Sorotan

Fragmentasi Politik Islam Modernis di Indonesia (1)

Apa kabar Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PAN baru saja menggelar kongres kelima (V) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kongres yang menetapkan kembali Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai ketua umum tersebut, dinilai Prof Amien Rais, MA, Ph.D, diwarnai banyak aib demokrasi. Pendiri PAN ini menyatakan kecewa berat dengan jalannya kongres.

“Saya pendiri utama PAN, dalam hati betul-betul menangis. Bagaimana PAN yang saya dirikan dengan teman-teman yang progresif dulu berakhir menjadi sebuah partai ugal-ugalan. Jadi, ini saya betul marah ikhlas. Saya tidak marah emosional, tapi harus diperbaiki. Dan karena itu, jangan disahkan dulu, karena segera kami ada tim yang sudah memberitahu saya, membawa sebuah bukti yang cukup lengkap bagaimana yang sesungguhnya terjadi, apa yang terjadi pada kongres Kendari yang kelima itu,” ungkap Amien Rais.

Itulah gambaran paling mutakhir tentang PAN: Partai komunitas kaum Islam Modernis, yang salah satu pendirinya, HM Amien Rais adalah mantan ketua umum PP Muhammadiyah dan guru besar politik internasional Fisipol UGM Yogyakarta.

PAN selalu diidentikkan dengan komunitas Islam Modernis di Indonesia. Kelompok Islam yang ingin meneguhkan pelaksanaan ajaran Islam sesuai nilai-nilai dalam Al Qur’an dan Al Hadits secara istiqomah dan kaffah. Komunitas Islam yang tak bermazhab dalam menjalankan nilai-nilai ajaran Islam dalam aspek teologis. Lalu bagaimana dengan PKS? Setelah Pileg dan Pilpres 2019, partai ini diterpa pembelahan politik.

Sejumlah mantan elite PKS, seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, Machfud Siddiq, dan lainnya mendirikan Partai Gelombang Rakyat (Gelora). PKS sebagai kekuatan politik yang lahir pascareformasi 1998 baru sekarang ini mengalami fragmentasi politik. Sekali pun sebelumnya, di internal partai ini terjadi faksi-faksi, realitas politik tersebut hal lazim dalam internal partai yang sarat kepentingan.

PAN dan PKS disebut-sebut sebagai kekuatan politik yang berangkat dari rumpun politik yang sama: Islam Modernis. Namun demikian, relasi historis, kultural, psiko-politik, dan sosiolgis PAN dengan Muhammadiyah lebih dekat dan lebih kental dibanding PKS dengan Muhammadiyah.

Banyak sekali elite PAN sebelumnya lama aktif sebagai aktivis Muhammadiyah. Tak berlebihan jika ada pihak yang menyatakan bahwa PAN adalah salah satu rumah bagi aktivis Muhammadiyah yang ingin terjun di lapangan politik praktis.

Fragmentasi politik di internal partai berbasis konstituen Islam bukan fenomena politik baru dan khas di era Indonesia modern. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat terbelah dengan munculnya Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan tokoh sentral KH Zainuddin MZ (almarhum).

Demikian pula dengan PKB, yang pernah mengalami pembelahan politik keras dengan munculnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dengan ketua umum H Choirul Anam (Cak Anam). Dilihat dari latar sejarah politiknya, sebagian besar elite PKB di awal pendiriannya pada 1998 adalah mantan aktivis PPP dan masuk ke PKB setelah 5 kiai sepuh NU (KH Abdurrahman Wahid, KH Mustofa Bisri, KH Muchit Muzadi, KH Iljas Ruhiyat, dan KH Munasir Ali) pada 23 Juli 1998 di Ciganjur, Jakarta Selatan mendeklarasikan PKB.

Konflik di PAN setelah kongres Kendari memang belum berujung terjadinya pembelahan politik dari partai ini. Pada 2006, mantan elite PAN dan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah, Imam Addaruqutni, sempat mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). Partai ini dinilai juga lahir dari ‘rahim’ Muhammadiyah. Plus minus seperti PAN. Kenyataannya di Pileg 2009, partai ini tak lolos dan finish sebagai partai gurem. PMB yang didirikan pada 16 Desember 2006 oleh Imam Addaruqutni (ketua umum) dan Ahmad Rofik (sekjen), dengan asas Islam bukan merupakan bagian dari Muhammadiyah.

Bukan hal mudah mengambil ceruk politik Indonesia modern post Orde Baru. Sebagian besar konstituen tradisional telah menjadi captive market politik partai-partai yang ada. Misalnya, komunitas Nasionalis Abangan Populis yang telah lama memiliki jalinan historis, politik, kultural, dan sosiologis dengan PNI yang didirikan Bung Karno, yang kini ideologi politik dan kredo perjuangannya dilanjutkan PDIP.

Kalangan Islam Tradisional setelah Partai NU melebur kepada PPP pada awal 1970-an akibat paksaan kebijakan fusi partai rezim Orde Baru Soeharto, setelah reformasi datang dan PKB lahir, sebagian besar konstituen Islam Tradisional menjatuhkan pilihan kepada PKB. Hal itu dibuktikan dengan tingginya suara PKB di Jatim dan Jateng: Dua provinsi di Pulau Jawa yang sejak dulu dikenal sebagai kantong pendukung paling besar bagi NU di Indonesia.

Komunitas Islam Modernis yang pada bulan Nopember 1945 di Yogyakarta sepakat mendirikan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sempat mengukuhkan pada posisi kedua di Pemilu 1955. Akibat konflik internal antara faksi Islam Modernis dan faksi Islam Tradisional di Masyumi di era kepemimpinan Moh Natsir, mengakibatkan partai ini ditinggalkan NU, yang lantas organisasi kaum Islam Tradisional ini menjadi kekuatan politik sendiri dan ranking ketiga di Pemilu 1955. Sejak dibubarkan pada 1960 oleh rezim Orde Lama Soekarno, Masyumi tak pernah mampu kembali sebagai kekuatan politik utama (mainstream) di panggung politik Indonesia.

Mantan aktivis Masyumi, Mr M Roem, sempat dipilih sebagai ketua umum Parmusi pada muktamar di Kota Malang. Tapi, keputusan tersebut tak direstui rezim Orde Baru Soeharto yang baru mengonsolidasikan kekuatan politiknya.

Komunitas Islam Modernis setelah Masyumi dibubarkan rezim Orde Lama Soekarno cenderung menyebar ke banyak partai. Kalau pun ada aktivisnya yang enggan bergerak di lapangan politik, mereka lantas meneguhkan aktivismenya di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang didirikan Moh Natsir. Mereka bergerak di lapangan dakwah dalam konteks mencerdaskan umat di akar rumput, baik di Jawa maupun luar Jawa.

Mengingat sifat dan karakter konstituen politik di Indonesia sebagian beku, telah lama menjadi captive market politik partai tertentu, dan sebagian lainnya bersifat cair yang cenderung pragmatis, bukan hal gampang bagi partai baru, termasuk partai baru pecahan dari partai lama, untuk bisa mengambil suara dukungan dari akar rumput. Terlalu banyak partai sempalan dan pecahan dari partai lama yang kandas menggapai ekspektasi politiknya.

Mungkin Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai NasDem adalah contoh partai baru yang dipandang ‘berhasil’ dalam konteks kekinian di panggung politik Indonesia modern. Namun demikian, partai ini masih harus diuji waktu lebih lama, seperti PDIP dan Partai Golkar. Terutama ketika ketiga partai tersebut ditinggal oleh para pendirinya, yang selama ini dikenal sebagai tokoh sentral dan orang kuat, dengan karakter kepemimpinan kharismatik yang kuat di mata elite jaringan politiknya.

Fragmentasi politik dari partai yang sealiran ideologi politik bisa mengakibatkan 3 kemungkinan. Pertama, partai induk dan partai sempalan sama-sama eksist. Kedua, partai induk dan partai sempalan sama-sama terkubur. Ketiga, salah satu di antaranya keduanya eksist dan lainnya terkubur.

Fragmentasi politik adalah fenomena politik khas Indonesia modern post rezim Orde Baru Soeharto. Fenomena ini sekaligus menggambarkan belum melembaganya mekanisme politik yang kuat dalam manajemen konflik partai di Indonesia. [air/bersambung]

Apa Reaksi Anda?

Komentar