Dampak Covid-19 Terhadap Buruh Migran

PHK, Gaji Tidak Dibayar, Hingga Kerja Ekstra Tanpa Tambahan Insentif

foto: ilustrasi TKI

Jakarta – Human Rights Working Group (HRWG) bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Jaringan Buruh Migran (JBM) telah mengadakan survei pada 21-30 April 2020 mengenai dampak COVID-19 terhadap
Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari segi keamanan, kesehatan dan ekonomi.

Menggunakan SurveyMonkey, survei ini berhasil mengumpulkan 149 responden PMI yang bekerja di 9 negara tujuan. Temuan survei ini sangat beragam, dari pemutusan hubungan kerja, gaji tidak dibayar, ketakutan melaporkan kondisi kesehatan karena khawatir ditangkap oleh aparat keamanan karena urusan dokumen, sampai kerja ekstra tanpa tambahan insentif.

Corak temuan ini bergantung pada beberapa faktor, meliputi negara tujuan, jenis pekerjaan dan gender .

Di negara-negara yang mempekerjakan PMI sebagai buruh pabrik dan konstruksi
seperti Malaysia dan Arab Saudi, banyak PMI yang tidak mendapat gaji.

Di Arab Saudi misalnya, lebih dari 54% responden sudah tidak digaji. Mereka kesulitan menghidupi diri sendiri apalagi mengirimkan uang ke keluarga di Indonesia.

Sebagian dari mereka (34%) urung memeriksakan kondisi di fasilitas kesehatan karena khawatir ditangkap oleh pihak keamanan akibat urusan status imigrasi.

Kemungkinan besar, mereka tidak memiliki visa kerja atau tidak berdokumen. “Satu setengah bulan tanpa uang sama sekali, bahan makanan terbatas sampai beberapa hari kedepan. Setelah itu, kelaparan,” ucap seorang responden dari Arab Saudi.

Sementara itu, mayoritas PMI di sektor rumah tangga terutama di Singapura dan
Hongkong (95%) masih tetap bekerja dan mendapatkan gaji bulanan; namun mereka menghadapi berbagai tambahan persoalan, seperti beban kerja berganda,
pembatasan mobilitas (yang juga menyebabkan mereka tidak dapat mengirim uang
ke keluarga), perampasan hak libur, depresi, dan tidak adanya upah lembur.

“Dalam keadaan seperti ini semua majikan bekerja dan belajar dari rumah, maka dengan demikian makin bertambah pekerjaan PRT. Dan kebanyakan di hari Minggu tidak libur. (Kami) tetap kerja, tapi tidak dibayar oleh majikan di hari libur tersebut,” tutur salah seorang responden.

PRT migran Indonesia mengalami kesulitan akses terhadap sarana kesehatan,
umumnya karena tidak diizinkan oleh pemberi kerja. Mereka berharap dapat
mengakses hak atas informasi, jaminan sosial (BPJS), dukungan prasarana medis,
dan obat-obatan utamanya di tengah wabah ini.

Sebagian dari mereka juga berharap dapat dipulangkan. Jika situasi tidak membaik, sebagian dari mereka akan mengalami pemutusan hubungan kerja, kehabisan masa kontrak dan kemungkinan menjadi PMI tak berdokumen.

Di sektor konstruksi, sebagian responden mengatakan, mereka sudah tidak digaji, dan sebagian lain mengaku gaji mereka ditangguhkan. Di sektor manufaktur terutama di Taiwan dan Korea Selatan, sebagian besar PMI tidak diizinkan keluar rumah atau asrama sehingga mereka mulai menghadapi gangguan psikologis.

Di tengah situasi ini bantuan dari negara penempatan maupun perwakilan Indonesia masih sangat minim. Banyak PMI yang belum terjangkau akses bantuan sama sekali.

Oleh sebab itu, kami, HRWG, SBMI dan JBM mendorong:
1. Semua misi diplomatik dan konsulat di negara tujuan untuk memberikan bahan
pokok berupa makanan untuk menjamin hak hidup PMI;
2. Semua misi diplomatik dan konsulat untuk melakukan tugas mereka untuk
melindungi pekerja migran dari COVID-19 dengan menyebarluaskan informasi
yang akurat dan tepat waktu kepada pekerja migran di negara tujuan;
3. Semua misi diplomatik dan konsulat melindungi hak-hak pekerja migran untuk
berkomunikasi dengan keluarga;
4. Negara tujuan untuk tidak melakukan penahanan yang diskriminatif dan sewenang-wenang terhadap pekerja migran yang terdampak pandemi COVID-
19. Negara tujuan harus tetap memberikan hak dasar bagi pekerja migran;

5. Negara tujuan untuk tidak mempersoalkan status dokumen/imigrasi di tengah
pandemi dan memberikan bantuan yang memprioritaskan aspek kesehatan,
informasi dan rasa aman;
6. BPJS agar memberikan hak atas jaminan sosial kepada pekerja migran
Indonesia dan keluarga mereka;
7. Pemerintah Indonesia agar melanjutkan program repatriasi pekerja migran
Indonesia tak berdokumen dari Arab Saudi dan Malaysia karena mereka
merupakan kelompok migran yang paling terdampak oleh COVID-19;
8. Pemerintah Indonesia untuk melakukan pendataan yang akurat sehingga
dapat menjangkau dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh PMI;
9. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara tujuan untuk menjamin
perlindungan bagi PMI;10.Aturan turunan UU PPMI segera disahkan dengan memperhatikan kondisi-kondisi luar biasa seperti covid 19 sehingga kedepan pemerintah Indonesia dapat lebih sigap dan siap melindungi PMI.(ted)

HRWG Indonesia
[email protected]





Apa Reaksi Anda?

Komentar