Sorotan

Seri Artikel tentang Ulama (4)

Dr M Natsir: Politik Ideologi, Politik Praktis, dan Politik Dakwah

Dr H Mohammad Natsir (Foto: Antara/Dokumentasi Keluarga)

Ulama sekaligus politikus. Dua label itu disandangnya. Dr Mohammad Natsir pernah menjabat Ketua Umum DPP Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), menggantikan Dr Soekiman Wirjosandjojo, sekaligus pendiri organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Dari politikus dan ulama ini kita belajar banyak hal, terutama nilai-nilai kesederhanaan, konsistensi sikap, pandangan politik dan agama, kesabaran serta toleransi dalam menghadapi medan perjuangan politik dan agama yang berliku, tak mudah, dan kadang sarat fitnah.

Lahir di Kota Alahan Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), pada 17 Juli 1908, Natsir sejak kecil hidup dalam lingkungan sosial dengan pendidikan keagamaan Islam yang kental. Kota Alahan Panjang lama bergema pengaruh gagasan pembaruan Islam yang dikenal luas di Pulau Sumatera.

Di Kota Alahan Panjang, saat itu, dikenal norma berlaku yang disebut folkways. Apa itu? Norma yang berfungsi menyosialisasikan seorang anak agar belajar hidup mandiri dan menghayati nilai-nilai dasar Islam melalui adat, dan tidak di surau-surau.

Sejak dini M Natsir sudah tersosialisasi nilai-nilai Islam. Kuatnya pengaruh pembaruan Islam mendorong Natsir lebih mengenal gagasan tersebut dalam usia relatif dini. Selain itu, faktor milieu, yakni lingkungan sosial-kultural tempat Natsir dilahirkan dan mengalami masa kanak-kanak, jelas amat berbeda dengan milieu, misalnya Soekarno, di Pulau Jawa. (Suhelmi, 2002: 31).

Latar lembaga pendidikan yang ditempuh Natsir menggambarkan model pendidikan ke-Islam-an yang didirikan para ulama pembaruan Islam dan model pendidikan Barat yang dikendalikan pemerintah Kolonial Belanda.

Natsir masuk HIS yang diasuh Haji Abdullah Ahmad, seorang tokoh pembaruan Islam di Kota Padang. Hanya beberapa bulan Natsir di HIS tersebut. Kemudian dia dipindahkan ayahnya ke sekolah HIS pemerintah Kolonial Belanda yang sepenuhnya mengikuti model pendidikan Barat.

Lulus dari HIS Belanda, Natsir bersekolah di MULO di Padang. Tak banyak penduduk pribumi yang mampu bersekolah di MULO. Organisasi Jong Islamieten Bond (JIB) digeluti Natsir saat menempuh pendidikan di MULO di Padang. Pada 1927, Natsir pergi ke Kota Bandung untuk menempuh pendidikan di AMS. Di Bandung inilah, kiprah Natsir sebagai calon tokoh nasional mulai diasah lebih kuat dan tajam.

Selain mempelajari ilmu pengetahuan Barat, Natsir intensif belajar tentang sejarah peradaban Islam, Romawi, Yunani, dan Eropa. Referensi yang dibaca Natsir tak hanya buku berbahasa Inggris dan Belanda. Banyak buku berbahasa Arab, Latin, dan Prancis yang dilalap Natsir. Di usia sekitar 21, Natsir sudah menguasai Bahasa Belanda, Arab, Inggris, Prancis, dan Latin.

Selama belajar di Kota Kembang Bandung, Natsir bersentuhan dengan Ahmad Hasan, tokoh utama Persatuan Islam (Persis), organisasi pembaruan Islam yang teguh dan konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai perjuangannya. Hasan adalah salah satu guru Natsir.

Perkenalannya dengan Ahmad Hasan tercatat dalam sejarah Natsir sebagai fenomena penting yang menariknya lebih dalam dalam gerakan perjuangan Persis. Di kemudian hari, Persis menjadi salah satu penyokong Partai Masyumi yang dipimpin Natsir, selain sejumlah ormas Islam lain: Muhammadiyah, Al Irsyad, Al Washilah, NU, dan lainnya. Di tahun 1952, NU menyatakan keluar dari Masyumi sesuai hasil Muktamar Palembang.

Natsir dan Politik

Berbicara tentang Natsir dalam relasinya dengan ranah politik tak mungkin dilepaskan dengan kiprah Partai Masyumi dalam lanskap politik Indonesia modern pascakemerdekaan.

Sebagai wadah berhimpun sejumlah ormas Islam di jagat politik nasional, sebelum Pemilu 1955, partai ini dihadapkan pada fragmentasi politik yang tak mudah. Seperti keluarnya Perti dan NU, dua anggota istimewa Masyumi selain Muhammadiyah, dari partai ini.

Kedua ormas Islam itu keluar dan memisahkan diri dari Masyumi ketika M Natsir menduduki jabatan ketua umum Masyumi. Relasi Islam Modernis dan Islam Tradisional di internal Masyumi di era Natsir tidak seperti di era kepemimpinan Soekiman Wirjosandjojo di Masyumi.

Sebagai politikus santri Modernis dari Jawa, Soekiman paham secara psiko politik dan kultural dengan kiai-kiai Islam Tradisional dari Jawa. Selain tentu ada banyak faktor politik lain yang mempengaruhi relasi kedua kutub kekuatan mainstream kaum santri di Indonesia tersebut.

Salah satu capaian penting Natsir di lapangan politik kepartaian adalah membawa Partai Masyumi sebagai kekuatan politik terbesar kedua di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI). Hal itu merujuk hasil Pemilu 1955.

Di ranah eksekutif pemerintahan, Natsir beberapa kali menjabat sebagai Menteri Penerangan dan pernah duduk sebagai Perdana Menteri. Mosi integral Natsir adalah prestasi politik lain dari Natsir dalam memperjuangkan kembalinya konsep NKRI di tengah arus kuat perpecahan nasional yang didesakkan Kolonial Belanda dengan konsep negara serikat.

Partai Masyumi adalah lawan utama Partai Komunis Indonesia (PKI), baik di ranah sosial masyarakat maupun di Badan Konstituante. Namun relasi pribadi Natsir dengan DN Aidit (Ketua CC PKI) tetap berjalan baik. Boleh berdebat sangat keras dan tajam di ruang persidangan Badan Konstituante, keduanya bersahabat baik dan akrab di luar ruang sidang.

Begitu pun relasi Natsir dengan politikus partai lain berpaham agama, seperti IJ Kasimo, pemimpin Partai Katolik. Dalam konteks ini, Jakob Oetama (pendiri Harian Kompas) memiliki catatan menarik.

Menurut Jakob (2002), “Saya amat terkesan oleh hubungan baik bahkan hubungan persaudaraan antara Pak Natsir dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya dengan Pak Kasimo, pemimpin Partai Katolik. Persahabatan Pak Natsir, Pak Mohammad Roem, dan Pak Prawoto dengan Pak Kasimo amat mengharukan. Padahal di mimbar politik antarmereka tak jarang terjadi perbedaan pandangan politik. Perbedaan pendapat atau bahkan konflik pendapat dalam memikir politik tidak mengganggu persahabatan dan persaudaraan. Tidak mengurangi komitmen bersama bekerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pak Natsir memiliki kualifikasi lain yang mengesankan, yakni sebagai politikus partai yang jujur.”

Jakob juga menyoroti mengenai bagaimana perdebatan mencerdaskan antara Bung Karno dengan Natsir tentang soal-soal kebangsaan dan kenegaraan, terutama perbedaan pandangan antara Bung Karno dan Natsir tentang dasar negara. Bung Karno mantap dengan pandangan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sedang Natsir konsisten memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara.

“Kedua tokoh tersebut bertarung dan mengasah ketajaman pena dan pemikiran masing-masing. Tentu saja mereka berangkat serta berada dalam titik tolak berbeda. Dengan itu, mereka melakukan adu otak, namun tidak perlu gelut,” demikian catatan Jakob Oetomo (2002) tentang Bung Karno dan Natsir.

Catatan penting lain tentang sikap, perilaku, dan akhlak politik Natsir dikemukakan Chris Siner Key Timu (2002), seorang aktivis gerakan demokrasi berlatar Katolik dan anggota Petisi 50 pimpinan Letjen Purn Marinir Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta. Petisi 50 merupakan kekuatan oposisi penting dan paling vokal di era rezim Orde Baru Soeharto di luar kekuataan politik kepartaian. Chris Siner, Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan M Roem termasuk penandatangan Petisi 50.

Chris Siner mengatakan, pada tahun 1980-an, M Natsir rajin mengikuti rapat-rapat awal Petisi 50 yang digelar seminggu sekali. Natsir selalu menyampaikan pandangan-pandangan kenegarawan yang baik. Sekalipun di zaman Bung Karno, Natsir mengalami pengucilan politik, bahkan sempat dipenjarakan akibat perbedaan pandangan politik di antara keduanya, terutama menyangkut ideologi Islam dan Pancasila.

“Namun sepanjang pengetahuan saya ketika di Petisi 50, Natsir tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang Bung Karno, apalagi menjelek-jelekkannya. Tidak pernah dia (Natsir) mengeluarkan kata-kata yang buruk soal Bung Karno. Dari situ saja sangat terlihat sifat kenegarawannya itu,” tulis Chris Siner.

Memiliki kepribadian sederhana dan sabar. Hal itu tak mengurangi ketegasan dan kelugasan Natsir dalam memperjuangkan dan menyampaikan pandangan politik ideologi yang diyakininya. Tegas dan lugas adalah dua hal yang tampak dari Natsir ketika berbicara hal-hal prinsip menyangkut relasi agama (Islam) dengan politik praktis.

Dalam konteks ini, Chris Siner memiliki catatan tambahan. “Saudara Chris, bagi kami umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami memang diharuskan untuk memperjuangkan penyelenggaraan negara berdasarkan syariat agama kami (Islam). Tapi, kami akan memperjuangkannya secara demokratis. Kalau dalam pemilu kali ini kami tidak berhasil, itu tidak masalah. Kami akan coba lagi dan coba lagi,” tulis Chris Siner (2002).

Natsir dan Dakwah

Apa yang kemudian dialami Masyumi, sebagai kekuatan Islam Modernis di jalur politik praktis, setelah Pemilu 1955 bukan jalan mudah, sangat terjal, dan berliku. Akibat sejumlah pemimpinnya mendukung gerakan PRRI/Permesta di Sumatera, Masyumi diminta membubarkan diri oleh Presiden Soekarno pada 1960.

Setelah itu, banyak mantan petinggi Masyumi ditahan rezim Orde Lama Bung Karno, termasuk di antaranya M Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Hamka, KH EZ Muttaqin, dan banyak tokoh Masyumi lainnya.

Para tokoh Masyumi ini ditahan dengan berbagai alasan, termasuk karena sikap kritis mereka terhadap sistem demokrasi terpimpin dengan konsep Nasakom yang dijalankan Presiden Soekarno sejak Dekrit Presiden 1959 sampai kepemimpinan nasional Bung Karno berakhir pada tahun 1967.

Kejatuhan rezim Orde Lama Soekarno memberikan ekspektasi politik bagi kalangan Islam Modernis yang gandrung di jalur politik, seperti mantan aktivis Masyumi.

Mereka berharap rezim Orde Baru Soeharto yang ditulangpunggungi militer (khususnya TNI-AD) memberikan kesempatan politik kepada tokoh-tokoh Islam Modernis untuk menghidupkan kembali Masyumi dan membiarkan partai ini berkiprah di lapangan politik praktis.

Realitas yang dihadapi mantan aktivis Masyumi setelah kejatuhan Bung Karno tak kalah sulit dan rumit. Selama 10 tahun pertama rezim Orde Baru, militer sebagai backbone politik rezim ini, secara pelan tapi pasti, memperlebar dan memperluas ranah pemerintahan yang dikuasainya, di antaranya dengan memerangi apa yang disebut ekstrim kiri (Eki/komunis) dan ekstrim kanan (Eka/separatis Islam).

Awal Orde Baru, konsolidasi dan komando militer makin solid dibanding sebelumnya dan elite militer ini ragu terhadap kapasitas dan loyalitas politikus sipil dalam mengelola negara. Umumnya elite militer distrust terhadap politikus sipil dalam mengelola pemerintahan.

“Meski demikian, tidak lama setelah keinginan Masyumi tersebut disampaikan kepada pemerintah, sejumlah tokoh elite di lingkungan inner circle Orde Baru memberikan penjelasan tentang keberatan mereka atas usulan rehabilitasi Masyumi. Tanggal 26 Desember 1966, Mabes ABRI (kini TNI) mengeluarkan pernyataan Desember, yang isinya menyatakan penolakan ABRI terhadap rehabilitasi kelompok apapun yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan ABRI tersebut secara khusus memang menyebut PKI sebagai kelompok yang menyimpang tersebut. Akan tetapi, kekhawatiran pun terbayang di benak banyak tokoh Masyumi, yakni ketika pernyataan tersebut juga menempatkan Masyumi dan PSI sebagai satu kelompok yang dinilai sama-sama menyimpang (dari Pancasila dan UUD 1945),” tulis Robert Hefner (2001: 177-178).

Menyikapi pernyataan Mabes ABRI tersebut, mantan Sekjen dan Ketua Umum Masyumi terakhir, Prawoto Mangkusasmito, seorang pemimpin Masyumi yang berhaluan moderat, melayangkan surat protes yang dipublikasikan pada 30 Maret 1967.

Isinya, tak selayaknya Masyumi diperlakukan sebagai kelompok yang sama dengan PKI. Sebab, partai Islam ini pernah menjadi korban penyelewengan politik Orde Lama. Namun demikian, penasihat Soeharto dan militer mengabaikan surat protes tersebut.

“Hampir semua pengamat politik sejak awal menganggap kebijakan-kebijakan pemerintah diarahkan bukan untuk menghadapi umat Islam secara keseluruhan, tetapi secara khusus hanya ditujukan untuk menghadang kalangan Masyumi. Kita tahu, para perwira militer yang dekat dengan Presiden Soeharto kurang menaruh simpati terhadap tokoh-tokoh Masyumi,” kata Hefner (2001: 180).

Puncaknya, pada 24 Oktober 1967, Natsir berkirim surat kepada pemerintah bahwa para tokoh- tokoh Masyumi menegaskan sikapnya secara terbuka bahwa kalau partai ini dipulihkan, Natsir tak akan menjadi pemimpin partai tersebut.

Soeharto dan para penasihatnya, yang didominasi kalangan militer, menjawab surat tersebut dengan memperkuat cengkeraman kepada kekuatan Islam Modernis tersebut, dengan tujuan untuk mencegah organisasi Islam Modernis yang bergerak di lapangan politik praktis menjadi satu kekuatan politik lagi di Indonesia.

Jawaban dan respon rezim Orde Baru yang negatif dan tak memberi ruang bagi aktivis Masyumi ini mendorong sejumlah tokoh-tokoh lama Masyumi, seperti M Natsir, Anwar Harjono, M Roem, Syafruddin Prawiranegara, dan lainnya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 9 Mei 1967.

Dalam konteks ini, Natsir mengatakan bahwa program dakwah DDII lebih berbobot politik dibanding dari ormas-ormas Islam Modernis lain, sehingga membuatnya tidak bisa bergabung dengan Muhammadiyah.

“Tidak lama setelah keluarnya NU, Partai Masyumi merupakan wadah aliansi yang beragam antara kalangan konstitusionalis di satu pihak, yang punya komitmen terhadap sistem demokrasi procedural dan rule of law, dan kalangan Islamis syariah minded—meminjam istilah Marshall Hodgson—di pihak lain, yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip abstrak daripada eksperimentasi dengan pemerintahan konstitusional yang tidak pasti. M Natsir dengan cerdas mampu mendamaikan segenap kubu konservatif dan konstitusionalis dalam Masyumi,” tulis Robert Hefner (2001: 184).

DDII menjadi wahana perjuangan Natsir dan banyak aktivis Masyumi lainnya di medan dakwah, khususnya dakwah kampus dan lokasi-lokasi lain di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dakwah ini, tampak menonjol fungsi kepemimpinan dakwah oleh Natsir dalam menjalankan transformasi Islam menjadi realitas dalam kehidupan pribadi, keluarga, jamaah, masyarakat dan negara.

Dakwah kampus adalah salah satu pandangan visioner yang disampaikan Natsir. “Terserah kepada sistem apapun yang akan diambil oleh suatu bangsa: demokrasi, otoriter, kapitalis, sosialis, apalagi Islam, para pemimpinnya yang adalah putra-putra terbaik bangsa itu tentu ada di sekitar kampus, baik itu perguruan tinggi, pesantren atau kademi militer. Jadi, para mahasiswa, santri, dan tarunanyalah yang akan menjadi pemimpin bangsa itu untuk masa yang akan datang,” tulis AM Fatwa (2002) tentang Natsir. [air/bersambung]


Apa Reaksi Anda?

Komentar