Sorotan

Banjir di DKI dan Para Pendengung

Banjir Besar di Jakarta 1 januari 2020

Banjir di DKI membawa kabar tentang Indonesia hari ini: bangsa yang terbelah karena persepsi dan preferensi dukungan terhadap figur politik.

Bencana seharusnya mempersatukan manusia dan kemanusiaan, memproduksi pidato-pidato dan narasi yang membangkitkan tindakan-tindakan personal dan komunal nan heroik. Setiap bencana menjanjikan hikmah munculmya pahlawan bagi sesama, melampaui batas dan sekat primordial.

Normalnya, kita bahagia membaca gereja dan masjid menampung para korban, sekelompok orang menyelamatkan anjing dan kucing piaraan yang ditinggalkan majikan mereka, atau Front Pembela Islam, sebuah ormas yang berstempel garang dan radikal, membantu orang-orang Tionghoa yang berbeda agama menyelamatkan diri.

Kita bangga, atau mungkin juga jatuh haru, hingga kita sadar, kalau media sosial dipenuhi dengungan yang menghujat dan menyudutkan lawan politik yang berkuasa sebagai biang banjir daripada kisah-kisah kemanusiaan itu. Dengungan yang lebih bertendensi membangkitkan kemarahan ketimbang empati dan kebersamaan.

Bagi para pendengung, politik adalah pertempuran tanpa rehat, sebuah perang panjang. Setelah pemilihan gubernur DKI dan pemilihan presiden kelar, mereka sudah bersiap untuk kontestasi politik yang sama beberapa tahun lagi.

Si vis pacem parabellum tak berlaku. Kalau mau mau damai, bersiaplah untuk berperang. Tapi para pendengung membuat peperangan tak berujung damai, apapun hasilnya. Dan itulah kenapa setiap peristiwa adalah momentum yang harus digunakan untuk mengail keuntungan politik atas lawan mereka dengan cara apapun.

Para pendengung menggunakan banjir sebagai tumpuan untuk membangun narasi dan opini yang menghabisi kredibilitas lawan politik. Ini hanya kelanjutan dari kisah kecebong melawan kampret yang bertransformasi menjadi ‘kadrun (kadal gurun)’ melawan ‘kadistan (kadal istana)’. Dan politik kita pada akhirnya hanya berputar pada kenyinyiran-kenyinyiran atau puja-puji berlebihan terhadap individu dan bukan pada narasi demokratis sebagai pembeda.

Apa yang terjadi hari ini di Indonesia memaksa kita dengan takut-takut menengok pendapat Charles Eliot Norton, seorang pemikir konservatif Inggris. Norton tidak percaya pada kemampuan rakyat, pada kemampuan orang banyak, untuk melahirkan kekuasaan secara bijaksana. “Bukan pada mereka kita memercayakan masa depan kemajuan dan perbaikan.”

Demokrasi yang jatuh pada kenyinyiran. dan sanjungan yang silih berganti membuat pesimisme orang-orang seperti Norton terdengar benar. Bagaimana kebijaksanaan ditemukan di antara lalu lalang narasi kebencian yang saling bertumbukan dan nyaris seperti histeria? Bahkan kita gagal melihat banjir sebagai urusan yang lebih kompleks ketimbang hanya urusan ganti pemimpin: urusan yang salah satunya berpangkal dari absennya ‘ideologi hijau’ dalam platform partai politik kita.

Tanpa platform ‘ideologi hijau’ yang jelas, setiap kekuasaan yang dibangun dari konsensus partai-partai politik hanya menghasilkan kebijakan berdasar nalar instrumental dalam memandang alam: alat untuk mengerek investasi. Dan ini terlihat jelas dalam kebijakan politik pemerintah pusat hingga daerah.

Maka para pendengung yang membelah opini publik berdasarkan sikap dan preferensi terhadap figur, memperkuat anggapan betapa akutnya distorsi proses demokrasi di negeri ini. (wir/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar