Iklan Banner Sukun

Tiga Tahun Terakhir Pinjaman Uang Secara Online Meningkat

Retno Sekar Kedhaton

Pasuruan (beritajatim.com) – Melihat fenomena berkembangnya fintech dan kebutuhan pinjaman keuangan oleh masyarakat menjadi tuntutan untuk melakukan inovasi baru. Yaitu dengan membuat teknologi aplikasi fintech P2P Lending atau pinjaman uang secara online.

Melalui peer to peer lending ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara mudah dan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan membawa pesyaratan tertentu. Layanan pinjaman peer to peer lending dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi secara cepat kapan dan dimana saja.

Seperti halnya penelitian dari mahasiswa semester 3 jurusan Akuntansi Fakultas dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang Retno Sekar Kedhaton yang meneliti tentang peer to peer lending. Menurutnya fasilitas kredit pada layanan perbankan ini berbeda dimana calon nasabah harus mengajukan kredit ke bank tertentu, kemudian dilakukan perjanjian kredit antara bank dengan nasabah dengan membawa agunan.

Selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer melalui ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.

Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan layanan pinjaman online mencapai Rp22 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui layanan pinjaman online tahun 2017 yang tercatat Rp2,56 triliun. Dari Rp22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet (nonperforming loan/NPL) tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,99%.

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman online dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia layanan pinjaman online. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.

Tercatat ada 227 perusahaan layanan pinjaman online yang melanggar POJK No, 77/ POJK.01/2016 yang mewajibkan penyelenggara atau perusahaan layanan pinjaman online untuk mendaftar ke OJK. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari developer China. Banyaknya layanan pinjaman online dari China yang masuk ke Indonesia kemungkinan disebabkan oleh adanya pengetatan peraturan di China itu sendiri.

Namun, OJK juga belum dapat memastikan perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan seberapa banyak jumlah nasabahnya. Hal ini dikarenakan OJK tidak memiliki data resmi dan tidak dapat mendeteksi perusahaan yang namanya tidak terdaftar di OJK.

Beberapa alasan perusahaan tidak mendaftar ke OJK adalah sebagai berikut: (a) perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ada dan (b) perusahaan tidak mau mengikuti peraturan OJK yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu ketat.

Adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal ini tentunya memiliki dampak negatif. Pertama, layanan pinjaman online ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme. Kedua, penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Ketiga, kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari layanan pinjaman online ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK. Keempat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman online, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Kelima, NPL pinjaman online di tahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk layanan pinjaman online yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko. Keenam, banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman online.

Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi, sangat penting untuk memberikan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi telah di atur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pasal 28 G ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, data juga berhubungan dengan konsep hak keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 26 huruf a disebutkan bahwa menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Selain itu Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan, telah memasukan poin terkait perlindungan dan kerahasiaan data. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
Untuk mengatasi maraknya layanan pinjaman online ilegal, diperlukan beberapa upaya:
1. Perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online.
2. Peningkatan literasi digital masyarakat.
3. Perlunya regulasi atau kebijakan khusus terkait perlindungan konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online ilegal.
4. Perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online di OJK. (ada)

Retno Sekar Kedhaton
Mahasiswa Semester 3 Jurusan Akuntansi Fakultas dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar