Siapa Dia

Rita Kartina ASN Perempuan Pertama Bapenda Jatim yang Raih Gelar Doktor

Rita Kartika disela acara Wisuda Untag September 2019

Surabaya (beritajatim.com) – Rita Kartina, salah satu wisudawan Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya resmi mendapat gelar Doktoral yang dipimpin langsung oleh Rektor Untag Dr Mulyanto Nugroho, pada Wisuda Periode September 2019, Sabtu (7/9/2019).

Gelar Dr Rita Kartina SH MH M AP merupakan suatu kebanggaan yang didapatkan untuk Badan Pendapatan Daerah Jatim. Pasalnya, Rita adalah salah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) di Bapenda Jatim yang merupakan satu-satunya ASN perempuan yang bergelar Doktor di Bapenda Jatim.

Bertugas sebagai Kasubbag TU UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Utara dan Batu Kota, Rita merasa tidak ingin ketinggalan langkah dari pencapain laki-laki terkait masalah pendidikan. Di Bapenda Jatim, sebelumnya telah ada 2 ASN Laki-laki yang telah mendapatkan gelar Doktoral.

“Saya rasa kalau perempuan itu lebih, karena ada kesetaraan gender antara pria dengan wanita. Dari sisi taraf pendidikannya dia harus sejajarlah. Setidaknya seperti itu, dan untuk ASN juga seperti itu,” ujarnya ditemui di sela acara.

Menurut Rita jika selagi bisa sekolah kembali maka harus dilakoni. Sehingga dia akhirnya berhasil meraih gelar Doktor ini setelah kuliah selama empat tahun. “Kalau kita tidak sekolah lagi sampai S3 tidak akan nututi keilmuan kita di bidang pemerintahan,” tutur anggota Bhayangkari dari seorang perwira polisi di Mabes Polri ini.

Setelah berhasil meraih gelar Doktor, Rita memiliki rencana lain ke depan. Yaitu, untuk mengajar dan menulis buku. “Insya Allah bulan depan buku yang pertama sudah ada. Buku tentang kepemimpinan,” lanjutnya.

Sebelumnya, dalam sidang disertasi Rita mengangkat tema judul: Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila. Dalam isi disertasinya tersebut Rita menjelaskan jika pilkada secara langsung membuka potensi terjadinya konflik. Baik konflik yang bersifat elit maupun massa secara horizontal.

Karena itu Rita menilai pilkada langsung tidak dapat terus menerus dijalankan. Pilkada harus dilakukan dengan sistem tertutup melalui DPRD. “Jika mekanisme ini (pilkada melalui DPRD) bisa dijalankan, maka demokrasi Pancasila sebagai landasan pilkada bisa terwujud,” paparnya.

Selain itu dengan pilkada secara tidak langsung ini juga jelas dia bisa menghemat biaya APBD. “Costnya lebih rendah dan meminimalisir kampanye hitam juga,” tegas salah satu putri mantan bupati Kabupaten Madiun Djunaedi Mahendra ini.

Ditanya apakah bakal melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Rita menjawab sementara ini tidak. “Saya sebagai pengamat saja. Agar fungsi dewan juga bisa lebih maksimal,” imbuhnya.[adg/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar