Sorotan

Demagog Politik

Ainur Rohim

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) gelombang keempat dihelat pada 9 Desember 2020. Sebanyak 270 daerah menggelar hajatan demokras. Rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya, mengingat di Pilkada Makassar tahun 2018 dimenangkan kotak kosong.

Agenda pilkada, termasuk pemilihan umum presiden (Pilpres), diharapkan makin memperkuat pondasi demokrasi Indonesia. Tentunya, demokrasi elektoral tersebut secara praksis bertujuan melahirkan pemimpin politik yang menapaki kursi kekuasaan di masing-masing level pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota).

Menjadi tanggung jawab dan kewajiban politik partai untuk membendung dan merambu calon pemimpin ademokratis, demagog politik masuk gelanggang kontestasi politik.

Calon pemimpin dengan watak otoritarian selayaknya dirambu tak bisa mendekat ke pusat-pusat kekuasaan. Realitas itu penting dilakukan agar demokrasi tetap berlangsung dan makin kokoh. Terlebih di Indonesia, di mana demokrasi bersifat substantif dan prosedural masih berusia sangat muda.

Bagaimana membaca dan memahami pemimpin politik yang memiliki watak otoritarian? Juan Linz, profesor ilmu politik Yale University Amerika Serikat, mengemukakan, ada empat indikator kunci perilaku otoriter. Pertama, penolakan (komitmen yang lemah) atas aturan main demokrasi. Seperti mengusulkan membatalkan hasil pemilu yang berlangsung kredibel dan berintegritas, melarang organisasi tertentu, membatasi hak asasi sipil dan politik, dan lainnya.

Kedua, menyangkal legitimasi lawan politik. Seperti menilai lawan politik sebagai pelaku makar, menuding tanpa dasar lawan politik sebagai antek asing, dan lainnya. Ketiga, anjuran melakukan kekerasan dalam kontestasi politik. Seperti pemimpin ini memiliki hubungan dengan geng bersenjata, pasukan paramiliter, milisi, gerilyawan, dan organisasi lain yang terlibat kekerasan secara tak sah.

Dan keempat, kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media massa. Seperti, mendukung kebijakan yang membatasi kebebasan sipil dan media massa, perluasan hukum terhadap pasal pencemaran nama baik dan penistaan dalam hukum positif negara tersebut, dan lainnya. Watak pemimpin politik otoritarian setelah berhasil mengonsolidasikan kekuatan politiknya adalah menempatkan sebagai sasaran bidikan berikutnya untuk dihabisi dan dikooptasi.

Di banyak negara, kematian demokrasi bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, keterlibatan kaum militer untuk merebut kekuasaan dengan kekuatan senjata. Itu yang kita kenal dengan nama kudeta.

Kudeta adalah realitas yang seringkali terjadi di banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang usia demokrasinya masih sangat muda. Kudeta beberapa kali terjadi di Turki akibat kaum militer di sana memandang ideologi Kemalisme (Sekulerisme ala Turki) terancam, Pakistan, Myanmar, Chile, Argentina, Thailand, dan banyak negara lain.

Cara kedua mematikan demokrasi dengan kotak suara. Melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Sekali pun pemilu sebagai instrumen politik untuk mengimplementasikan demokrasi, nyatanya pengalaman empirik banyak negara menunjukkan, pemilu demokratis dan berintegritas bisa berujung munculnya pemimpin politik terpilih dengan watak otoritarian yang kuat.

Realitas ini biasanya diawali dengan munculnya tokoh atau pemimpin politik berwatak populis, seperti di Peru dengan tokoh Alberto Fujimori, Venezuela dengan Hugo Chavez, Evo Morales di Bolivia, Rafael Correa di Ekuador, dan lainnya.

Pemimpin populis watak dan langgam politiknya antikemapanan, mengobarkan perang terhadap elite korup yang bersekongkol dengan kekuatan asing, menyangsikan legitimasi partai-partai mapan, menyerang partai karena dinilai tak nasionalis dan tak patriotis, dan lainnya.

Pemimpin populis setelah menang pemilu seringkali menyerang lembaga-lembaga demokrasi mapan, seperti Parlemen dan Kongres. Hal itu seperti dilakukan Alberto Fujimori di Peru. Presiden Fujimori membunuh Kongres. Pada 5 April 1992 dia tampil di televisi dan mengumumkan pembubaran Kongres dan menyatakan Konstitusi tak berlaku lagi. Fujimori melakukan itu setelah dua tahun terpilih secara demokratis dalam pemilu Peru yang berintegritas. Dia menjadi tiran dan otoritarian tak lama setelah pemilu Peru usai.

Begitupun yang dilakukan Ferdinand Marcos, Presiden Philipina. Marcos kebelet terus berkuasa di negaranya. Menjelang masa jabatan kepresidenan keduanya habis pada 1972, Marcos menciptakan krisis. Dia melakukan rekayasa politik adanya ancaman serius dari kekuatan komunis di Philipina.

Hukum keadaan darurat diterapkan, sehingga mengakibatkan histeria masyarakat. Policy ini dicetuskan setahun setelah kejadian pengeboman di Manila, yang dinilai intelijen Amerika Serikat (AS) sebagai ulah orang pemerintahan Marcos sendiri.

Kaum demagog (pemimpin ademokratis yang hobi menghasut massa demi kepentingan politik pribadinya) seringkali memandang bahwa politik demokrasi adalah realitas yang memusingkan, bertele-tele, tidak praktis, dan membutuhkan biaya mahal. Sebab, membangun demokrasi itu pekerjaan berat. Praktek demokrasi membutuhkan perundingan, kompromi, sharing, konsesi politik, dan lainnya.

Bagi demagog politik ketika naik ke tampuk kekuasaan cenderung membikin masyarakat terpolarisasi, terpecah-pecah akibat politik belah bambu yang dijalankan secara massif dan sistematis. Demagog membangun iklim permusuhan, kepanikan, kecurigaan, dan rasa tak saling percaya di antara unsur masyarakat.

Pilkada serentak di 270 provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia jangan sampai melahirkan tipologi pemimpin demagog, kendati hanya di tingkat daerah. Penguatan praktek demokrasi di negara ini membutuhkan prosedur politik demokratis berupa pilkada. Di mana aturan lainnya ditetapkan dalam regulasi tertulis dalam UU, PP, PKPU, Peraturan Bawaslu, dan lainnya.

Yang jauh lebih penting dari itu adalah norma-norma demokrasi bersifat tak tertulis. Yakni nilai-nilai politik, sosiologis, dan kultural yang hidup di masyarakat dan bersifat konstruktif untuk implementasi politik demokrasi di negara bersangkutan . Norma-norma ini yang merawat dan menguatkan demokrasi.

Dalam konteks ini, setidaknya ada dua norma politik yang bisa memperkuat demokrasi. Pertama, pemimpin politik tak memposisikan lawan dan kompetitor politiknya sebagai musuh politik yang harus dihabisi, tak diberikan kesempatan berekspresi, dan lainnya. Dalam politik tak ada musuh abadi. Yang ada adalah sparing partner politik yang saling menguatkan dan mencerdaskan. Sparing partner politik adalah mitra politik untuk memperkuat visi, misi, dan action program politik yang makin dekat dengan aspirasi kepentingan publik.

Kedua, pemimpin yang sedang memegang jabatan (Petahana) jangan melakukan politisi jabatan politiknya untuk kepentingan pribadi dan menghabisi lawan politiknya. Norma politik ini tak memberikan ruang dan pembenaran politik bagi petahana untuk memanfaatkan jabatannya untuk menghabisi lawan politiknya. Dalam konteks ini, media massa dan kaum oposisi pegang peran strategis sebagai kekuatan kontrol dan penyeimbang di luar kekuasaan.

Kedua norma politik tersebut yang mampu merawat kualitas dan kemapanan demokrasi di satu negara. Ketika kita masih menyaksikan politisi memandang lawan politiknya sebagai musuh dan petahana berjibaku memanfaatkan jabatan politik dan pemerintahan yang digenggamnya untuk menghabisi lawan politik, realitas tersebut indikator nyata dan faktual demokrasi masih berada di level rendah dan labil. [air]

Penulis adalah penanggung jawab beritajatim.com



Apa Reaksi Anda?

Komentar