Ragam

Siap-siap! Pemutakhiran Data Tenaga Kesehatan Non ASN Akan Ditutup

Ilustrasi konsultasi ke dokter di Rumah Sakit. (Sumber foto : jcom/freepik.com)

Surabaya (beritajatim.com) – Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan drg. Arianti Anaya mengungkapkan batas akhir pemutakhiran data tenaga kesehatan Non ASN di SISDMK sampai dengan tanggal 14 November 2022 pukul 23.59 WIB.

“Pemutakhiran data yang dilakukan sesudah batas waktu yang ditetapkan, dengan berat hati kami sampaikan tidak dapat difasilitasi dalam pendaftaran PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022,” tegas drg. Arianti Anaya dalam keterangan tertulis.

Melansir dari laman Kemenkes, hasil pemutakhiran data tenaga kesehatan Non ASN diverifikasi dan validasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kemudian, dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di wilayah masing-masing. Kesesuaian dan validitas data tenaga kesehatan Non ASN dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing PPK.

Menurut Arianti, sosialisasi dan advokasi sudah dilakukan sejak bulan April kepada Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah/BKD, Biro Organisasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/BAPPEDA). Hal tersebut telah dilakukan di seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait proses pengangkatan tenaga Non ASN menjadi PPPK tahun 2022.

“Namun hingga saat ini masih belum semua terdata, sehingga kami membuka kesempatan terakhir,” ungkap Arianti.

Adapun Tenaga kesehatan Non ASN yang akan beralih status antara lain tenaga kontrak/honorer Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kontrak/honorer BLUD, kontrak dengan DAK Non Fisik (BOK), PTT dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah. Selama ini, mereka didayagunakan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.

Sebagai informasi, Pemerintah membuka kesempatan kepada tenaga kesehatan Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rekrutmen ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang masih kurang terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

Sistem Informasi SDM Kementerian Kesehatan per 29 April 2022 mengungkapkan minimnya jumlah tenaga kesehatan di daerah. Sebanyak 586 dari 10.373 (5,65%) Puskesmas tidak memiliki dokter, sebanyak 5.498 dari 10.373 (53%) Puskesmas belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar, sebanyak 268 dari 646 (41,49%) RSUD belum memiliki 7 jenis Dokter Spesialis (Anak, Obgin, Bedah, Penyakit Dalam, Anestesi, Radiologi, dan Patologi Klinik).

Lebih dari 200 ribu tenaga kesehatan Non ASN, seperti tenaga honorer, diharapkan dapat beralih status menjadi PPPK tahun ini dan tahun depan seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023.

Proses pendaftaran tersebut harus dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) diminta segera menugaskan Pengelola Data Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) di Dinas Kesehatan dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah untuk melakukan pemutakhiran (updating) data tenaga kesehatan Non ASN.

Tenaga Kesehatan dapat langsung mengecek apakah namanya sudah didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan mengakses website https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022. Apabila namanya belum terdaftar, tenaga kesehatan yang bersangkutan diminta langsung menghubungi dinas kesehatan setempat. (nap)

Apa Reaksi Anda?

Komentar