Sorotan

Bubarkan Negara? (Pengantar Ringkas Anarkisme)

foto/ilustrasi

Polisi menangkap sejumlah anak muda di beberapa kota. Tuduhannya tidak main-main: berencana membuat kerusuhan. Grafiti cat semprot warna hitam berupa huruf A dalam lingkaran menyebar di dinding-dinding kota, selain coretan ‘Bubarkan Negara’ dan ‘Rakyat Tak Butuh Negara’. Kosakata ‘anarko’ dan ‘anarkisme’ muncul dalam keterangan pers dari aparat keamanan.

Sebelumnya, ‘tindakan anarkisme’ dan ‘aksi anarkis’ banyak digunakan oleh pejabat dan aparat negara untuk menjelaskan kerusuhan dan kekerasan massa. ‘Anarkisme; di Indonesia adalah kata ganti dari kerusuhan. Benarkah anarkisme identik dengan kerusuhan?

Polres Malang menangkap sejumlah anak punk yang diduga melakukan aksi vandalisme coret-coret di dinding dengan tulisan ‘Bubarkan Negara’ disertai lambang A yang dilingkari.

Dalam kamus bahasa Indonesia yang ditulis J.S. Badudu, anarki adalah kata dasar dari anarkisme, anarkis, dan anarkistis. ‘Anarki’ diartikan sebagai kekacauan (yang timbul) karena tidak ada peraturan, undang-undang (dalam negara). Sementara ‘anarkisme’ diterjemahkan sebagai paham atau ajaran yang berpendirian bahwa untuk mencapai masyarakat yang sempurna, orang seharusnya diberi kebebasan melakukan apa yang menurut dia baik.

Terjemahan ‘anarki’ dan ‘anarkisme’ oleh Badudu ambigu. Apakah ‘kebebasan melakukan apa yang menurut dia baik’ otomatis sama dan sebangun dengan ‘kekacauan (yang timbul) karena tidak ada peraturan, undang-undang (dalam negara)?

Alexander Berkman dalam buku ABC of Anarchism menyebut, anarki berasal dari kosakata Yunani. “Anarki bukan berarti kekacauan dan ketidakteraturan. Ini justru kebalikan itu semua. Ia berarti tanpa pemerintah, yang berarti kemerdekaan dan kebebasan,” tulisnya.

Encyclopedia of Political Economy terbitan Routledge menyebutkan, bahwa anarkisme adalah ideologi yang meniadakan otoritas terpusat dan tidak mempercayai adanya otoritas tunggal yang mengatur kehidupan sosial. Mereka lebih mempercayai kemampuan individu dalam masyarakat untuk mengatur diri sendiri dan, jika dibutuhkan, bekerjasama dalam sebuah organisasi yang tak memiliki hirarki. Itulah kenapa kemudian negara dan pemerintahan birokratis tak dibutuhkan dalam ideologi ini.

Kaum anarkis mengidamkan sebuah kondisi anarkia, kondisi tiadanya kekuatan atau kekuasaan pemaksa dalam kehidupan manusia. Manusia bebas tanpa ada tekanan negara, karena sejatinya manusialah yang paling tahu apa yang baik untuk kehidupan mereka sendiri.

Nasib manusia ditentukan oleh individu itu sendiri, bukan seseorang atau sekelompok orang yang mendapat mandat kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama. Tidak ada presiden, tidak ada raja, tidak ada sultan, tidak ada pemimpin-pemimpin formal negara yang mengatasnamakan masyarakat. “Anarkisme adalah sebuah kondisi masyarakat di mana pria dan wanita merdeka, dan semua orang setara menikmati keuntungan kehidupan yang teratur dan masuk akal,” kata Berkman.

Ada dua jenis anarkisme, yakni anarkisme kolektif dan anarkisme individual. Jenis pertama meyakini bahwa tanpa negara, masyarakat bisa membentuk semacam komune-komune atau komunitas-komunitas kecil, informal, yang saling bekerjasama dalam sebuah federasi untuk mengatasi persoalan sosial. Tak ada pemimpin formal dalam komune-komune ini.

Penganut anarkisme kolektif ini mendukung serikat-serikat buruh, organisasi komunitas, dan advokat lingkungan. Mereka sangat kritis terhadap perusahaan dan birokrasi pemerintah. Kita mengenal sebutan anarko-sindikalisme dalam kelompok ini. Kaum sindikalis percaya, bahwa buruh atau pekerja akan bisa berproduksi lebih banyak, jika menguasai kebijakan di perusahaan atau pabrik. Salah satu tokoh anarkisme, Mikhail Bakunin, mengusulkan perlunya kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan tindakan revolusioner.

Joseph Schumpeter terang-terangan menyebut sindikalisme adalah apolitis dan anti-politik. Menurutnya dalam buku Capitalism, Socialism and Democracy, kaum anarko-sindikalis membenci tindakan organ-organ politik tradisional dan parlemen. Mereka anti-intelektual: membenci kepemimpinan intelektual dan program-program konstruktif dengan teori-teori yang melatarbelakanginya.

Sementara, anarkisme individual bisa ditemui pada kaum libertarian atau liberal. Mereka mendukung kepemilikan pribadi, inisiatif individu, dan pasar bebas. Dalam pandangan ini, tidak boleh ada pelanggaran terhadap hak-hak individu untuk menentukan sendiri kebutuhan dan keinginan masing-masing.

Dalam anarkisme individual, kelompok-kelompok informal dalam masyarakat hanya bisa dibentuk berdasarkan kerelaan individu-individu untuk bekerjasama. Kelompok ini bersifat temporer karena kebutuhan, harus melayani kepentingan individu, dan bukannya menjadi otoritas baru yang mengatur atau membatasi kemerdekaan pribadi.

Negara dalam Pandangan Kaum Anarkis
Dua pandangan anarkisme ini, baik kolektif maupun individu, sama-sama bersikap kritis terhadap negara dalam derajat yang berbeda. Bakunin menegaskan: tidak ada negara sedemokratis apapun, bahkan negara paling merah sekalipun, yang bisa memberikan apa yang benar-benar diinginkan rakyat, seperti kebebasan mengorganisasikan diri dan menangani urusan mereka sendiri dari bawah ke atas, tanpa campur tangan atau kekerasan dari atas.

Kaum anarkis kolektif atau anarko-sindikalis meyakini bahwa negara sebaiknya dibubarkan, karena ujung-ujungnya hanya menindas warganya melalui aturan, pajak, dan perangkat keamanan seperti polisi dan tentara. Negara dalam pandangan mereka sebaiknya digantikan komunitas-komunitas bebas yang terdiri dari individu-individu yang saling bantu. Hukum yang diambil adalah hukum moral dan paksaan moral, bukan hukum formal, agar orang-orang mau saling bekerjasama secara adil.

Sedikit berbeda, kaum anarkis individual tidak menolak negara. Mereka hanya menginginkan negara tidak banyak ikut campur dalam urusan pribadi, dan sebaiknya lebih menyerahkan urusan perekonomian dan pencapaian kesejahteraan kepada swasta. Perekonomian yang diurus individu atau swasta akan lebih efisien daripada diurus negara.

Robert Nozick dalam buku Anarchy, State, and Utopia adalah salah satu yang menyetujui masih perlunya negara untuk melindungi individu dalam masyarakat. Dalam pandangan kaum libertarian klasik, negara tak ubahnya penjaga malam yang dibatasi fungsinya untuk melindungi semua warga dari kekerasan dan pencurian atas hak-hak mereka.

Namun kendati hadir, peran negara tak hanya harus minimal, tapi ultraminimal. Negara hanya boleh menggunakan semua kekuatan untuk mempertahankan diri dan melindungi semua individu yang sepakat membayar pajak. Mereka yang tidak membayar pajak, seperti orang-orang miskin, tidak akan mendapat perlindungan dan karenanya, menurut Nozick, boleh menerapkan regulasi di luar kesepakatan warga negara ultraminimal ini.

Kondisi ini tentu tidak sempurna dan berbahaya, karena negara ultraminimal tidak bisa memaksakan aturan atas orang-orang yang tak membayar pajak perlindungan. Kelemahan itu bisa ditambal dengan cara mereka yang mampu membayar pajak memberikan kompensasi untuk orang-orang yang tak mampu. Dengan demikian, orang-orang yang tak mampu bayar pajak ini bisa menjadi warga negara dan ikut dilindungi dengan kewajiban mematuhi aturan yang berlaku.

Benarkah Anarkisme Berarti Kekerasan?
Tahun 1993, pertempuran antara kelompok-kelompok masyarakat sipil dengan petugas kepolisian terjadi di Seattle, Amerika Serikat. Kelompok-kelompok masyarakat sipil bersatu memprotes Organisasi Dagang Dunia (World Trade Organization) yang menggelar pertemuan di sana. Battle of Seattle. Ketegangan terjadi setelah segerombolan massa berbaju dan berbendera hitam melakukan serangkaian aksi vandalisme. Mereka merusak toko-toko dan sejumlah fasilitas publik, menyerang polisi dengan bom molotov.

Kaum sosialis menyebut anarkisme sebagai ‘chaos and disorder’. Kekacauan dan ketidakteraturan. Nicholas Walter, dalam buku About Anarchism, menyebut kekerasan sebagai sisi kelam anarkisme. “Stereotipe kaum anarkis yang membawa sebuah bom di bawah jubah mereka sudah berusia lebih dari seabad, tapi masih kuat,” katanya.

“Banyak kaum anarkis yang menyetujui kekerasan, sebagian menyetujui pembunuhan tokoh publik, dan beberapa yang bahkan menyetujui terorisme untuk membantu penghancuran sistem yang ada,” tulis Walter.

Namun, menurut Ruth Kinna dalam Anarchism: A Beginner’s Guide, ada perbedaan pendapat di antara para tokoh anarkisme sendiri terkait penggunaan kekerasan. Kelompok yang setuju menilai kekerasan tak terelakkan sebagai bagian mekanisme pertahanan menghadapi represi negara. Kinna menyebut kekerasan itu sebagai pertahanan pragmatis. Kekerasan ini memiliki tujuan dan perlu dilakukan, serta tidak memiliki konsekuensi yang tak diinginkan. “Individu melakukan kekerasan terutama lebih dikarenakan dorongan untuk berbuat sesuatu terhadap penindasan dan eksploitasi (negara) yang dilihat di sekitar mereka,” kata Kinna.

Penganut anarkisme yang menyetujui aksi kekerasan berasal dari sejumlah negara yang memiliki sejarah dan tradisi kekerasan oleh massa rakyat atas nama kebebasan, seperti di Prancis, Amerika, dan revolusi di Inggris. Mereka juga bisa ditemui di negara-negara endemi politik kekerasan, seperti Spanyol, Italia, dan Rusia.

Mereka yang menolak kekerasan menilai, perusakan tidak ada gunanya. Aksi kekerasan atau vandalisme juga hanya akan membuat gerakan itu direpresi negara. Negara juga dengan gampang menjadikan gerakan kaum anarkis kambing hitam jika terjadi kekerasan yang merugikan publik. Para pelaku perusakan atas nama anarkisme dicurigai lebih tertarik dengan urusan artifisial dan remeh-temeh seperti pemakaian topeng gas, ikat bandana, dan baju hitam ketimbang taktik perjuangan.

“Kekerasan, berlawanan dengan keyakinan yang populer di tengah masyarakat, bukanlah bagian dari filosofi kaum anarkis. Para pemikir anarkisme menunjukkan bahwa revolusi tidak akan dimenangkan atau masyarakat anarkis tak akan terbentuk dan bertahan, dengan menggunakan kekerasan bersenjata,” kata Vernon Richards dalam buku Lessons of the Spanish Revolution.

“Jika seorang anarkis melakukan kekerasan apakah itu berarti anarkisme adalah kekerasan?… kaum anarkis tidak memonopoli kekerasan. Sebaliknya, ajaran-ajaran anarkisme adalah kedamaian dan harmoni… kesakralan hidup dan kebebasan,” kata Berkman dalam bukunya yang kontemplatif.

Di luar kontroversi itu, kaum anarko-sindikalis memang tak hanya bicara soal kedamaian dan harmoni seperti dikatakan Berkman. Mereka juga tidak segan-segan menggunakan aksi pemogokan massal buruh sebagai bagian dari taktik perjuangan. Schumpeter menyatakan, ‘anarko-sindikalisme menarik bagi insting pekerja dengan menjanjikan penaklukan tempat kerja, penaklukan oleh kekerasan fisik, pada akhirnya oleh pemogokan umum’.

Paruh Mei 1886 di Amerika Serikat, 190 ribu buruh, 80 ribu di antaranya di Chicago, melakukan aksi mogok nasional. Aksi buruh besar-besaran terjadi di kota itu pada 1 Mei yang kelak dirayakan setiap tahun sebagai Hari Buruh Internasional.

Tahun 1917, Revolusi Rusia ditandai dengan pemogokan umum dan aksi penguasaan pabrik-pabrik oleh buruh secara spontan. Berawal dari St. Petersburg, sepanjang 1919-1921, aksi mogok berkembang di sejumlah kota besar di Rusia, termasuk Moskow. Para pekerja menuntut kebutuhan roti dan kebebasan, berarak-arak dari satu pabrik ke pabrik lainnya untuk menutupnya dan menarik massa buruh lebih besar lagi.

Tahun 1936, para pekerja kereta api melakukan aksi mogok menuntut nasionalisasi. Aksi ini juga dilakukan buruh-buruh di sektor lainnya di Madrid, Barcelona, terutama Valencia. Mereka turun ke jalan, membuat barikade, dan berhadapan dengan tentara yang dikerahkan rezim Jenderal Franco.

Anarkisme di Indonesia
Anarkisme relatif tidak pernah dikenal dalam sejarah pergulatan ideologi di Indonesia. Kendati memperjuangkan kemerdekaan, para Bapak Bangsa kita relatif tidak memiliki preferensi terhadap para pemikir liberal atau libertarian yang menjadi dasar anarkisme. Proudhon dan Bakunin tidak banyak dikenal dibandingkan Marx dan Engels.

Ini bisa dipahami, karena Soekarno, Hatta, Sjahrir, Natsir, maupun Tan Malaka percaya terhadap keberadaan negara. Perjuangan mereka adalah perjuangan menuju Indonesia merdeka dan berdaulat. Masyarakat tanpa negara sebagaimana diidamkan kaum anarkis hanyalah utopia.

Selanjutnya, dalam masa demokrasi liberal, Orde Baru, dan Reformasi, agenda anarkisme tak pernah terdengar menjadi salah satu opsi maupun masuk dalam perdebatan publik. Bahkan saat Indonesia berada di bawah ancaman balkanisasi setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Perdebatan yang kembali muncul adalah penerapan otonomi daerah atau negara federal. Tak ada ide untuk membubarkan negara.

Namun bukan berarti diskusi-diskusi di kalangan mahasiswa mengenai ideologi ini tak ada. Apalagi internet mempermudah akses informasi dari luar. Buku cetak yang diluncurkan penerbit Indonesia bukan lagi satu-satunya sumber referensi otoritatif.

Jim Donaghey dalam buku Punk and Anarchism: UK, Poland, Indonesia menyebut, sejarah kemunculan anarkisme di Indonesia tak lepas dari skena musik punk. Punk memang akrab dengan ideologi ini. Salah satu lagu legendaris band Punk Inggris, Sex Pistols, berjudul Anarchy in The UK. Liriknya eksplisit menyerang institusi negara dan agama.

Right now ha, ha, ha, ha, ha
I am an anti-Christ
I am an anarchist
Don’t know what I want
But I know how to get it
I want to destroy the passerby
‘Cause I want to be anarchy
No dogs body

Awalnya, punk hanya gaya hidup. Tak ada ideologisasi. Anarkisme diimpor dari jaringan internasional antarsesama musisi dan penggemar punk. Tahun 1996, sebuah fanzine, atau majalah yang diproduksi sendiri oleh penggemar punk di Bandung, bernama Submissive Riot mulai terbit. Majalah ini sama sekali tidak ada urusan dengan band punk sama sekali. Namun sepanjang 1990-an, band-band punk di Indonesia mulai banyak memainkan lagu-lagu berlirik anarko.

Submissive Riot mendeklarasikan Front Anti Fasis yang dalam waktu singkat menyebar ke sejumlah kota di Indonesia. Mereka bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik, dan belajar soal sosialisme, anarkisme, dan komunisme. Dari sini, FAF ikut terlibat dalam pengorganisasian aksi demonstrasi dan pemogokan buruh. Namun FAF akhirnya pecah kongsi dengan PRD, karena partai tersebut menolak gagasan anarkisme.

Menurut Donaghey, tanda-tanda kelahiran anarkisme di Indonesia sebenarnya sudah terlihat pada 1996. Mereka meniru Chaos Day atau Hari Huru-Hara di Jerman. Puluhan anak muda punk turun ke jalan pada tahun baru menghancurkan apa saja yang ditemui, termasuk mobil dan papan reklame. Sebanyak 48 orang ditahan polisi dalam insiden ini.

Tak kapok, anak-anak punk merencanakan Chaos Day lagi pada 1997. Namun rezim Orde Baru sudah lebih siap dan mengancam akan menembak siapa saja yang berbuat kerusuhan. Anak-anak punk itu akhirnya membatalkan rencana tersebut.

Berakhirnya rezim Orde Baru membuka peluang para musisi dan penggemar punk untuk belajar lebih banyak soal anarkisme. Gerakan mereka juga mulai terang-terangan dengan membentuk Jaringan Anti Fasis Nusantara. Di Bandung, komunitas Keras Kepala melakukan aksi vandalisme dengan mencoret-coret dinding kota.

Namun gerakan punk-anarko di Indonesia tak hanya bicara soal vandalisme dan musik. Mereka juga mengorganisasi kampanye gerakan sosial internasional seperti Food Not Bombs dan melakukan edukasi sosial-politik di antara kalangan penggemar musik punk. Robert Winter dalam artikel ‘Doing Liberation’ mengakui Food Not Bombs di Indonesia mengikatkan punk dengan anarkisme lebih kuat daripada tempat lain di seluruh dunia.

Pelan-pelan ideologisasi anarkisme dalam musik punk di Indonesia semakin kuat, dan interpretasi terhadap anarki dan anarkisme pun menjadi arbitrer atau semaunya. Donaghey mengatakan, band bernama Total Anarki menginterpretasikan anarki sebagai kekerasan dan kekacauan. Mereka sama sekali tak terhubung dengan anarkisme dan menggunakan kata anarki karena menyukainya saja. Apapun yang mereka benci, dianggap sebagai anarki.

Kendati tidak pernah muncul menjadi arus utama gerakan dan ideologi di Indonesia, anarkisme seringkali muncul dalam gerakan-gerakan advokasi rakyat yang bersengketa dengan negara. Kelompok Unrest Collective memproduksi fanzine yang menjabarkan penambangan biji besi di Kulon Progo, Yogyakarta, dan ikut serta dalam perjuangan Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP).

Di Bandung, sekelompok punk-anarko menyabotase sebuah anjungan tunai mandiri (ATM) dengan petasan dan menyatakan dukungan untuk PPLP. Mereka menuntut pembebasan Tukijo, aktivis PPLP yang ditahan polisi. Salah satu pelaku sabotase ini divonis tiga tahun penjara.

Di Jakarta, punk-anarko menempelkan poster-poster propaganda yang mengecam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menaikkan harga bahan bakar minyak. Mereka juga memproduksi stiker yang menyerang neoliberalisme.

Utopia
Pertanyaannya: seberapa serius ancaman kelompok anarkis ini terhadap stabilitas negara? Anarkisme memang menginspirasi gerakan-gerakan perlawanan di sejumlah tempat di dunia. Namun tak pernah ada sejarah gerakan anarkis yang berhasil menguasai dan membubarkan negara. Anarkisme hanya berhenti pada gerakan-gerakan perlawanan dan kritik sosial.

Optimisme kaum anarkis yang meyakini tak perlu adanya struktur formal dalam gerakan dan hanya dibutuhkan kerelaan untuk menjalin kerjasama justru menjadi titik lemah. Kaum anarkis lupa, bahwa setiap individu akan selalu memiliki kepentingan pribadi yang membutuhkan aturan yang mengikat. Tanpa hukum yang dipatuhi dan disepakati semua orang, yang terjadi adalah konflik dan pertarungan antarsesama manusia. Tak ada harmoni tanpa regulasi.

Manusia bukan malaikat. Dan kondisi anarkia akan selalu menjadi utopia. Atau setidaknya itu sekadar cita-Sex Pistols yang diteriakkan dari atas panggung dan dinyanyikan bersama-sama.

I want to be anarchy
And I want to be anarchy
(Oh what a name)
And I want to be an anarchist
(I get pissed, destroy!) [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar