Sorotan

Cetak Uang Demi Corona?

Oryza Ardiansyah Wirawan

Ide itu muncul dari Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golkar. Pemerintah disarankan mencetak uang Rp 600 triliun untuk menutupi kesulitan pendanaan dalam menangani wabah Covid-19. Ini lebih baik daripada meminjam uang dari lembaga donor asing yang berdampak pada makin tebalnya catatan utang luar negeri Indonesia.

Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance, Didik Rachbini, mengingatkan risiko inflasi besar-besaran sebagaimana masa Orde Lama jika itu dilakukan. “Inflasi langsung naik 1.000 persen,” katanya, sebagaimana dikutip dari esai Dahlan Iskan, yang terbit di laman disway.id, Selasa (12/5/2020).

Bantahan atas kekhawatiran itu muncul dari Senayan. “Kalau nyetak uang Rp 600 triliun kemudian seakan-akan uangnya banjir, tidak juga. Hitungan kami kalau BI nyetak Rp 600 triliun, itu inflasinya sekitar 5-6%, tidak banyak. Masa Rp 600 triliun tiba-tiba inflasi akan naik 60-70%? Dari mana hitungannya,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PDIP Said Abdullah, Said dikutip detik.com, Kamis (7/5/2020).

Seberapa seriuskah urusan cetak uang ini? Sejarah menunjukkan, cetak uang adalah jalur pintas untuk menjawab tuntutan kebutuhan negara. Dalam situasi normal, pemerintah membiayai pengeluaran dengan cara menaikkan pajak. Namun situasi darurat tidak memungkinkan pemerintah mencari uang melalui jalur normal.

Pemerintah Indonesia pada era Orde Lama memutuskan mencetak uang, karena membutuhkan banyak ongkos untuk menstabilkan keamanan dalam tempo singkat. Frans Seda dalam artikel ‘Bung Karno dan Sistem Ekonomi Nasional’ menyebut, 45 persen keuangan negara pada masa Orde Lama adalah untuk membiayai keamanan dan pengamanan politik.

Sepanjang 1957, pemerintah Indonesia dipaksa membiayai operasi militer besar-besaran untuk memadamkan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Permesta di sejumlah daerah. Pembiayaan besar-besaran ini berlanjut hingga setahun setelahnya untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit. Pilihan satu-satunya adalah mencetak uang atau menarik uang muka dari Bank Indonesia.

Padahal, guru besar ekonomi Universitas Indonesia M. Sadli dalam artikelnya yang terbit pada 1961 mengatakan, efek mencetak uang untuk menutupi pengeluaran negara sebetulnya sama seperti memungut pajak ekstra dari kaum buruh dan pegawai, serta justru mengurangi pajak dari kaum pedagang. “Demikian akibat sosial dari suatu inflasi,” tulisnya.

Namun apa boleh buat, mencetak uang memang jalan paling mudah dan praktis. Mantan Direktur Bank Indonesia Oey Beng To dalam bukunya Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958) menyebutkan, peredaran uang sangat tinggi, yakni bertambah Rp 5,5 miliar pada 1957 dan Rp 10,4 miliar pada 1958. “Belum pernah volume uang beredar melompat sedemikian tinggi seperti dalam kedua tahun tersebut!” tulisnya.

Indonesia dalam kondisi yang mengambil istilah dari Bung Karno sendiri: nyerempet-nyerempet bahaya. Inflasi di Indonesia saat itu sudah masuk kategori ‘rapid inflation’, ‘galloping inflation’, atau ‘hyper inflation’. Harga-harga barang tak dapat dijangkau masyarakat. Rupiah bertekuk lutut di hadapan mata uang asing dan harga emas. Penimbunan barang merajalela.

Bank Indonesia dalam laporan tahunannya pada 1958-1959 sudah mengingatkan, ‘inflasi tak dapat diharapkan disingkirkan dengan segera karena tindakan di bidang keamanan…Inflasi pada dewasa ini, mau tidak mau, suka tidak suka, merupakan suatu kenyataan yang terpaksa harus diterima’.

Faktanya, sepanjang 1961-1965, harga barang-barang telah naik sebanyak 59 kali dan menyebabkan pengeluaran negara meningkat dari Rp 60,5 milar pada 1960 menjadi Rp 2.514 miliar pada 1965. APBN defisit, karena penerimaan pemerintah hanya naik 17 kali lipat saja dari Rp 53,6 miliar pada 1960 menjadi Rp 923,4 miliar pada 1965.

Neraca pembayaran pada 1961 mengalami defisit 168 juta dolar AS, karena ekspor menurun tajam. Sialnya, jumlah persediaan barang tak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah uang. Inflasi pada 1965, menjelang runtuhnya Presiden Soekarno, melonjak kurang lebih 500 persen.

Kondisi sulit ini ujung-ujungnya membuat Indonesia berharap bantuan dari negara lain. Awal tahun 1966, Indonesia berutang 1.404 juta dolar AS kepada negara-negara komunis, 587 juta dolar AS kepada Barat, 261 juta dolar AS kepada sejumlah negara Asia. dan 102 juta dolar AS kepada Dana Moneter Internasional.

Murray N. Rothbard, seorang ekonom Mazhab Austria, mengingatkan bahaya peningkatan pasokan uang di masyarakat. Kenaikan pasokan uang tidak memberikan manfaat sosial. “Masyarakat tidak menjadi lebih kaya. Uang baru hanya menaikkan harga (barang), mencemari daya belinya sendiri,” tulisnya dalam What Has Government Done to Our Money?.

Dari catatan sejarah, argumentasi bahwa mencetak uang lebih baik daripada berutang kepada negara lain terpatahkan, karena pada akhirnya ada risiko inflasi yang tak terkendali. Daoed Joesoef dalam artikelnya yang terbit pada 1961 mengingatkan, inflasi terus-menerus berkonsekuensi pada runtuhnya struktur investasi yang sehat. “Perkembangan yang pincang antara kenaikan jumlah uang dengan kenaikan jumlah barang merusak pasar uang,” tulisnya.

Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks dalam bukunya soal dua abad ekonomi Indonesia menulis, harga yang tidak stabil mengakibatkan berpindahnya investasi dalam bentuk modal fisik karena investasi menjadi lebih berisiko. Kedua, instabilitas harga mengakibatkan membengkaknya biaya transaksi bagi konsumen dalam mengalokasikan ulang anggarannya. Ketiga, dalam hal ketidakstabilan harga pangan, akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena kesalingterkaitannya dengan faktor-faktor makroekonomi.

Dunia usaha jelas akan terdampak. Kenaikan harga yang berkelanjutan mempersulit pinjaman-pinjaman jangka menengah dan jangka panjang dari swasta maupun pemerintah. “Inflasi yang terus-menerus juga kian merusak administrasi negara, karena gaji pegawai selalu ketinggalan terhadap kenaikan-kenaikan harga. Hal ini memperbesar bahaya korupsi,” kata Daoed Joesoef.

“Yang membuat kita kaya adalah berlimpahnya barang, dan apa yang membatasi barang adalah kelangkaan sumber-sumber daya berupa tanah, tenaga kerja, dan modal. Penggandaan koin (uang, red) tidak menciptakan sumber-sumber daya tersebut,” tegas Rothbard.

Dengan kata lain, merunut jalan pikiran Rothbard, berapapun banyak uang baru yang dicetak pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi Covid-19, tak akan bisa menolong kaum miskin yang menjadi penerima manfaat. “Untuk sesaat kita mungkin merasa dua kali lebih kaya, tetapi jelas yang terjadi adalah kita mencemari pasokan uang. Begitu masyarakat berhamburan keluar untuk membelanjakan…harga-harga akan naik sebesar kurang lebih dua kali lipat atau setidaknya akan meningkat sampai semua permintaan tersebut terpenuhi dan tambahan yang baru tidak lagi mendapatlam barang tambahan,” tulisnya.

Lagipula, ketidakcukupan uang untuk mengatasi dampak Covid-19, salah satunya juga dikarenakan lemahnya program akibat problem pendataan warga miskin penerima manfaat. Urusan ini harus dibereskan dulu. Badan Pemeriksa Keuangan melansir, dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 29 kabupaten dan kota yang melakukan pembaruan data penduduk yang layak menerima bantuan sosial.

Achsanul Qosasih, salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, mengatakan, anggaran untuk pembaruan data ada, namun hasilnya tak maksimal. “Tidak ada perubahan dalam data keluarga penerima manfaat. Itu kan harus di-update setiap enam bulan oleh Dinas Sosial yang notabene di bawah bupati dan dilaporkan ke Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kementerian Sosial. Nah di situ dijadikan dasar Kementerian Sosial memberikan bansos,” katanya, Sabtu (9/5/2020).

Apa dampak tak adanya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial? “Dampaknya ya salah sasaran (pemberian bantuan). Artinya, yang semestinya dapat, tapi tidak dapat, karena datanya tidak di-update. Bisa jadi orangnya sudah meninggal, barangnya tetap ada dan tersalurkan. Ke mana tersalurkan? Mestinya di-update, ada yang sudah meninggal, ada yang pergi, ada yang sudah jadi TKI, ada yang tadinya keluarga penerima manfaat mungkin anaknya sudah sukses sehingga dia sudah sejahtera,” kata Achsanul.

Dewi Kholifah, Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, membenarkan bahwa DTKS tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. “Ada yang satu rumah masuk data semua. Kalau diberikan lewat data itu, kades dilema,” katanya, Jumat (8/5/2020).

Artinya: seberapapun uang dicetak dan digerojokkan untuk membiayai masyarakat, tak akan banyak berpengaruh selama data penerima manfaat tidak valid. Masyarakat penerima bantuan juga tak bisa berbuat banyak, jika kemudian harga-harga barang tetap naik, salah satunya karena pasokan turun akibat perusahaan tak bisa berproduksi di tengah wabah.

Pencetakan uang juga tak akan berdampak banyak sepanjang pemerintah belum bisa memproyeksi dengan benar dan akurat laju puncak maupun masa penurunan tren penyebaran Covid-19. Ketidakmampuan memperkirakan dengan tepat ini memunculkan gamang. Jika awalnya pemerintah memperlakukan penanganan Covid-19 layaknya sebuah perang, belakangan ada koreksi sikap politik dengan menyebut ‘saatnya berdamai dengan virus ini’. Penanganan Covid-19 tak bisa dianggap sebagai perang biasa.

Perang melawan manusia bisa diprediksi dengan menghitung semua aspek strategis dan taktis yang kasat mata. Namun virus yang tak terlihat tak bisa diperlakukan dengan kalkulasi perang konvensional. Perang melawan Covid-19 tak ubahnya perang melawan diri sendiri: seberapa disiplin kita mengikuti rencana penanganan yang sudah ditetapkan. Program-program penanganan harus diperhitungkan dan tak asal tambal sulam, sebagaimana yang ditunjukkan dalam program kartu prakerja yang kontroversial itu.

Kuncinya adalah kesabaran dan kesadaran bahwa perang menghadapi pandemi ini adalah tak ubahnya lari maraton yang membutuhkan stamina panjang. Kalkulasi semua risiko akan sangat dibutuhkan jika kemudian mencetak uang benar-benar menjadi solusi politik. [wir]





Apa Reaksi Anda?

Komentar