Sorotan

Covid-19, Penundaan Pilkada dan Demokrasi

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah dan Komisi II DPR RI resmi menyetujui pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. Sebelumnya gelaran Pilkada itu ditunda dari yang semula dijadwalkan 23 September 2020 akibat wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Keputusan itu diambil saat Komisi II menggelar rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan DKPP dalam sambungan jarak jauh, Selasa (14/4/2020).

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” ujar Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia.

Selain itu, Doli juga meminta agar Komisi II bersama Mendagri dan KPU menggelar rapat kerja kembali setelah masa tanggap darurat pandemi corona berakhir. Hal itu bertujuan untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penanganan pandemi corona di Indonesia.

“Sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada serentak tahun 2020,” kata Doli kepada wartawan.

Dengan adanya kepastian ini tentunya marwah demokrasi yang telah diamanatkan Undang-Undang untuk memilih pemimpin daerah sesuai dengan mekanisme demokrasi akan terus berjalan.

Dalam diskusi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 yang digelar secara daring oleh Konsultan Indekstat pada Senin 13 April juga diungkap Pilkada serentak harus mendapat kepastian digelar agar tidak terjadi guncangan terhadap politik lokal.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ary Santoso pengamat politik sekaligus CEO Indekstat dalam paparannya yang melihat penundaan Pilkada dari sisi politik terkait dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak.

“Dampak penundaan Pilkada ini yang pertama adalah Kontestan politik (Petahana dan Non-Petahana), kedua adalah Partisipasi masyarakat, ketiga Daerah rawan Politik dan Keempat Netralitas ASN.” kata Ary, Selasa (14/4/2020).

Kontestan Politik (Petahana dan non-Petahana)

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kerja-kerja politik yang dilakukan oleh para kontestan tidak hanya dilaksanakan pada saat waktu yang ditentukan oleh KPU. Karena sebenarnya mereka sudah bekerja sejak sebelum waktu tersebut. Jika dibahasakan oleh konsultan, ada yang namanya soft campaign (kampanye sebelum waktu kampanye resmi yang diumumkan leh KPU) dan hard campaign (hari kampanye sesuai jadwal KPU).

Diluar itu, kandidat mungkin sudah melakukan pra-campaign di masyarakat, jika dilihat dari baliho, spanduk,dsb. Dengan adanya kondisi seperti ini, kerja-kerja kampanye mereka akan menjadi terganggu dan hal ini akan memilki dampak yang berbeda antara petahana dan non-petahana.

Bagi petahana, momentum ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Sementara bagi non-petahana kondisi ini justru akan mempersulit posisi non-petahana sehingga akan memunculkan potensi unfairness.

Artinya, disini harus hadir sebuah sistem untuk menjamin penanganan covid-19 ini terhindar dari penyelewengan politik, sehingga kontestan dari non-petahana juga memiliki jaminan agar mereka tidak menjadi lesu untuk berkompetisi serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada ini.

Karena partisipasi kontestan ini akan berimbas juga kepada ukuran demokrasi yang sudah disepakati dan indeks kerawanan demokrasi tentunya akan menjadi berkurang. Oleh karena itu, perlu ada sistem yang hadir segera untuk memberikan jaminan kepastian bagi kepala daerah serta menjadi monitor karena secara teknis bisa saja terjadi penyelewengan.

Misalnya pembagian sembako oleh kepala daerah kepada masyarakat yang tidak berhak menerima. Sementara bagi para non-petahana minim logistik yang dipunyai dan keterbatasan lainnya akhirnya menjadi masalah.

Dengan adanya sistem ini juga bisa mengurangi kerawanan lainnya yang bisa terjadi. Jika sistem ini tidak hadir di tengah-tengah kita maka bagi petahana bisa saja melakukan playing victim. Akhirnya bisa saja mereka meminta Pilkada diundur, dianulir, dibatalkan, dsb.

Saat ini  juga sudah kita lihat ada Petahana yang sudah membonceng virus corona dengan memanfaatkan dana bansos untuk membagikan uang, sembari diiringi teriakan histeris dari orang-orang yang mengerumuninya.

Terlebih Presiden sudah berseru pada kepala daerah untuk memaksimalkan dana APBD guna membantu yang susah terkait dampak covid-19. Makin menggila penggunaan APBD untuk bantuan sosial sehingga petahana yang akan maju di Pilkada diuntungkan.

Partisipasi Masyarakat

Adanya covid-19 ini berdampak sekali pada kesejahteraan masyarakat. Ada ancaman kemiskinan yang cukup berarti yang akan akan berimbas pada ancaman money politic. Adanya money politic ini telah kita sepakati sebagai ancaman demokrasi, karena dengan tumbuhnya money politic, kepala daerah yang dihasilkan menjadi tidak sportif.

Maka kemudian ini menjadi satu pekerjaan besar, bagaimana bisa menekan kemiskinan itu dan aturan juga menjadi ketat supaya bisa mengurangi atau menghindari money politic yang sangat berpotensi meningkat.

Jika melihat data Pilkada 2015, bisa dilihat bahwa partisipasi pemilih mencapai 70%. Hal ini tentu menjadi tantangan kita, dimana pada tahun yang lalu partisipasi masyarakat sudah cukup baik, oleh karena itu dengan adanya fenomena saat ini jangan sampai partisipasi masyarakat justru menurun.

Karena partisipasi masyarakat adalah kunci dari demokrasi. Jika tidak ada partisipasi maka demokrasi menjadi tidak ada artinya. Penentuan waktu ini harus matang untuk mempertimbangkan aspek partisipatif tadi. Karena jika waktu pelaksanaan Pilkada dekat dengan masa pemulihan covid ini, akan terjadi banyak ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat dengan skema kita masih menggunakan kerja-kerja konvensional.

Ditambah lagi jika ada salah satu kontestan politik yang membangun isu, sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah dan menguntungkan salah satu pihak. Hal ini lagi-lagi akan berimbas pada indeks-indeks demokrasi yang sudah ada
dan sudah disepakati bersama. (ted/bersambung)

Apa Reaksi Anda?

Komentar