PSBB Surabaya Diperpanjang, Mimpi Buruk Bagi Kelas Menengah?

PSBB: Foto Ilustrasi

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya resmi diperpanjang hingga 25 Mei 2020. Perpanjangan PSBB dilakukan lantaran manfaat dari PSBB jilid I sebelumnya belum secara signifikan menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus COVID-19.

Perpanjangan PSBB tentunya akan menambah masa kekosongan kegiatan ekonomi di masyarakat dalam berbagai sektor tak terkecuali industri. Situasi ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat kelas bawah dan menengah.

Berfokus kepada masyarakat kelas menengah, di Kota Surabaya hampir 50% atau sekitar 1,5 juta dari 3,1 juta penduduknya tergolong kedalam kelas ini. Masyarakat kelas menengah dapat diketahui melalui angka pendapatan perkapita perbulan yang diterima.

Badan Pusat Statistik (BPS) pusat menjelaskan angka pendapatan garis kemiskinan di Indonesia adalah sebesar Rp 1.990.170 yang artinya, mereka yang berpendapatan diatas Rp1,9 juta dapat digolongkan sebagai kelas menengah.

Ambang batas Rp 1,9 juta tersebut dirasa cukup rendah bagi masyarakat perkotaan seperti Surabaya, sehingga masyarakat kelas menengah dengan pendapatan diatas Rp 1,9 juta menjadi sangat rentan untuk jatuh kedalam lubang kemiskinan.

Kondisi akan semakin berisiko ketika kita mengetahui pesebaran profesi kelas menengah di Kota Surabaya.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya mencatat dari total 1,4 juta
masyarakat Surabaya yang termasuk angkatan kerja, 64% atau sekitar 900 ribu orang diantaranya bekerja sebagai buruh, pegawai, dan karyawan. Masyarakat kelas menengah dalam golongan pekerja inilah yang akan menjadi sangat rentan untuk jatuh kedalam lubang kemiskinan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya telah menganggarkan dana guna mengatasi dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan penganggaran tersebut sudah memperhatikan semua golongan masyarakat?

Mengambil contoh anggaran penanganan COVID-19 yang digelontorkan Pemprov Jatim yaitu sebesar Rp 2,38 triliun dimana Rp 87 Miliar diantaranya dialokasikan untuk bantuan sosial masyarakat terdampak PSBB.

Masyarakat nantinya akan menerima Rp 600 ribu/bulan selama bulan April hingga Juni. Adapun sasaran bantuan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu sebanyak 702.127 orang.

Disisi lain Pemkot Surabaya menganggarkan dana Rp 196 Miliar yang Rp 161 Miliar diantaranya dialokasikan untuk bansos keluarga tidak mampu. Melihat kedua kebijakan penganggaran bantuan sosial yang dilakukan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya kita dapat melihat fokus yang diberikan adalah kepada masyarakat kelas bawah.

Masyarakat yang pada kenyataannya miskin mendapat bantuan baik berupa uang tunai ataupun sembako, namun di sisi lain bantuan tidak diberikan secara komperhensif kepada mereka masyarakat kelas menengah yang sebetulnya menjadi masyarakat yang sangat rentan untuk jatuh miskin.

Pada kenyataannya masyarakat kelas menengah tersebut juga sangat mungkin untuk mengalami kesulitan dalam menjaga keberlangsungan ekonominya. Terlebih dengan kondisi kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan karena PSBB yang diperpanjang.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) mencatat setidaknya 5.348 pekerja yang mengalami PHK akibat Pandemi COVID-19 dan 32.403 pekerja yang dirumahkan.

Kondisi ini tentunya akan berdampak kepada tingkat pendapatan masyarakat pekerja dimana didomonasi oleh kelas menengah. Keterbatasan kegiatan ekonomi semacam ini dapat menjadi tekanan tersediri bagi kelas menengah terutama di kota besar seperti Surabaya.

Kita dapat membayangkan bagaimana kelas menengah mengisi hampir 50%
penduduk Surabaya yang artinya masyarakat kelas menengah menopang sebagian besar roda perekonomian Kota Surabaya.

Ketika masa sulit seperti pandemi datang maka akan menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk membantu menyokong kemampuan ekonomi kelas menengah tersebut. Ketika kebijakan ini lambat diambil hal yang dikhawatirkan adalah
peningkatan jumlah kemiskinan secara signifikan setelah masa pendemi.

Tentunya jika kelas menengah terperosok kedalam garis kemiskinan akan pula berdampak pada kemerosotan laju perekonomian di Kota Surabaya. Melihat kedepan terhadap pemulihan dampak ekonomi pasca pandemi, pergeseran kelas menengah menuju kelas bawah ini akan menyebabkan pemerintah harus berusaha lebih keras dan lebih lama dalam memulihkan kondisi perekonomian.

Oleh karenanya kebijakan bantuan yang diberikan pemerintah harus lebih
inklusif terhadap masyarakat kelas menengah tersebut. Jangan sampai terjadi disparitas yang signifikan terhadap trend penurunan angka kemiskinan yang selama ini telah terjadi di Surabaya.

Melihat fenomena ini, pemerintah dapat bergerak aktif dalam skenario menyelaraskan upaya penanganan dan pemulihan. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah merupakan bentuk penanganan sedangkan dalam upaya pemulihan diperlukan strategi yang tepat.

Pemerintah dapat memulai dengan memberikan bantuan sosial dengan memperhatikan pula masyarakat kelas menengah rentan miskin. Sebagai masyarakat menengah ditengah kondisi pandemi, mereka tetap dibebankan dengan tagihan listrik, air, telepon, pajak dan sebagainya yang jumlahnya lebih banyak ketimbang masyarakat kelas bawah.

Sehingga, pemerintah dapat melihat karakteristik subjek dengan memberikan pembebasan biaya tagihan tersebut jika tetap ingin memfokuskan bantuan sembako hanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan lainnya adalah dengan memperhatikan kegiatan ekonomi kelas menengah. Alokasi anggaran pemulihan dampak ekonomi yang dianggarkan Pemprov Jatim sebesar Rp 454 Miliar dapat secara strategis digunakan untuk memberikan insentif terhadap subjek penggerak ekonomi kelas menengah seperti manufaktur.

Sehingga ketika sektor industri mampu bertahan di tengah pandemi dengan bantuan pemerintah, nantinya pemerintah akan lebih mudah untuk memacu kembali roda perekonomian pasca pandemi. Kebijakan seperti ini akan menjadi sebuah katalis untuk keberlanjutan ekonomi pasca pandemi.(ted)

Ade Graha Wijaya
Mahasiswa Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya
Email: [email protected]





Apa Reaksi Anda?

Komentar