Iklan Banner Sukun
Ragam

6 Poin Janji Pra Nikah Leslar, Apakah Perjanjian Sebelum Menikah Jamin Rumah Tangga Harmonis?

Pasangan Leslar yang kini berada di ambang konflik. (Instagram @lestikejora)

Surabaya (beritajatim.com) – Setelah banyaknya kasus perselingkuhan publik figur yang viral pada September kemarin, pembahasan mengenai perjanjian pra nikah kembali menjadi sorotan.

Terutama perjanjian pra nikah antara Lesti Kejora dan Rizky Billar tahun 2021 yang kembali disorot. Tahun lalu, Lesti Kejora dan Rizky Billar sempat mengucapkan janji pra nikah sebelum melakukan ikrar perkawinan pada Agustus 2021.

Berikut perjanjian pra nikah antara Lesti dan Billar yang berisi enam poin, menekankan soal menjaga kemesraan antara keduanya:


1. Selalu saling menghubungi.
2. Merayakan hari jadi setiap bulan, yang disertai pemberian bunga.
3. Masing-masing harus punya waktu untuk pasangan
4. Wajib mencium kuning
5. Tidak boleh ada guling di tempat tidur.
6. Terbuka soal password, baik untuk ponsel, media sosial, hingga pin ATM.

Namun sayangnya, enam poin isi perjanjian pra nikah ini tidak ada yang mengatur mengenai batasan hubungan, seperti pembahasan KDRT atau perkara harta.

Janji Pra Nikah Jamin Keharmonisan?

Lalu pertanyaannya, apakah dengan adanya perjanjian pra nikah dapat menjamin rumah tangga harmonis? Agar bisa menjawab pertanyaan ini dengan bijak, kita haru mengetahui terlebih dahulu apa itu perjanjian pra nikah.

Perjanjian pra nikah sebenarnya berkaitan erat dengan hukum perkawinan. Ada istilah lain yang juga bisa digunakan dalam hal ini, yakni Perjanjian Pisah Harta dan Perjanjian Perkawinan atau dalam bahasa Inggris disebut pre-nuptial agreement.

Ketiganya memiliki pengertian yang sama, yakni perjanjian yang dibuat dalam suatu ikatan perkawinan, bisa dilakukan sebelum dan selama masa perkawinan.

Perjanjian pra nikah adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara pihak satu dengan pihak dua sebelum mengadakan upacara pernikahan, demi mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami istri. Membuat perjanjian ini hukumnya boleh-boleh saja, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum yang berlaku pada agama.

Untuk membuat perjanjian pra nikah, pasangan harus memiliki pengetahuan dan dasar yang cukup. Tidak dianjurkan membuat perjanjian pra nikah hanya berdasarkan kesepakatan pihak satu dan pihak dua.

Oleh karena itu dalam membuat perjanjian ini harus melibatkan notaris atau setidaknya meminta pendapat kepada ahli hukum, terkhususnya hukum perkawinan.

Manfaat Janji Pra Nikah

Karena alasan perlunya perjanjian pra nikah, sebenarnya mengacu kepada UU Perkawinan tahun 1974. Maka manfaat paling penting dalam pembuatan perjanjian pra nikah adalah untuk memperjelas hak masing-masing pihak, terutama dalam perkara hukum dan harta, sebagai berikut:

– Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri sehingga harta tidak bercampur, misalnya harta bawaan selama perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah atau pun warisan;
– Semua hutang dan piutang yang dimiliki suami atau istri akan menjadi jelas, baik itu tanggung jawab masing-masing maupun bersama;
– Apabila salah satu bermaksud menjual harta kekayaannya maka tidak perlu meminta persetujuan pasangannya. Maksudnya pihak istri berhak untuk mengurus harta pribadinya yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik diperoleh dengan usaha sendiri, hibah, atau warisan;
– Pihak istri berwenang dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami;
– Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, seperti pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan upaya melindungi kekayaan keluarga.
– Melindungi kepentingan pihak korban, apabila pihak pelaku melakukan praktek poligami yang salah, KDRT, perselingkuhan, dan lain sebagainya;
– Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat;

Beberapa poin di atas, terutama 1-3 termasuk poin penting penting, karena memperjelas masalah keperdataan di Indonesia, terutama efek hukum akibat perceraian. Mengingat, banyak sekali sengketa perkawinan karena masalah percampuran harta tersebut.

Selain manfaat yang dijabarkan di atas, perjanjian pra nikah juga bisa ditambahkan dengan kesepakatan lain dari pihak satu dan pihak dua. Misalnya perjanjian mengenai kemesraan hubungan, pendidikan anak, dan lain sebagainya.

Dasar Hukum Janji Pra Nikah

Sedangkan dasar hukum perjanjian pra nika diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”

Dari pembahasan di atas, jelas bahwa perjanjian pra nikah tidak bisa menjamin rumah tangga tetap harmonis dan langgeng. Perjanjian pra nikah dibuat untuk memperjelas hak hukum dan harta dari masing-masing pihak yang menikah.

Sementara untuk bisa menjalankan rumah tangga yang harmonis, tidak bisa hanya berpatokan pada suatu perjanjian yang tertulis. Harus ada upaya lain, seperti mengikuti seminar pra nikah atau mengikuti pendidikan parenting demi bisa menyamakan visi serta ilmu selama perkawinan dengan pasangan. (Kai/ian)


Apa Reaksi Anda?

Komentar