Sorotan

Dualisme Partai di Masa Presiden Jokowi, Kubu Oposisi Selalu Kalah

Ribut Wijoto.

Dua partai besar di barisan oposisi pernah mengalami dualisme dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua partai itu adalah Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan kronologinya masing-masing, ending dualisme Golkar dan PPP ternyata sama, yakni meninggalkan barisan oposisi dan merapat ke koalisi pendukung pemerintahan.

Jokowi memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dengan cara sangat dramatis. Proses yang panjang, berlarat-larat, penuh benturan keras. Perang opini di media massa maupun di media sosial.

Situasi bertambah runyam karena partai pendukung pemerintah kalah suara di legislatif. Partai pendukung yang bertitel Koalisi Indonesia Sehat (KIH) hanya bermodal 207 jumlah kursi atau 37 persen dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kubu oposisi dengan titel Koalisi Merah Putih (KMP) bertindak sebagai mayoritas dengan 353 kursi atau 63 persen. Salah satu imbasnya, walau menjadi partai pemenang Pemilu 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) gagal mendapatkan posisi Ketua DPR.

Setelah itu, belum genap setahun Jokowi dilantik menjadi Presiden RI, drama lain terjadi. Dua partai di barisan oposisi alias partai anggota KMP mengalami dualisme kepemimpinan. Internal Golkar dan PPP bergolak.

Keretakan di Partai Golkar melibatkan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono. Keduanya lantas sama-sama menyelenggarakan Musyarawah Nasional (Munas) Golkar. Aburizal Bakrie menggelar munas di Bali dan Agung Laksono di Jakarta. Uniknya, sebelum munas, Agung Laksono menyatakan bahwa jika terpilih sebagai ketua umum, dia bakal membawa Golkar untuk meninggalkan KMP dan beralih mendukung Pemerintahan Jokowi.

Dua munas yang situasinya bertolak belakang. Tetapi, hasilnya sesuai prediksi.

Munas Golkar di Bali berlangsung sangat meriah. Dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia, atribut Partai Golkar menghiasi arena Hotel Westin, Nusa Dua. Para petinggi KMP datang. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, Ketua Umum PPP Djan Faridz , serta Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta. Sesuai prediksi, Aburizal Bakrie terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Munas Partai Golkar di Jakarta pada 6-8 Desember 2014 tidak terlalu meriah. Peserta tidak sampai ribuan, atribut partai tidak banyak terpasang di lingkungan Hotel Mercure, Ancol. Para petinggi KIH tidak datang. Sesuai prediksi, Agung Laksono terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ternyata jumlah peserta dan kemeriahan tidak menjamin legalitas. Pada awal Maret 2015, Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan yang mensahkan Golkar pimpinan Agung Laksono.

“Apa yang saya lihat sesuai UU dan fakta hukum, itu yang saya lakukan. Bahwa ada yang tidak puas silakan, ada yang akan melakukan manuver politik, silahkan saja. Saya bisa garansi melakukan putusan tersebut berdasarkan UU Parpol,” kata Menkumham Yasona Laoly, ketika itu.

Drama selanjutnya adalah perseteruan kubu Aburizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono di ranah hukum. Tanggal 10 Juli 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Aburizal Bakrie. Tetapi tanggal Oktober 2015, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Aburizal Bakrie.

Dualisme Partai Golkar berakhir setelah kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono sepakat untuk bersama-sama menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada 17 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali. Pada Munaslub ini, Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Dan usai terpilih, Setya Novanto menyatakan mendukung Pemerintahan Jokowi.

Dualisme PPP berlangsung lebih berkepanjangan dibanding Golkar. Tanggal 15-18 Oktober 2014, Muktamar VIII PPP diselenggarakan di Surabaya. Pada Muktamar ini, Romahurmuziy terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP. Belum sampai berselang sebulan, kubu yang berseberangan dengan Romahurmuziy menggelar Muktamar VIII PPP di Jakarta. Muktamar yang berlangsung 30 Oktober sampai 2 November 2014 itu, secara aklamasi, memilih Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP.

Tanggal 28 Oktober 2014, Menkumham Yasona Laoly menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan kepengurusan PPP pimpinan Romahurmuziy. SK Menkumham ini digugat ke PTUN. Dan perseteruan di ranah hukum tidak bisa terhindarkan.

Tanggal 22 November 2016, PTUN memenangkan gugatan kubu Djan Faridz. Sekaligus, PTUN memerintahkan Menkumham untuk membatalkan SK yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP pimpinan Romahurmuziy. Menyikapi putusan PTUN ini, Romahurmuziy mengajukan banding. Ternyata banding Romahurmuziy membuahkan hasil. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) pada Juni 2017 memutuskan untuk membatalkan putusan PTUN pada 22 November 2016 yang memenangkan gugatan PPP kubu Djan Faridz.

Dualisme PPP baru berakhir tahun 2019 ketika Djan Faridz masuk ke dalam kepengurusan PPP pimpinan Romahurmuziy. Dan pada Pilpres 2019, PPP beralih mendukung pencalonan Jokowi.

Terbaru, saat ini, dualisme melanda Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025 pada Kongres V di Jakarta, Minggu (15 Maret 2020). Namun, tanggal 5 Maret 2021, beberapa anggota Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara. Moeldoko terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB ini.

Apakah dualisme di Partai Demokrat bakal berakhir seperti dualisme yang terjadi pada Partai Golkar dan PPP?

Kita lihat saja perkembangannya. Menkumham Yasonna Laoly sendiri saat sekarang belum mengeluarkan SK. Yasonna Laoly mengaku baru memelajari permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko hasil KLB Deli Serdang.

“Kita akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/RT partai. Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tenggat waktu kita beri untuk melengkapi,” kata Yasonna Laoly, Senin (16/3/2021). [but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar