Peranan Peksos dalam Pendampingan Anak Berhadapan Hukum

IMG-20190418-WA0021
Bersama Sakti Peksos Kemensos

Batu – Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah diberlakukan, setelah diundangkan enam tahun yang lalu. UU ini berpijak pada konsep restorative justice (keadilan restoratif).

Restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana bersama-sama pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Putusan itu merupakan contoh putusan yang berorientasi kondisi dan kebutuhan seorang anak. Tersirat bahwa sebuah perkara, meski berat, dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus memasukkan seorang anak ke penjara.

Namun, yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah upaya diversi itu memiliki dampak bagi pekerjaan sosial. Jika sebelumnya mempunyai peranan yang kecil kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), kini peranannya lebih besar.


Implikasinya pertama, untuk pekerja sosial dituntut melakukan advokasi kepada anak berhadapan hukum (ABH) agar hak-haknya dapat terpenuhi sesuai dengan Undang – UU SPPA.

Kedua, peran pekerja sosial yang lebih besar harus diikuti dengan peningkatan kualitas maupun kualitas. Secara kualitas pekerja sosial dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait isu ABH. Ketiga, perlu adanya penguatan lembaga pelayanan sosial.

Peksos supervisor PKH Kota Batu

Moch. Ferry Dwi Cahyono

Apa Reaksi Anda?

Komentar