Siapa Dia

Wawancara Kandidat Rektor Unej yang Ingin Pimpin Perang KPK Lawan Korupsi

Jember (beritajatim.com) – Nurul Ghufron, pengajar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, masuk dalam 10 besar nominator pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disodoran Presiden Joko Widodo kepada DPR RI. Ia berhasil melewati sekian tahapan dan bersaing dengan 367 orang pendaftar dari seluruh Indonesia.

Saat ini Ghufron tinggal menjalani tahap akhir pemilihan oleh anggota DPR RI. “Saya santai saja. Saya masih di Jember. Saya kan orang daerah. Biasalah orang udik,” katanya kepada beritajatim.com, Selasa (3/9/2019).

Ghufron menjabat Dekan FH Unej sejak 2016. Dia adalah sosok dosen aktivis. Saat masih berstatus mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember, ia adalah anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sebuah organisasi mahasiswa yang berkultur NU. Gelar S2 dan doktor masing-masing diraihnya di Universitas Airlangga dan Universitas Padjajaran. Semua tugas akhirnya terkait dengan sistem peradilan dan korupsi.

Ghufron percaya, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pintu masuk baginya untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktik kongkalikong yang menggerus duit negara. “Kalau kemudian kita tidak terbebaskan dari korupsi, saya yakin Indonesia tidak akan pernah maju. Penyakit terberat Indonesia saat ini adalah korupsi,” katanya.

Bagaimana pandangan Ghufron terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia dan kesediaannya meninggalkan zona nyaman untuk terlibat dalam ‘jihad melawan korupsi’, berikut wawancara Beritajatim.com dengan pria berdarah Madura ini.

Beritajatim (BJ): Mas Ghufron, selamat. Sejauh ini Anda sudah melangkah hingga tahap akhir pemilihan calon pimpinan KPK. Apa yang memotivasi Anda untuk ikut seleksi ini?

Nurul Ghufron (NG): Negara ini mengundang segenap warga Indonesia untuk menjadi calon pimpinan KPK yang akan bewewenang melakukan proses-proses mulai dari monitoring, koordinasi, penegakan hukum, sampai pencegahan tindak pidana korupsi. Harapannya, figur-figur pimpinan KPK ke depan mampu memberantas korupsi, sehingga Indonesia lebih bersih.

BJ: Tapi apa menariknya posisi pimpinan KPK bagi seorang ilmuwan dan dosen yang sudah memiliki jabatan dekan dan sudah berada pada zona nyaman?

NG: Pertanyaannya sama. Jangankan dari publik, istri saya juga mempertanyakan. ngapain susah-susah. Saya sudah dalam zona aman, nyaman, tenang, tidak ada tantangan. Tapi kalau semua bangsa Indonesia berpikir begitu, urusan kenyamanan dan keenakan masing-masing, Indonesia tidak akan pernah selesai dengan penyakit-penyakit masyarakat, salah satunya korupsi.

Saya keluar dari zona enak dan nyaman menuju zona penuh tantangan, risiko besar. Bisa jadi kemudian lawan-lawannya bukan hanya penjahat konvensional, bukan hanya ancaman fisik, tapi macam-macam. Tapi inilah tantangan bagi warga Indonesia, karena para pahlawan kita juga begitu. Banyak pangeran-pangeran kerajaan yang zonanya sudah enak tapi dia harus memikirkan Indonesia yang lebih besar. Tidak hanya cukup enak sendiri, enak untuk kalangan sendiri. Tapi yang kita pikirkan Indonesia.

Kalau kemudian kita tidak terbebaskan dari korupsi, saya yakin Indonesia tidak akan pernah maju. Penyakit terberat Indonesia saat ini adalah korupsi. Korupsi ini jarang disadari dan jarang dianggap penyakit oleh kita. Dianggapnya korupsi sudah biasa, dianggap sebagai keharusan untuk korup. Kalau tidak korup, tidak bisa duduk di jabatan-jabatan tertentu, tidak bisa kemudian menjadi pucuk pimpinan apapun. Seakan-akan korupsi jadi jalan wajib. Itu yang harus kita bongkar.

Dengan korupsi, kita tidak akan pernah maju, tidak akan pernah adil, tidak akan pernah efisien, pelayanan publik tidak akan fair, tidak akan bisa merata. Artinya tidak ada kesamaan (setiap warga negara) di hadapan pelayanan publik. Kalau itu disadari, korupsi bukan hanya merusak orang lain, negara, dan masyarakat, tapi sesungguhnya korupsi akan merusak pelaku itu sendiri.

Korupsi itu merusak sistem dan sistem itu akan memakan dirinya sendiri. Itu yang harus kita sadari. Korupsi sama dengan narkoba. Orang yang meminum narkoba tidak merasa sakit. Baru ketika kolaps, dia merasa sakit. Sistem (korup) itu akan mengorbankan dirinya.

BJ: Anda juga mendaftaran diri menjadi calon rektor Universitas Jember dan sebagian orang menganggap Anda sebagai kandidat kuat. Bagaimana Anda melihatnya dan mana yang diprioritaskan?

NG: Tidak masalah. Setiap warga negara berhak mencalonkan apapun yang memenuihi syarat. Yang terlarang kan double atau menduduki dua jabatan.

Pilihan prioritas ini berdasarkan waktu dan cakupan. Waktu itu (saat proses rekrutmen pimpinan KPK), pemilihan rektor masih dalam proses penjaringan, visi misi, dan lain-lain sampai Desember 2019. Sementara KPK paling akhir September sudah selesai. Itu sisi ‘timing’ (waktu). Cakupan tentu lebih luas KPK. Karena ruang lingkup kemanfaatannya lebih besar di KPK, seandainya memilih, tentu lebih memilih di KPK (jika resmi terpilih).

Kalau di (pemilihan) rektor, figur-figur yang sudah muncul pasti akan menampilkan platform mau ke mana ke depan. Dari FKIP, tentu penguatan pembelajaran. Dari peneliti, tentu riset akan dikuatkan. Misalkan saya dari hukum, tentu platform kepastian hukum, kesamarataan, keadilan. Saat ini calon rektor ada 10 orang. Senat akan disajikan menu yang banyak, yang tinggal menurut para senat ke depan Universitas Jember membutuhkan figur seperti apa.

BJ: Kalau kelak Mas Ghufron terpilih menjadi pimpinan KPK dan ada dugaan korupsi di Universitas Jember, bagaimana Anda akan menghadapinya?

NG: Ya tidak ada kendala. Namanya penegak hukum. Sepanjang dalam pembuktian hukum bersalah, maka lembaga apapun, universitas apapun, subyek apapun, di hadapan hukum harus sama.

BJ: Tidak khawatir bias?

NG: Saya kira tidak. Hukum indikatornya sangat terukur. Kalau kemudian di Unej atau tempat saya, saya katakan tidak bersalah, sementara bukti-bukti menunjukkan sebaliknya, maka akan berpulang kepada saya: bahwa saya bukan penegak hukum, tapi penegak kepentingan.

BJ: Dalam wawancara dengan panitia seleksi tempo hari, apa saja yang ditanyakan?

NG: Ada dua yang berkaitan langsung dengan saya yakni soal penggunaan fasilitas mobil dinas dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Kalau lain-lain soal komitmen kapasitas, itu ilmu saya, saya tinggal menyampaikan saja.

Tapi yang perlu diklarifikasi adalah pertama, penggunaan mobil dinas. Saya sampaikan bahwa saya punya dua mobil pribadi, untuk saya dan istri saya. Di hari non dinas, saya menggunakan mobil pribadi saya. Bisa di-trace penggunaan BBM saya. Jangankan tahun ini, di tahun-tahun sebelumnya, pengunaan BBM (mobil dinas) saya bisa dibandingan dengan pejabat di Universitas Jember yang sama-sama dekan. Bisa dibandingkan, saya yakin saya paling rendah. Saya paling banter sebulan tiga kali mengisi bensin. Selama di luar jam kantor, saya lebih banyak menggunaan mobil pribadi.

Kalau LHKPN 2018 dianggap terlambat, saya melaporkannya pada Maret 2019. Saya diangkat menjadi dekan pada 2016. Tiga kali laporan (2016, 2017, 2018), saya masih pada masa yang sudah ditentukan. Per tahunnya kan pelaporan paling lambat Maret tahun berikutnya. Tapi memang ada kekurangan,. Kekurangannya formil saja, bahwa saya tak menyadari anak saya pada 9 Maret berusia 17 tahun. Kalau berusia 17 tahun artinya harus ada kuasa kepada KPK untuk memeriksa rekening bank saya, istri saya, dan anak saya yang sudah dewasa.

Saya pada periode kemarin tidak melampirkan surat kuasa kepada KPK untuk memeriksa rekening anak saya. Namun secara substansi, anak saya belum punya rekening bank, sehingga secara substansi tidak mungkin ada penambahan atau harta anak saya di rekening bank. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar