Refleksi Milad Pemuda Muhammadiyah ke-88

Pemuda dan Budaya Anti Korupsi

Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Jatim, Edi Utomo

Pemuda Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi kepemudaan di Indonesia telah memasuki babak baru. Usia organisasi Kepemudaan otonom warga Muhammadiyah ini berusia 88 tahun, sejak disahkan melalui Konggres Muhammadiyah ke-21 di Makassar pada 1932.

Awal berdiri Pemuda Muhammadiyah yang berkaitan dengan Siswo Proyo Priyo (SPP), suatu gerakkan yang diharapkan KH. Ahmad Dahlan untuk kegiatan pembinaan remaja/pemuda Islam, serta bertanggungjawab mengasuh, mendidik, dan membina kelompok muda Muhammadiyah (Muhammadiyah Studies, 2010).

Bulan ini adalah bulan Pemuda Muhammadiyah. Maka penting bagi saya merayakan hal tersebut dengan narasi agar bisa dibaca khalayak.

Dewasa ini, Pemuda Muhammadiyah sebagai entitas pergerakan kepemudaan telah berdiaspora dalam dinamika pergerakan sosial-kemasyarakatan. Salah satu poin penting untuk menunjukkan eksistensi pergerakkan dan dakwahnya adalah dengan berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan kebangsaan hari ini, salah satunya adalah budaya dan praktik koruptif.

Di Indonesia, korupsi kian hari kian memprihatinkan, dampaknya tidak hanya pada aspek pelanggaran hukum, namun juga berdampak pada tidak terpenuhinya hak dasar warga negara, merusak ekologis, dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Data penindakan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) per-31 Desember 2019 menyebutkan bahwa, di tahun 2019 saja, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 83 perkara, penyidikan 63 perkara, penuntutan 70 perkara, inkracht 79 perkara, dan eksekusi 66 perkara (ACLC,2019). Tentu, persoalan korupsi di Indonesia menjadi permasalahan hukum dan sosial kemasyarakatan yang sangat kompleks di Indonesia.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK)/ Corruption Perseption Index (CPI) Indonesia pada tahun 2019 yang dirilis oleh Transparansi Internasional, menyebutkan skor Indonesia pada 40 point, dan Indonesia berada pada urutan 85 dari 180 negara di seluruh dunia. Skor IPK Indonesia sama seperti negara berkembang lain seperti Burkina Faso, Guyana, Lesotho, dan Trinidad & Tobago.

Sedangkan di ASEAN, skor IPK Indonesia berada di urutan ke-4 dan lebih rendah dari negara Singapura (peringkat 4, skor 85), Brunei Darussalam (peringkat 35, skor 60), dan Malaysia (peringkat 51, skor 53) (Transparansi Internasional, 2019). Skor tersebut didasarkan pada, masih melekatnya praktik korup baik pada kekuasaan pemerintahan, penegak hukum, maupun permisifnya masyarakat Indonesia terhadap praktik korupsi.

Pilkada, Korupsi dan Pandemi
Budaya korupsi nyatanya juga menjadi persoalan tersendiri di Indonesia. Bagaimana praktik penegakkan hukum dan pembuatan kebijakan publik tanpa kontrol bagi masyarakat merupakan suatu hal mustahil. Malapetaka budaya koruptif itu berasal dari kemauan masyarakat untuk menerima politik uang, serta masih mendukung adanya politik dinasti.

Riset PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur menunjukkan dari 19 Kabupaten/Kota di Jatim, ada 13 kabupaten/kota yang  berpotensi besar terjebak pada politik dinasti. Politik dinasti dipahami bukan hanya yang berkaitan dengan keluarga tetapi juga dipahami sebagai hubungan patron/kleintenisme yang hal tersebut berhubungan dengan usaha mempertahankan kekuasaan. 32% masyarakat di 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Percaya pada Calon Kepala Daerah yang memiliki hubungan (keluarga, patronase, dan hal lain sejenis).

Alasan percaya didasarkan pada:

(1). Kepala daerah sebelumnya mapan secara ekonomi;

(2). Memiliki trah/keturunan sebagai pemimpin;

(3). Pertimbangan keberlangsungan pembangunan daerah mampu dilanjutkan calon penerus;

(4). Kepala Daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon memiliki karakter tegas, berintegritas, dsb.;

(5). Kinerja Kepala Daerah sebelumnya yang berkaitan dengan calon dinilai baik.

Sedangkan, 57,2% masyarakat 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tidak Percaya pada Calon Kepala Daerah yang memiliki hubungan (keluarga, patronase, dan hal lain sejenis). 32 % tentunya bukan angka yang kecil. Kepercayaan tersebut bisa menjadi celah atas control sosial yang seharusnya dilakukan kepada masyarakat.

Selain kita dihadapkan pada kondisi politik dinasti di Jawa Timur. Hari ini kita dihadapkan pada situasi pandemi covid-19 yang membuat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang sedianya akan laksanakan pada bulan September tahun 2019 secara serentak harus diundur.

Sebuah kondisi yang cukup berat bagi kebanyakan orang. Dalam kondisi berat tersebut tetap penting bagi masyarakat melakukan control atas prilaku elit. Baik yang berkaitan dengan Pemilukada maupun tidak. Salah satu contohnya adalah terkait Bantuan sosial (bansos) untuk para warga yang terkena dampak pandemi covid-19 yang  mulai disalurkan.

Dari beberapa informasi, masih saja ada oknum nakal yang mencoba menyunat jatah bansos. Selain disunat, ada juga kecenderungan beberapa daerah yang digunakan sebagai alat kampaye politik.

Ditengah kondisi begini, selain membangun solidaritas antar masyarakat juga penting kiranya tetap menghidupkan kontrol sosial atas prilaku elit dan kebijakan pemerintah. Pemuda yang identik dengan kelompok idealis dan punya energi berlebih harus mengambil peran atas kondisi tersebut.

Perlu Menjadi Watchdog

Benih korupsi yang berdasar atas biaya politik mahal tentunya menjadi permasalahan kebangsaan hari ini. Pemuda Muhammadiyah yang memiliki lapisan struktur mulai ranting, cabang, daerah dan tingkat propinsi/wilayah hingga pusat yang tersebar di seluruh Indonesia seyogyanya memberikan dan mendampingi masyarakat.

Melalui edukasi politik bersih dan berperan secara konsisten agar tidak terjadi kartelisasi politik. Kondisi diatas yang yang sebut sebagai watchdog. Aktor sosial yang berperan sebagai watchmen (penjaga/kritikus). Yang dalam fungsinya pemuda harus menjadi agents of social control (agen pengawas sosial), atau juga moral guardians (penjaga moral). Sebuah fungsi sosial yang harus menjadi ruh dari setiap aksi sosial yang dilakukan.

Apalagi, perayaan Milad Pemuda Muhammadiyah ke-88 bebarengan dengan pandemik Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada aspek medis dan ekonomi saja, namun juga aspek anti-korupsi yang menjadi dasar pijakkan agar tidak melakukan praktik koruptif ditengah bencana nasional ini perlu dilakukan, sehingga eksistensi Pemuda Muhammadiyah sebagai kaukus kelompok muda betul-betul terasa manfaatnya ditengah-tengah masyarakat yang menderita akibat Covid-19.

Edi Utomo
Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur

Apa Reaksi Anda?

Komentar