Iklan Banner Sukun
Sorotan

Antara RPJMD Jember, Tumpukan Persoalan, dan ‘Bupati Telo’

Bupati Hendy Siswanto saat menghadapi wartawan

Tak ada drama dalam sidang paripurna penandatanganan bersama Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) 2021-2026, antara Bupati Hendy Siswanto dan pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur, Jumat (13/8/2021).

Tak ada kegaduhan, setelah sehari sebelumnya sempat muncul keinginan penundaan pembahasan RPJMD dari sejumlah legislator partai pendukung Hendy saat pilkada. Mereka yang berasal dari Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasional Demokrat dengan didukung PDI Perjuangan, menuntut agar uji publik ranwal tersebut diulang.

Legislator Gerindra Siswono menyoroti tidak dilibatkannya sejumlah organisasi kemasyarakatan, seperti profesi wartawan, dalam uji publik. “Karena bagaimana pun itu unsur keterwakilan masyarakat yang wajib dalam undang-undang terlibat dalam pembahasan RPJMD ini. Tidak hanya kita sebagai anggota Dewan. Tapi bagaimana kita mampu mengakomodasi harapan masyarakat yang begitu banyak,” katanya.

Agusta Jaka Purwana, legislator Partai Demokrat sendiri, malah mempersoalkan tidak dilibatkannya koalisi partai politik pendukung dalam pembuatan RPJMD. “Partai tidak ada (yang dilibatkan dalam pembahasan Ranwal RPJMD). Saya sebagai sekretaris partai tidak dilibatkan. Padahal ini adalah produk politik. Partai tidak dilibatkan,” katanya.

Seruan penundaan ini sempat membuat heran Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi. “Bolehlah kita kritis, tapi kritisnya yang benar. Seharusnya teman-teman berpikir untuk kepentingan masyarakat Jember. Pembahasan RPJMD ini harus segera selesai. Kalau tidak segera selesai, akan menghambat pembangunan,” katanya.

Namun Alfian Andri Wijaya, legislator Gerindra, keterlambatan RPJMD dikarenakan pemerintah daerah sendiri. “Bukan salah DPRD, sehingga seandainya ada sanksi administratif, Kemendagri dan Pemprov Jatim seharusnya berlaku adil dengan benar-benar menelusuri tanggal surat masuk Bupati ke DPRD Jember dalam menyerahkan rancangan awal hingga akhir,” katanya.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi justru mencoba memahami kesulitan yang tengah dihadapi Bupati Hendy Siswanto. “Kalau mau jujur sebetulnya ranwal ini disusun berdasarkan kajian teknokratik. Empat bab awal RPJMD biasanya yang menyelesaikan adalah bupati sebelumnya, seharusnya diselesaikan bupati sebelumnya,” katanya. Empat bab awal mengungkap data lengkap profil Kabupaten Jember.

Namun, lanjut Itqon, ternyata semua bagian RPJMD diselesaikan Bupati Hendy Siswanto sendiri. “Mulai dari kajian teknokratik sampai rancangan awalnya. Akhirnya molor semua. Itulah kenapa jangan bandingkan dengan kabupaten lain yang sudah selesai prosesnya dan sudah ditetapkan Peraturan Daerah RPJMD-nya, karena di kabupaten lain normanya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

“Belum lagi sekarang ini situasi pandemi. Belum lagi kondisi kemarin banyak pejabat yang belum definitif. Banyak faktor kuncinya,” kata Itqon.

Hendy membenarkan, sejak dilantik pada 26 Februari 2021, banyak agenda dan persoalan yang membutuhkan perhatian bersamaan dalam waktu singkat. Beberapa persoalan internal itu salah satunya soal hak keuangan aparatur sipil negara, karena Jember belum memiliki Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021.

“Gaji ASN yang belum dibayar itu menyita waktu yang lumayan, karena harus izin ke gubernur. Lalu kami membayar gaji perangkat desa yang lima bulan belum dibayar. Semua lunas,” kata Hendy.

Belum selesai, Hendy mengaku mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri. “Tenaga kesehatan kok belum dibayar. Itu tegurannya untuk (insentif) tahun 2020, tapi yang menyelesaikan bupati (yang dilantik pada) 2021,” katanya.

Hendy mengaku pada awalnya tidak mengalokasikan anggaran insentif tenaga kesehatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021, karena tidak tahu. “Ketika ditanya, lho kok tidak diprogramkan? Memangnya saya jadi bupati kapan? Saya kan baru jadi bupati, dan tidak ada dokumen yang mengatakan bahwa (pemerintah kabupaten) masa lalu punya utang (tunggakan gaji) sekian sekian. Begitu APBD 2021 jadi, belum terkover semua ya harap dimaklumi. Lumayan sudah ada yang dibayar,” katanya.

Hendy akhirnya mengalokasikan anggaran dari belanja tak terduga (BTT) untuk melunasi tunggakan insentif tenaga kesehatan pada 2020. Kemudian, ia memiliki tanggung jawab untuk melunasi tunggakan insentif pada Januari – Juni 2021. “Ikut andil saya mengurusi tenaga kesehatan pada Mei 2021. Saat APBD disetujui, ternyata belum terkover. Sekarang sudah diurus selesai. Insya Allah satu minggu ke depan, lunas,” katanya.

Hendy menyatakan, tak ada birokrat yang memberitahunya soal tunggakan insentif ini. “Saya tidak tahu, saya orang baru,” katanya.

Melihat tak maksimalnya kinerja aparatur sipil negara ini, Hendy memutuskan untuk membongkar birokrasi dengan mengangkat pelaksana tugas di semua organisasi perangkat daerah. “Anda bisa bayangkan, kalau pelaksana tugas tidak diangkat, insya Allah utang (hak keuangan) aparatur sipil negara tidak terbayar. Apa yang terjadi? Masyarakat akan berpikir bupati yang sekarang ini ‘telo’ (tidak becus, red). Kalau ‘telo’ sekarang, diruntuhkan saja sekarang karena tidak bertanggung jawab,” katanya.

Akhirnya, pengerjaan RPJMD ini dilakukan simultan bersama dengan upaya Hendy menyelesaikan semua persoalan birokrasi tersebut. Belum lagi pertemuan dilakukan dengan semua pimpinan partai politik pengusung dan pendukung untuk membicarakan RPJMD, ia kembali disibukkan dengan meningkatnya angka kasus Covid di Jember.

“Anda bisa bayangkan, kami setiap hari harus melakukan video conference dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Justru Covid ini yang perlu ditangani segera,” kata Hendy.

Di tengah impitan persoalan itu, Hendy menyatakan, RPJMD harus bisa selesai paling lambat 26 Agustus 2021. “Harus bisa. Saya berharap teman-teman partai, agar memberikan kelonggaran. Saya melaksanakan visi-misi bupati. Kita minta bagi-bagi (peran), biar eksekutif ini ada tugasnya. Pembahasan ‘dalaman’ (pelaksanaan RPJMD) di APBD 2022. Silakan mau berimprovisasi apapun. Toh semua usulan untuk rakyat,” katanya.

Hendy siap mendengar keinginan partai politik. Namun dia berharap partai-partai politik proaktif memberi masukan. “Eksekutornya saya. Partai-partai silakan. Terus terang saya melihat semua partai sama. Tapi saya tidak mungkin meninggalkan sejarah, saya akan memberikan perhatian betul kepada partai-partai pengusung. Dari pertama, sudah tahu semua apa visi dan misinya. Yang mana visi dan misi yang tak cocok?”

“Minta tolonglah, sama-sama ada Covid, tolong bisa sesuai schedule semuanya. Ini kalau membelanjakan (anggaran) lambat lagi, yang rugi ya rakyat karena uang yang diharapkan rakyat sekarang adalah perputaran uang APBD. APBD 2021 kan sudah terlambat di awal. Kalau tahun 2022 masih berulang, sangat disayangkan. Mudah-mudahan jangan terjadi,” kata Hendy.

Akhirnya, usulan penundaan pembahasan RPJMD dan mengulang uji publik pun tenggelam. Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai itu dinamika biasa. Ranwal RPJMD Jember akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Tmur, Senin (16/8/2021).

Kendati pembahasan RPJMD berlanjut, DPRD Jember tetap memberikan catatan terhadap sembilan isu strategis. Pertama, anggaran pengembangan sumber daya manusia handal, dalam hal ini gaji pegawai, guru honorer termasuk guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, guru ngaji, guru madrasah dan tenaga kesehatan.

“Kedua, anggaran beasiswa bagi masyarakat miskin, huffadz, dan santri maupun siswa berprestasi. Ketiga, anggaran untuk pesantren. Keempat, anggaran untuk sektor pertanian baik di hulu maupun hilir;” kata Agus Sofyan, juru bicara Panitia Khusus RPJMD DPRD Jember, Jumat (13/8/2021).

Berikutnya, anggaran untuk perbaikan insfrastruktur publik yang ramah difabel. “Anggaran untuk pengembangan Pariwisata, ekonomi kreatif, dan produk unggulan daerah. Ketujuh, anggaran untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik,” kata Agus.

Dua isu strategis terakhir adalah anggaran untuk membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif dalam hubungan antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat melalui program hibah atau pokok pikiran, dan anggaran penanganan dan atau mengantisipasi dampak Covid-19.

Hendy siap memenuhi permintaan dan aspirasi DPRD Jember. “Apapun yang diminta Dewan kami turuti semua. Karena yang diminta untuk membangun juga. Esensi eksekutif dan legislatif tidak ada beda. Semangatnya untuk membangun. Toh minta tidak untuk dibawa pulang, tapi untuk membangun,” katanya. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar