Merespon Era Informasi: Filsafat Sebagai Dasar Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Foto: ilustrasi media sosial

Ilmu pengetahuan dan pendidikan memiliki hubungan yang begitu erat. Setiap tahun, pendidikan tinggi menyumbangkan ilmu pengetahuan baru lewat tugas akhir atau skripsi,tesis, maupun disertasi.

Begitu juga sebaliknya, ilmu pengetahuan amat penting bagi pendidikan karena merupakan inti dari pembelajaran yang disampaikan di dalam pendidikan formal. Kedua hal ini menjadi saling terikat satu sama lain.

Meski begitu, keduanya tak selalu memberikan hubungan yang positif. Ini menjadi menarik untuk dibahas, karena sebagaimana yang diketahui bahwa sebagian besar institusi pendidikan melakukan peran ideologi dan kepercayaan, yakni sebagai sarana menyalurkan dogma, sarana indoktrinasi, dan melakukan blocking terhadap pemikiran-pemikiran kritis.

“Tujuan dari pendidikan adalah membebaskan.” Kalimat itu banyak digaungkan di mana-mana. Ini karena dengan pendidikan individu dapat memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuan, orang dapat memperoleh kebebasan, termasuk memperjuangkan keadilan.

Dalam pendidikan yang demokratis, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah untuk menumbuhkan refleksi dalam diri warga negara, sehingga dapat mengejar keadilan, kebebasan, dan juga kebahagiaan (Berdayes, 2004).

Hal ini hanya dapat dicapai apabila pendidikan diselenggarakan dengan penuh kebebasan, termasuk untuk menumbuhkan pemikiran-pemikiran kritis-analitis dalam diri pembelajar, dan ini tidak akan tercapai dengan pendidikan yang diselenggarakan dengan metode indoktrinasi.

Sebagaimana telah dibahas di dalam paragraf sebelumnya, pendidikan bisa jadi menjadi institusi yang memblocking pemikiran kritis, yang menghentikan ilmu pengetahuan untuk berkembang.

Ini terjadi apabila ada relasi yang tidak setara antara pengajar dan pembelajar. Relasi ini disebut dominasi, yakni ketika pengajar (baik itu guru maupun dosen) ditempatkan sebagai pemiliki otoritas terhadap kebenaran.

Dalam posisi ini, pengajar menjadi pihak yang ‘dominant’, sedang pembelajar menjadi pihak yang ‘dominated’, yang patuh pada pemilik otoritas. Maka, tidak ada kebebasan dalam proses ini, dan dengan begitu menjauhkan pula pendidikan dengan tujuan awalnya. Ketidaksetaraan ini dikukuhkan dengan otoritas penilaian yang dimiliki oleh pengajar.

Proses sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf di atas banyak terjadi di Indonesia. Banyaknya pengajar anti-kritik yang tidak membuka diri terhadap kritik atau masukan dari pengajar dan menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, kepatuhan tercipta pada diri pembelajar untuk mengikuti dan menerima apa yang diberikan oleh pengajar, tanpa melakukan penyaringan dengan analisis kritis, tanpa dipersoalkan dan diragukan.

Hal ini berbahaya, karena pengetahuan akan mengalami kemandegan, tidak bisa berkembang sebagaimana jika dibuka ruang perdebatan untuk memikirkan ulang kebenaran-kebenaran. Dalam kerangka yang diciptakan Hegel, maka proses berhenti pada tesis. Tidak akan pernah menghasilkan antithesis maupun sintesis.

Masalah lain perkembangan ilmu pengetahuan adalah teknologi. Memang betul, bahwa hadirnya teknologi memberikan manfaat besar bagi ilmu pengetahuan, tidak terkecuali dunia pendidikan.

Dengan teknologi komputer, penelitian mengenai struktur aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan senyawa obat baru menjadi lebih singkat dan menghemat banyak biaya.

Teknologi informasi juga membantu pendistribusian informasi dari yang mulanya sebatas disebar melalui buku (bahan ajar) dan ruang kuliah, menjadi lebih mudah diakses melalui situs-situs internet.

Orang tidak perlu pergi ke Slovenia untuk mendengar kuliah Slavoj Zizek. Mereka hanya perlu membuka komputer dengan koneksi internet dan mengaksesnya melalui aplikasi ‘YouTube’.

Globalisasi sebagai dampak dari perkembangan teknologi juga membuat buku dari berbagai negara dapat dinikmati dan diakses dengan mudah. Namun, apakah semua menjadi lebih mudah dan lebih baik dengan hadirnya teknologi? Tidak.

Teknologi sebagaimana hal lain di muka bumi, datang dengan dua nilai: positif dan negatif. Tetapi, apakah konsekuensi negatif dari perkembangan teknologi bagi ilmu pengetahuan? Ada kalimat menarik dari sebuah gambar di dunia maya yang tidak diketahui sumber aslinya. Gambar itu mengandung tulisan, “We are drowning in information, while starving for wisdom”.

Dengan teknologi, arus informasi menjadi tak terkendali. Informasi melimpah-ruah, dan dapat diakses (diunggah maupun diunduh) oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dalam kondisi seperti ini, maka hal yang menjadi sulit adalah menyaring dan memilah informasi yang ada, untuk kemudian dipergunakan dengan bijaksana.

Kita ada di tengah arus informasi yang deras, sementara kita ‘lapar’ akan kebijaksanaan. Padahal inti dari filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan.

Inti dari pengetahuan adalah kemanfaatan. Inti dari pendidikan adalah pembebasan akan pengetahuan. Maka, perkembangan teknologi ini tidak serta merta diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Teknologi menyajikan kemudahan, kecepatan, kebebasan, dan ruang tak langsung yang dapat dijadikan sebagai wadah menghadirkan diri sekaligus bersembunyi (anonimitas).

Ini mengapa banyak orang memalingkan muka pada dunia pendidikan yang hierarkis dan dominatif, juga pada ilmu pengetahuan dan proses berpikir yang tak sederhana.

Sementara mereka sibuk menerima setiap informasi yang masuk, orang kehabisan waktu untuk memikirkan ulang kesahihan dari informasi yang didapat. Ini mengapa kemudian banyak orang terjebak pada hoax dan pseudosains, lantas menganggap itu sebagai ilmu pengetahuan dan kebenaran.

Bagaimana institusi pendidikan sebaiknya merespon era informasi digital? Di sini pendidikan harus berbenah dan mengambil peranan agar tetap mampu melahirkan ilmu pengetahuan baru.

Apa yang sesungguhnya harus dilakukan adalah kembali pada dasar, yaitu berkomitmen untuk bersikap kritis, baik pengajar terhadap ilmu pengetahuan yang diampu, maupun pembelajar terhadap pemilik otoritas.

Komitmen untuk bersikap kritis harus didukung dengan keterbukaan ruang dialog, yang disebut Habermas sebagai praksis komunikatif, di mana semua kesahihah dapat dikritik, diragukan, diperdebatkan dan dipikirkan ulang (Bertens. K, 2001), sehingga menciptakan pendidikan yang egaliter.

Indoktrinasi bukanlah hal yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Freire mengatakan bahwa pendidikan harus selalu dipahami sebagai hubungan antar subyek yang saling sadar.

Kata ‘sadar’ dan ‘kritis’ menjadi penting untuk digarisbawahi. Dengan tercapainya pendidikan yang demokratis, maka memperbesar pula kesempatan bagi lahirnya pengetahuan-pengetahuan baru.

Di dalam ruang belajar yang demokratis itu pula, setiap orang, baik pembelajar maupun pengajar, diberikan hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk berargumentasi dan mempertanggungjawabkan argumentasinya.”

Referensi
Berdayes, V. (2004). THE BODY AND EDUCATIONAL PRACTICE : SOME THEMES IN THE WORK OF PAOLO.
Bertens. K. (2001). Filsafat Barat Kontemporer. In Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Chusnul Chotimmah
Email: [email protected]
Pembaca Steinbeck yang aktif sebagai mahasisiswa di Program Magister Ilmu Politik Unair dan MASIKA ICMI Surabaya


Apa Reaksi Anda?

Komentar