PSBB di Jawa Timur, Bagaimana Nasib Rakyat Kecil?

Gubernjur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala daerah Malang Raya membahasa PSBB di Gedung Negara Grahadi.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jawa Timur dipicu karena Kota Surabaya merupakan epicentrum penyebaran virus Covid-19 di Jatim, dan Sidoarjo dan Gresik yang merupakan penyangga Surabaya juga mengalami tren kenaikan pasien terdampak Covid-19 ini, dikarenakan adanya pola interaksi kewilayahan yang sangat masif.

Sejak kasus Covid-19 ini pertama kali di Jawa Timur sampai saat ini terpantau sudah ada 1.852 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi dari total 4.031 PDP.

Sedangkan 4.477 Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 masih dipantau, dari total keseluruhan 21.254 ODP.

Data tersebut menunjukkan penaikan setiap harinya secara masif, Pemerintah Provinsi Jawa Timur misalnya, menganggarkan dana sebesar Rp 3,84 triliun.

Anggaran terbesar ialah anggaran penanganan dampak jaring sosial atau social safetynet, sebesar Rp 995,04 milliar.

Hal inilah yang menjadi acuan dalam menentukan apakah kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakat kecil atau orang miskin (pro-poor).

Pro-poor sendiri memiliki artian sebagai suatu kebijakan pemerintah yang berpihak masyarakat kecil atau orang miskin. Hal yang dimaksud bukan hanya pada ketidakmampuan ekonomi tetapi juga mencakup kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar serta perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Program atau kebijakan pemerintah mempunyai tiga kluster seperti, Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Program-program Pemberdayaan masyarakat, dan Program-program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan lingkungan adalah gambaran suatu tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam kemiskinan.

Adanya Covid-19 di Jawa Timur ini merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh Pemprov Jatim tapi potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan akan naik secara besar-besaran.

Artinya, beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, baik melalui subsidi, bantuan sosial dan lainnya, menjadi semakin besar.

Langkah-langkah yang sudah diambil oleh Pemprov Jatim untuk menanggulangi masyarakat kurang mampu seperti bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu sebesar Rp. 200.000/KPM selama 3 bulan.

Program Harapan Kerja (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu dari 8 skema bantuan yang sudah disiapkan oleh Pemprov Jatim
dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

Namun, nyatanya data bansos tunai yang seharusnya didistribusikan ke Kemensos pada tanggal 23 April lalu mengalami kemunduran waktu pendistribusian dengan dalih membutuhkan waktu lagi untuk proses.

Pemprov Jatim harus lebih memperhatikan hal tersebut karena dengan kondisi
data yang sudah masuk, penyaluran bansos kepada seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu bisa dimaksimalkan dan terpenuhinya kuota pendistribusian bansos.

Upaya lain yang dilakukan Pemprov dalam menanggulangi Covid-19 adalah penutupan sementara beberapa pasar. Pasar Jojoran I Surabaya merupakan salah satu pasar yang terkena dampaknya.

Selain harus melakukan sosialisasi atas penutupannya pasar, Pemprov Jatim juga
harus memberikan bantuan sosial kepada pedagang yang terdampak penutupan tersebut.

Namun, kepada pasar yang tidak ditutup, Pemkot Surabaya membuat kebijakan dalam penanganan persebaran Covid-19 tersebut secara masif tanpa mengorbankan ekonomi masyarakat.

Terutama sektor usaha di pasar-pasar tradisional. Hal itulah yang mendorong
Pemkot membuat kebijakan rencana pembatasan kendaraan yang masuk ke Surabaya dikecualikan untuk kendaraan logistik ke pasar-pasar.

Dengan Adanya kebijakan Pemprov Jatim dalam memberi bantuan kepada warga non identitas Jawa Timur yang tinggal di wilayahnya seperti, mahasiswa, pelaku UMKM dan perantau KTP luar Jawa Timur dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp 200 ribu selama 3 bulan merupakan langkah yang bagus dalam memastikan pemerataan pendistribusian bansos kepada masyarakat
yang terkena dampak dari Covid-19 ini.

Masyarakat yang terkena dampak dari Covid-19 di Jawa Timur akan terus bertambah. Bantuan penanganan Covid-19 sendiri membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Pemkot seharusnya bisa menggunakan dana tidak terduga sebesar Rp 15 milliar untuk penanganan Covid-19 ini karena Covid-19 sendiri sudah dinyatakan sebagai bencana non alam.

Langkah lainnya yang bisa diambil seperti, memprioritaskan anggaran penanganan Covid-19 dan dialokasikannya anggaran proyek-proyek lain tahun lalu di APBD 2020.

Proyek-proyek prioritas seperti, renovasi infratruktur pemeliharaan Stadion Gelora Bung Tomo dan Pengerjaan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).

Selain itu alokasi anggaran ATK lebih baik dialokasikan karena dengan adanya kebijakan kerja dirumah dana tersebut dinilai tidak efektif. Dana pembelian
kendaraan operasional juga seharusnya bisa untuk dialokasikan karena kendaraan operasional untuk saat ini masih cukup.

Kesimpulan

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Jatim menunjukkan bahwa Pemerintah berperan besar dalam menyukseskan penanganan Covid-19 ini. Kebijakan-kebijakan bantuan yang dirancang Pemprov Jatim patut diapresiasi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dilihat pada anggaran, Pemprov Jatim sudah melakukan langkah konkret untuk menyalurkan dana tersebut dan diharapkan dana proyek-proyek yang lain bisa dialokasikan ke anggaran penanganan Covid-19. Hal ini berguna untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 di Jawa Timur.

Semua elemen masyarakat turut andil dalam menyukseskan penanganan virus ini dengan tetap waspada, tidak adanya kepanikan dan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.(*/ted)

 

*) Dhevin Mulya Rayhan
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya

 





Apa Reaksi Anda?

Komentar