Sorotan

Balada Kiai Muqiet

Abdul Muqiet Arief alias Kiai Muqiet.

Sejak menjabat menjadi wakil bupati Jember pada 2016, saya jarang melihat Abdul Muqiet Arief berbicara tentang hal-hal strategis atau tampil pada momentum krusial. Pria yang akrab disapa Kiai Muqiet ini lebih banyak berada di bawah bayang-bayang Bupati Faida.

Saya tidak tahu bagaimana kesepakatan politik di antara keduanya, soal pembagian kekuasaan dan wewenang setelah memenangi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Desember 2015. Mereka tidak pernah bicara terbuka kepada pers mengenai hal itu. Namun kesan tidak adanya distribusi kekuasaan yang berimbang tidak bisa dielakkan, setidaknya pada dua momentum penting.

Pertama, momentum interpelasi pada medio Januari 2017. Dalam sidang paripurna, anggota DPRD Jember mempertanyakan keputusan Bupati Faida mencopot Sekretaris DPRD Farouq tanpa berbicara dengan pimpinan parlemen, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Faida tidak hadir dalam sidang paripurna untuk menjawab pertanyaan anggota Dewan. Bukannya meminta Muqiet untuk mewakili, dia justru mengirim salah satu asisten untuk membacakan jawaban tertulis.

Hal ini terulang pada momentum interpelasi dua tahun kemudian. Bupati Faida memilih tidak menghadiri sidang paripurna pada 27 Desember 2019 dan tak mengirim perwakilan untuk memberikan penjelasan formal. Sidang interpelasi ini kemudian bergulir menjadi sidang hak angket, sidang hak menyatakan pendapat, dan berujung pada pemakzulan.

Minimnya peran Muqiet ini pernah membuat sejumlah pendukungnya berang. Kustiono Musri, salah satu warga yang tergabung dalam Aliansi Indonesia Utuh, sempat berunjuk rasa di gedung DPRD Jember, Kamis (2/2/2017), mempertanyakan kapasitas utusan bupati untuk hadir dalam sidang paripurna interpelasi saat itu.

“Kenapa bukan wakil bupati (yang mewakili)? Toh ada wakil bupati. Sedangkan di saat yang sama kami tahu wakil bupati makan sate bersama Kapolres. Itu bentuk pelecehan terhadap wakil rakyat, dan kami tidak terima sebetulnya,” kata Kustiono.

Kustiono dan kawan-kawan memang layak kecewa, karena tahu bagaimana besarnya saham Muqiet dalam memenangi pilkada pada 2015. Faida dan Muqiet menang tipis atas Sugiarto dan Dwi Koryanto, 525.519 suara (53,76 persen) berbanding 452.085 suara (46,24 persen). Kecamatan Silo, tempat domisili Muqiet, menjadi penentu kemenangan karena Faida dan Muqiet merebut 38.103 suara atau 75,37 persen, terpaut 25.649 suara lebih banyak dibandingkan rival mereka.

Kendati tak berfungsi pada momentum politik krusial, loyalitas Muqiet kepada Faida masih terjaga. Dia tidak pernah menunjukkan gelagat perlawanan di depan publik. Saat namanya beberapa kali disebutkan Faida sebagai pemberi restu kepada calon wakil bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto, Muqiet memilih diam. Bahkan, saat Faida dan Oktavianto mendaftarkan diri menjadi peserta pilkada di Komisi Pemilihan Umum Jember, ia dan sang istri ikut mendampingi.

“Saya antarkan ke kantor KPU dengan segala risikonya. Saya sampai dipanggil Bawaslu, saya sampai dapat hujatan luar biasa. Itu bukan saya tidak tahu itu akan terjadi. Tapi sebagai bentuk saya menganggap dia (Faida) sebagai saudara, saya lakukan itu,” kata Muqiet.

Namun, sebagaimana adagium ‘tidak ada yang abadi selain kepentingan’, hubungan politik dengan Faida benar-benar ambyar, setelah Muqiet menjabat pelaksana tugas bupati sejak 26 September 2020. Dia menggantikan Faida yang sedang cuti karena mengikuti masa kampanye hingga 5 Desember 2020. “Saya akan mewakafkan hidup saya selama 72 hari ke depan,” katanya.

Maka, Muqiet pun bergerak cepat dengan kewenangan yang dimilikinya. Dia menemui pimpinan DPRD Jember dan mencairkan ketegangan yang terjadi selama Faida memimpin. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan tiga diktum dalam surat rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang terbit pada 11 November 2019.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Surat Mendagri ini terbit didasarkan pada hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, yang menemukan sejumlah kesalahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember. Namun selama menjabat, Bupati Faida tak juga melaksanakan perintah tersebut, kendati Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah menerbitkan perintah tertulis pada 10 Desember 2019 untuk menegaskan rekomendasi tersebut.

Muqiet sudah bertemu dengan Khofifah, Jumat (25/9/2020). “Kami bincang-bincang bertiga dengan Sekda Provinsi Jatim. Gubernur telah menyampaikan kepada kami untuk menindaklanjuti arahan dari kementerian Dalam Negeri. Saya merasa sangat berbahagia. Ini sudah arahan dari gubernur,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur percaya Muqiet bisa menyelesaikan sejumlah agenda penting selama menjabat. “Begitu Bupati (Faida) cuti (untuk kampanye pilkada), teman-teman semua bergerak menyelesaikan permasalahan. Kami, Kementerian Dalam Negeri bergerak semua. Tugas Inspektorat saat itu mengawal rekomendasi Mendagri,” kata Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putera, Minggu (15/11/2020).

Pelaksanaan rekomendasi tersebut berkonsekuensi pada pengembalian posisi 370 orang pejabat eselon II, III, dan IV di Pemerintah Kabupaten Jember pada jabatan sebelum 3 Januari 2018. Tidak semua ASN setuju dengan keputusan tersebut. Yessiana Arifah, salah satu ASN, mengajukan keberatan tertulis pada 17 November 2020, dan Dia mengembalikan tanggung jawab kepada Muqiet.

Muqiet tahu bakal ada yang merasa dirugikan dengan langkahnya. Maka dia meminta maaf kepada para ASN. “Anggaplah kalau ini terasa pahit, barangkali ini merupakan obat yang bisa mengobati kita semua dan masyarakat Jember keseluruhan,” katanya.

Muqiet menegaskan, pengembalian jabatan ini awal yang baik. “Masalah KSOTK menjadi sumber ketegangan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Jember. Masalah KSOTK ini juga membuat hubungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Provinsi Jatim dan pusat sempat agak menegang juga,” katanya.

Muqiet tidak sempat menuntaskan pembenahan birokrasi setelah pengembalian jabatan itu. Tanggal 6 Desember 2020, Faida resmi kembali menjabat sebagai bupati. Situasi politik pun memanas, setelah pertemuan di Kantor Kejaksaan Negeri Jember, Senin (14/12/2020). Muqiet merasa tertekan dalam pertemuan yang dihadiri Faida dan beberapa pejabat serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Agus Taufikurrahman tersebut.

Bupati Faida tidak mau menjelaskan kepada wartawan usai pertemuan tersebut. “Ya biasa to, konsultasi,” katanya.

Sementara Muqiet sendiri tidak mengira jika pertemuan itu membahas pengembalian jabatan sesuai rekomendasi Mendagri. “Waktu (Bupati Faida) mengajak saya, tidak (disebutkan tujuan ke kejaksaan). Cuma dia mengatakan konsultasi, begitu saja. Saya selalu positive thinking,” katanya.

“Akhirnya dalam acara konsultasi itu, memang fokusnya pada KSOTK, yang secara aklamasi menurut saya, mereka semua mengatakan bahwa (langkah) saya melakukan pengembalian KSOTK 2016 itu adalah kesalahan fatal dan menabrak semua aturan. Termasuk (menabrak) Undang-Undang tentang Pemilu, yang itu bisa berujung pidana,” kata Muqiet.

Pertemuan berlangsung sekitar dua jam. “Saya sampai menjelang magrib di situ, dan saya betul-betul merasakan sangat tertekan, karena semuanya tertuju kepada saya sendiri. Dan saya dipersalahkan betul. Itu pengalaman paling pahit saya kira,” kata Muqiet.

Seusai pertemuan spekulasi dan rumor berkembang di kalangan pendukung Muqiet. Mereka mendengar adanya tekanan dari oknum aparatur sipil negara kepada sang kiai. Puluhan orang bergerak ke kantor Pemkab, Kejaksaan, dan DPRD Jember. Mereka menuntut agar para ASN yang melawan Muqiet untuk meminta maaf.

Kepolisian ikut kerepotan. Muqiet mengaku dihubungi Kepolisian Resor Jember untuk meredam amarah pendukungnya agar tak terjadi demo besar-besaran. “Massa dari Silo, saya stop. Massa dari Wirolegi saya stop. Massa Gus Baiqun saya stop, supaya tidak sampai terjadi kerumunan. Saya cuma minta sambung doa saja,” katanya.

Dwiagus Budianto, salah satu pendukung yang mendatangi kantor Pemkab Jember, tak kuat menahan tangis saat ditelepon Muqiet dan diminta untuk tetap tenang. “Pak Kiai tetap kuat ya,” katanya.

Dukungan dan simpati mengalir tak hanya dari warga, tapi juga parlemen. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyatakan bersama Muqiet. “Apa yang dilakukan pelaksana tugas bupati kemarin adalah menjalankan perintah mendagri dan gubernur,” katanya.

“Kalau itu tidak dijalankan, yang akan jadi korban adalah rakyat Jember, karena APBD tidak akan dapat dibahas dan disahkan. Akhirnya Kiai Muqiet mewakafkan 72 hari jabatannya sebagai pelaksana tugas semata-mata untuk kemaslahatan rakyat Jember. Saya saksinya,” kata Itqon.

Mantan kepala kepolisian resor Jember yang sekarang menjadi ajudan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Sabilul Alif, juga mengontak Muqiet. “Dia menguatkan saya: ‘Pak Kiai, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Apa yang Pak Kiai lakukan sudah benar. Panjenengan harus enak makan, jangan susah, jangan sedih, tidur nyaman. Hampir setengah jam beliau telepon saya,” kata Muqiet.

“Para kiai dari Kencong, dari Nurul Qornain, dari beberapa kiai, semua telepon saya, mendoakan. Mereka mengatakan bahwa di belakang saya,” tambah Muqiet.

Banyaknya dukungan ini membuat Muqiet makin percaya diri. “Saya sih tetap pada apa yang saya pedomani saat ini, bahwa saya melakukan ini betul-betul bukan inisiasi saya. Ini perintah dari gubernur, perintah dari Kementerian Dalam Negeri, dan kami sudah sangat berhati-hati. Dan dari pertemuan-pertemuan itu, berita acaranya lengkap,” katanya.

Namun, hawa panas politik ini tak pelak juga menyambar Kejaksaan Negeri Jember. Apalagi, Muqiet mengaku kepada wartawan, jika Agus Taufikurrahman ikut menyalahkannya. Agus sendiri kepada wartawan sebelumnya menegaskan, bahwa pertemuan tersebut tisak membahas KSOTK, melainkan berkonsultasi tentang masalah lain seperti aset dan tanah.

Anasrul, salah satu pengacara dari Tim Advokat Bersahabat, menilai kejaksaan sebagai pengacara negara terlampau jauh mencampuri urusan internal pemerintah kabupaten. “KSOTK urusan pemerintah daerah. Ini urusan internal. Kejaksaan tidak punya hak,” katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza membantah jika pihaknya ikut campur urusan internal Pemkab. Menurutnya, Bupati Faida hanya berkonsultasi hukum tentang beberapa persoalan kepada jaksa sebagai pengacara negara, seperti masalah aset dan pengembalian jabatan sesuai Kedudukan Susunan dan Organisasi Tata Kerja (KSOTK). “Kami pengacara negara mereka. Ada MOU (Memorandum of Understanding). Mereka minta legal opinion,” katanya.

Namun, Agus MM, salah satu pemerhati kebijakan publik di Jember menilai, persoalan KSOTK sudah jelas dan sah secara hukum. Ia melayangkan somasi ke kejaksaan pada 15 Desember 2020. “Kami mendesak Kepala Kejaksaan Negeri Jember, sesuai dengan tugas dan keweangan yang telah diatur secara tegas dan jelas dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia vide Pasal 30, untuk menenpatkan diri secara kelembagaan negara secara professional, akuntabel serta bertanggung jawab sebagaimana diberikan tugas dan kewenangan oleh konstitusi,” katanya.

Muqiet berterima kasih terhadap semua pihak yang mendukungnya. :Saya mengatakan kepada teman-teman yang memberikan support kepada saya: ‘kalau memang saya salah, katakan saya salah. Kalau saya salah kemudian di-support, berarti menjerumuskan saya. Jangan sampai saya salah kemudian dibela. Kalau saya salah kemudian dibela, itu menjerumuskan saya. Itu berbahaya bagi saya,” katanya. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar