Menuju Tatanan ‘New Normal’

Ichwan Arifin

Sudah sekitar 3 bulan, kita berpacu melawan novel coronavirus sejak kasus pertama di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo, 2 Maret lalu.

Sejak saat itu, hidup tak lagi sama.  Batuk, pilek dan gejala flu lainnya yang dulu dianggap biasa, kini menjadi sesuatu yang menakutkan. Bermula dari 2 orang di Depok, hingga tulisan ini dibuat, telah lebih dari 18 ribu orang dinyatakan positif Covid-19.

Sekitar 1000 kasus berakhir dengan kematian. Corona juga telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia.

Hari-hari dihantui dengan rasa was-was, dan mungkin juga curiga dengan orang lain. Pembatasan sosial secara fisik menumbuhkan rasa ketidaknyamanan. Bekerja, beribadah dan aktifitas lainnya juga dilakukan dengan cara berbeda. Bepergian tidak lagi leluasa. Apalagi sejak pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota.

Dampak secara global, pelambatan ekonomi dunia mulai terasakan. Banyak lini bisnis collapse, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Indonesia tak luput dari hal tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagaimana dikutip katadata, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi turun menjadi 2,5% atau bahkan nol.

Semua industri terdampak dan angka pengangguran meningkat. April 2020 dilaporkan sekitar 1,24 juta pekerja sektor formal telah kehilangan pekerjaan.

Karena itu, meski ancaman corona belum sepenuhnya hilang, komunitas internasional mulai mewacanakan “new normal” untuk memulihkan keadaan. Negara-negara yang lebih dahulu menerapkan penutupan total area (lockdown), seperti Italia dan Tiongkok mulai melonggarkan.

Selain karena kasus corona mulai turun, “lockdown” terlalu lama akan melumpuhkan semua aspek kehidupan yang akibatnya juga bisa lebih parah daripada corona.

Dengungan “new normal” juga mulai disampaikan pemerintah. Saat ini, pelonggaran PSBB dan transisi menuju “new normal” diwacanakan.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmita menjelaskan, “new normal” merupakan kehidupan yang akan dijalankan seperti biasa ditambah dengan protokoler kesehatan hingga virus atau obat ditemukan.

Meski menuai kontroversi, wacana tersebut sangat tepat. Sejalan dengan ketidakpastian kapan virus ditemukan, kita tidak akan bisa selamanya membatasi pergerakan orang.

Masyarakat juga tidak akan dapat seterusnya hanya tinggal di rumah. Disisi lain, hidup harus terus berjalan. Maka yang harus dilakukan adalah beradaptasi dengan pola hidup baru.

Tentu tidak mudah dan banyak  tantangannya. Dr R S Tolia dari Uttarakhand Academy of Administration, mengemukakan, pola hidup baru tidak hanya berdampak pada ekonomi tapi juga secara sosial.

Misalnya, potensi gangguan dalam privasi karena pelacakan kontak dan kontrol pandemi. Di sisi lain, masyarakat bergerak menuju keseimbangan baru dengan serangkaian ketakutan dan prasangka berbeda. Perilaku sosial akan berubah, misalnya ketidakpercayaan dan kecurigaan tidak akan lagi diperlakukan sebagai tidak bermoral atau tidak etis.

Tolia menambahkan, manusia mempunyai serangkaian reaksi berevolusi yang disebut “parasitic avoidance “, untuk mencegah kontak dengan orang lain yang mungkin membawa penyakit menular. Misalnya, rasa jijik dengan tanda-tanda penyakit, seperti muntah atau lesi kulit. Pandemi global itu akan menciptakan tatanan baru dalam stereotip.

Dalam konteks wabah corona, mulai ada stigmatisasi terhadap orang-orang yang terpapar. Kasus penolakan jenazah yang meninggal karena Covid-19, pengusiran tenaga kesehatan dari tempat kos dan sebagainya menunjukkan stigmatisasi tersebut, sekaligus ada ketegangan dalam struktur sosial masyarakat.

Media mainstream dan media sosial berkontribusi pada pembentukan “norma-baru”, dapat menguatkan stigmatisasi atau sebaliknya mampu berperan mengubahnya dalam sisi positif. Situasi ini jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada retaknya kohesifitas sosial di masyarakat.

Karena itu, kebijakan pelonggaran atau bahkan pencabutan PSBB dan transisi ke “new normal” akan berhasil jika didukung dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, konsistensi kebijakan pemerintah. Kebijakan yang berubah dengan cepat, atau kadang bertentangan antara satu instansi dengan instansi lainnya membuat masyarakat bingung dan dapat bermuara pada apatisme. Pemerintah (pusat dan daerah) harus menunjukkan sinergi dan soliditas dalam penanganan corona dan kebijakan lainnya.

Kedua, kedisiplinan masyarakat. Tatanan baru memerlukan kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan kedisiplinan setiap anggota masyarakat. Idealnya, kepatuhan itu didasarkan pada kesadaran masyarakat, bukan pada upaya paksa aparat negara. Namun, jika mengandalkan munculnya kesadaran masyarakat ibarat menggantang asap, maka perlu juga tindakan tegas.

Ketiga, solidaritas bersama untuk kelompok rentan seperti kaum miskin kota, buruh lepas, dan pekerja sektor informal lainnya. Kelompok inilah yang paling merasakan dampak corona. Untuk itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat melindungi dan membuat survive. Solidaritas kelompok lainnya yang lebih mapan sangat dibutuhkan sebagai bagian dari supporting system.

Momentum kebangkitan nasional kali ini mengingatkan kita, bukan saatnya saling menyalahkan, apalagi bersikap nyinyir. Berpikir kritis, melontarkan kritik, itu wajar dalam demokrasi. Namun bersikap cynical, apalagi dibaliknya ada agenda politik tersembuyi, justru merupakan virus yang tidak kalah mematikan dari corona.  Karena itu, jika kita tidak bisa melakukan perubahan besar dalam transisi menuju “new normal”, maka cukuplah mengawali perubahan pada diri sendiri. Jika semuanya melakukannya, maka perubahan besar itu keniscayaan.

Ichwan Arifin
Alumnus Pasca Sarjana Undip Semarang, aktif PA GMNI





Apa Reaksi Anda?

Komentar