Iklan Banner Sukun
Siapa Dia

Pajak Atas Kepemilikan Rumah (Waris)

Drs. N. Purnomolastu Ak., MM

Pendahuluan

Permasalahan kepemilikan rumah di Indonesia semakin memerlukan penanganan yang lebih serius, hal ini dikarenakan kebutuhan akan perumahan di Indonesia semakin tinggi seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat dan semakin meningkatnya angkatan kerja serta jumlah keluarga baru. Namun demikian harga rumah tidak semakin murah namun semakin tinggi.

Permasalahan tidak berhenti sampai pada kepemilikan rumah, namun ketika seseorang mempunyai rumah, maka biaya yang harus dikeluarkan setiap saat juga dirasakan membebani pemilik rumah. Biaya yang harus dibayar salah satunya adalah biaya pajak yang harus dibayar oleh pemilik rumah. Setidak tidaknya ada 5 jenis pajak yang harus dibayar oleh pemilik rumah jika ingin mendapatkan sebuah rumah hingga menjualnya kembali jika memerlukan dana.

Macam dan Besarnya Pajak Atas Kepemilikan Rumah

Dalam sistem pemajakan atas kepemilikan rumah di Indonesia terdapat beberapa tingkatan atau jenis pajak yang diterapkan atas kepemilikan rumah. Berikut adalah gambaran jenis pajak yang diberlakukan atas kepemilikan rumah dan jumlahnya yang harus dibayar.

Tabel 1: Berbagai jenis pajak atas kepemilikan Rumah

Sumber: Berbagai referensi diolah

Kajian Atas Pemajakan Atas Kepemilikan Rumah khusus Waris (Bagian 1)

Perolehan Rumah atas Transaksi Waris

Atas perolehan rumah, seseorang akan dikenakan pajak atas perolehan rumah yang dinamakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebenarnya perolehan rumah itu sendiri tidak akan dikenakan pajak, hanya saja ketika ada perolehan kepemilikan hak/ perubahan nama pemilik maka akan dikenakan pajak. Sejenis dengan transaksi ini adalah seperti pembelian aset berupa mobil yaitu ada Biaya Balik Nama Kendaraan. Hanya saja jika merupakan waris memang ada keringanan biaya dan sudah sewajarnya dilakukan.

Pada pelaksanaannya tidak semua daerah mau memberikan keringanan berupa potongan BPHTB. Hal inilah yang perlu menjadi kajian bagi tiap tiap daerah untuk memberikan diskon istimewa bahkan jika memungkinkan untuk tidak mengenakan pajak jika masih berada dalam lingkungan keluarga (ahli waris dari orang tua). Berikut beberapa penerapan pajak atas waris dibeberapa kota.

Tabel 2: Pengurang BPHTB di berbagai kota

Sumber: Data Diolah

Contoh perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Pangunan ( BPHTB)

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk kepemilikan rumah khususnya waris tiap daerah berbeda, dimana hal ini juga tergantung pada peraturan daerah yang ditetapkan. Dari contoh di 6 kota hanya Jakarta dan kota Bantul yang memberikan pengurang langsung sebesar 50% yang tercantum dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.

Sedangkan untuk kota lainnya tidak secara langsung mencantumkan nilai pengurangan dan untuk mendapatkan pengurangan, dapat harus mengajukan permohonan khusus (tidak otomatis). Untuk besaran NJOPTKP ditetapkan minimal Rp. 300 juta dan berlaku secara nasional karena ada Undang- undang pemerintah pusat dan khusus untuk kota Surabaya ditetapkan sebesar Rp. 400 juta.

Kesimpulan dan Saran

Besarnya Pajak Daerah atas kepemilikan rumah yang dikenal dengan nama BPHTB berbeda dan tergantung dari tiap daerah berdasarkan peraturan daerah. Oleh karena itu sebaiknya tiap daerah lebih menekankan aspek kemampuan dan keadilan masyarakat khususnya untuk transaksi waris.

Walaupun sudah ada pengurang yaitu NJOPTKP namun hal demikian masih memberatkan masyarakat dan akan lebih baik jika tetap diberikan pengurang 50% atau berjenjang dari 0% sampai 75% sesuai jumlah NPOPKP (misal 10 milyar baru tidak ada pengurang).

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Surabaya

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan. Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 145-5/2021

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

 

*) Drs. N. Purnomolastu Ak., MM, Dosen Prodi Perpajakan Politeknik Ubaya

 

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar