gampang. PKS kerapkali dihadapkan dilema antara tetap menonjolkan cita ideal ideologis mereka yang terlihat kaku dengan ceruk politik terbatas, terutama dari kalangan Islam Modernis
perkotaan, muda, dan terdidik.

Ataukah PKS harus lebih adaptif, kenyal, dan pragmatis- realistik melihat realitas politik yang ada. Kontestasi di tataran ide atas kondisi dilematis tersebut tak mudah dipecahkan dan cukup sulit dicarikan jalan keluar. Biasanya pertarungan ide tersebut berujung munculnya faksi konservatif dan faksi progresif di internal partai.

“Di tengah kompetisi elektoral yang makin ketat, sebagian elite PKS tergoda untuk mencoba jalan politik yang lebih pragmatis dalam rangka meningkatkan performa elektoral partai. PKS berada di persimpangan jalan antara mengikuti logika elektoral dengan menjadi catch all party ataukah tetap nyaman merepresentasikan sosial partai yang berasal dari kalangan terdidik, muda, kota dan
memiliki pandangan keagamaan yang konservatif,” kata Greg Fealy (2012).

Gagasan politik baru yang berkait dengan ideologi, platform, visi dan misi, manhaj,
karakter, serta dimensi mendasar lain dari PKS tak mudah diterima begitu saja di kalangan
elite PKS. Komunitas elite partai ini adalah kalangan terdidik, lama berkecimpung dalam aktivisme politik sejak di bangku kampus –sebagian besar lewat Lembaga Dakwah Kampus (LDK), sangat melek politik, kritis, dan berwawasan luas.

Anis Matta (2012), mantan Presiden dan Sekjen PKS, yang kini mendirikan Partai Gelora,
mengakui, setelah mukernas di Bali awal 2008, di mana PKS mendeklarasikan diri sebagai
partai terbuka, setelah itu terjadi banyak perdebatan di internal PKS.

Ada hiruk-pikuk, ada banyak kegaduhan. Tapi, hiruk-pikuk tersebut harus dikelola dengan tradisi ilmiah yang kokoh. “Ide keterbukaan itu terlalu ekspansif dan agresif untuk kesiapan mental dan kapasitas internal PKS,” ujar Anis Matta (2012).

PKS adalah kekuatan Islam politik yang berhasil menapaki kompetisi demokrasi elektoral secara meyakinkan. Tak ada paralelisme politik, historis, dan kultural secara langsung antara PKS dengan kekuatan politik Islam di masa lalu, seperti Partai Masyumi.

Sebagai kekuatan Islam politik, yakni Islam sebagai ideologi politik lebih daripada
sekadar agama atau konstruksi teologi, elite PKS saat awal partai ini dideklarasikan pada tahun 1998 sebagian besar adalah kalangan muda. Mereka yang baru menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktoral di lembaga pendidikan tinggi, terutama di universitas terkemuka di Indonesia yang sebagian besar berwarna sekuler.

Basis ideologis yang kuat dan kental di PKS bisa ditelusuri dari histori politik bagaimana
partai ini digagas dan dilahirkan. Burhanuddin Muhtadi (2012), mengatakan, ada pengaruh internasional dan domestik yang mendorong pembentukan PK, yang kemudian berubah jadi
PKS.

 

“Ada dimensi-dimensi internasional juga membantu menjelaskan munculnya Jamaah Tarbiyah
dan sayap politiknya, PKS,” ungkap Burhanuddin.

Faktor internasional pertama yang mendorong gerakan revivalisme Islam–kebangkitan kembali
Islam– di Indonesia yang memfasilitasi munculnya Jamaah Tarbiyah adalah kemenangan revolusi Islam Iran. Kebangkitan Islam dimaknai sebagai bentuk peneguhan identitas ke-Islam-an melawan dominasi kultural dan politik Barat.

Secara psikologis dan politik, kaum revivalis Islam terinspirasi untuk melakukan hal yang
sama di negara-negara mereka, seperti terjadi di Iran dengan revolusi Islam di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini.

“Faktor internasional lain yang membantu munculnya Jamaah Tarbiyah adalah menguatnya hubungan antara kelompok Islam Modernis, yakni Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Arab Saudi. DDII berperan vital dalam pengembangan gerakan dakwah kampus,” kata Burhanuddin.

Sebagai bagian rivalitas panjang antara Sunni dan Syiah, Arab Saudi kemudian berusaha
memperluas pengaruh garis teologis dan politiknya di dunia Islam untuk mencegah semakin besarnya dominasi Islam Syiah Iran.

DDII menekankan titik krusial perbedaan Islam Sunni (yang dianut sebagian besar muslim di
Indonesia) dan Islam Syiah (yang dianut mayoritas warga Iran). Arab Saudi menjadikan
DDII sebagai mitra ideologis di Indonesia untuk membendung pengaruh Syiah di Indonesia.

“DDII memanfaatkan kedekatannya dengan Arab Saudi dengan mengirim sejumlah mahasiswa untuk
memperdalam studi Islam di negara itu, dengan fasilitas beasiswa yang diberikan negara Saudi. DDII memerlukan banyak SDM yang menguasai ilmu agama dalam rangka menyukseskan gerakan dakwah kampus yang digagas tokoh- tokohnya. Di sisi lain, gairah kebangkitan semangat keber-Islam-an di Saudi berlangsung sejak rezim di negara ini menampung sejumlah besar aktivis Ikhwanul Muslimin dari Suriah dan Mesir yang lolos dari represi rezim politik di kedua negara tersebut. Aktivis Ikhwanul Muslimin menyuntikkan semangat revivalisme Islam melalui dunia pendidikan tinggi di Arab Saudi,” jelas Burhanuddin Muhtadi. [air/bersambung]

 





Apa Reaksi Anda?

Komentar