Iklan Banner Sukun

Lawan Balik Debt Collector yang Lakukan Kekerasan saat Menagih Utang

Foto ilustrasi

Surabaya (beritajatim.com) – Keluhan masyarakat akan metode penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online seakan terus bermunculan seiring waktu. Tak jarang nasabah pinjaman online yang menunggak pembayaran cicilan mengalami ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, hingga intimidasi dari pihak penagih utang.

Perlu dipahami jika debt collector adalah pihak ketiga yang digunakan jasanya untuk menagih pinjaman yang menunggak atau macet. Tindakan meresahkan yang tak secara langsung berkaitan dengan pihak penyedia pinjaman uang online tersebut sering dilakukan debt collector via media elektronik, seperti, telepon maupun pesan singkat.

Tentu saja hal ini memunculkan keresahan, kepanikan, dan ketakutan sehingga membuat nasabah merasa lebih terdorong untuk segera melunasi cicilannya. Hanya saja, cara penagihan yang tak manusiawi tersebut memang tak bisa dibenarkan. Berikut adalah landasan hukum terkait pihak penagih utang yang melakukan ancaman hingga kekerasan kepada debitur.

  1. Dapat Dijerat Hukum Tindakan Kekerasan

Pada umumnya, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia bisa dikategorikan sebagai aksi kriminal dan menyalahi hukum. Dengan maksud agar pihak nasabah segera melunasi utang yang ditunggaknya, penagih utang tidak jarang melakukan aksi kekerasan ini. Namun ingat, tindakan seperti ini jelas bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan bisa dibawa ke ranah hukum.

Ketentuan tersebut dirujuk pada KUH Pidana, tepatnya pada Pasal 335 ayat 1. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan terkait pelarangan aksi kekerasan, ancaman maupun perlakuan yang tak menyenangkan dengan tujuan memaksa pihak lain melakukan, tak melakukan, atau membiarkan suatu hal terjadi.

Baik itu pada orang atau pihak itu sendiri, dalam kasus ini pihak peminjam, ataupun orang lainnya. Pelanggar ketentuan ini dapat terancam hukum pidana penjara paling tidak 1 tahun serta sanksi denda.

  1. Manfaatkan UU ITE untuk Penagihan Utang yang Meresahkan Via Media Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi, tak jarang kasus ancaman maupun intimidasi dilayangkan via sarana elektronik, sebagai contoh, pesan singkat atau SMS, serta media sosial. Perlu diketahui jika aktivitas pengancaman melalui sarana elektronik telah memiliki dasar hukumnya pada UU ITE. Lebih tepatnya, aturan tersebut tertuang pada UU Nomor 19 Th. 2016 mengenai perusahaan pada UU Nomor 1 Th. 2008 terkait Informasi & Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Pada sejumlah kasus, beberapa pasal yang bisa dirujuk mengenai tindakan pelaku pengancaman atau kekerasan yang menyalahi hukum via sarana serta prosedur elektronik adalah Pasal 27 ayat 4, Pasal 45B , Pasal 45 ayat 4, dan Pasal 29 mengenai UU ITE.

Inti dari ketentuan yang dimaksud UU ITE tersebut adalah melarang siapa saja untuk mengirimkan, mentransmisikan, mendistribusikan, maupun membuat suatu dokumen atau informasi elektronik dapat diakses dengan sengaja serta tanpa hak dengan tujuan pemerasan, pengancaman, maupun ancaman kekerasan sesuai dengan imbauan dari Kominfo dan OJK.

Untuk siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran pada aturan tersebut, ancaman pidana yang bisa diberikan adalah kurungan maksimal 6 tahun serta denda maksimal 1 miliar untuk pelanggar Pasal 45 ayat 4 dan pasal 27 ayat 4 terkait UU ITE. Sedangkan untuk pelanggaran pada pasal 45B dan Pasal 29 mengenai UU ITE, ancaman pidananya adalah penjara maksimal 4 tahun serta denda maksimal 750 juta.

  1. Contoh Penerapan Hukum pada Penagih Utang yang Lakukan Ancaman dan Kekerasan

Dengan jerat hukum yang jelas, penerapan tindakan pidana berdasarkan aturan dan pasal di atas sudah pernah terjadi pada penagih utang atau debt collector. Contoh penerapan tersebut bisa dilihat di putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dan terjadi pada 9 Juni 2020.

Secara umum, kasus tersebut disidangkan akibat tindakan debt collector pinjaman online yang memakai aksi ancaman, kekerasan, serta intimidasi pada pihak peminjam yang terlambat melunasi cicilan pinjaman. Tindakan menyalahi hukum tersebut dilakukan melalui pesan singkat dan juga voice note pada aplikasi WhatsApp.

Berdasarkan fakta yang terpapar, pihak penagih utang terbukti melakukan rangkaian aktivitas penagihan dengan melontarkan kata kasar serta ancaman yang bersifat merendahkan harkat serta martabat pihak peminjam sebagai manusia. Selain itu, aksi penagih utang tersebut juga mengganggu ketenangan hidup debitur serta keluarganya.

Hasilnya, pihak debitur melakukan laporan atas dugaan aksi pidana tersebut ke kepolisian, dan setelah serangkaian prosedur pemeriksaan dilakukan, perkara dilanjutkan ke proses pemidanaan hingga tahap persidangan. Hakim lalu menyatakan bahwa pihak penagih utang bersalah dan menghukumnya dengan pidana kurungan 1 tahun serta denda sejumlah 70 juta.

Ketahui Hak dan Kewajiban Sebagai Debitur agar Tak Dirugikan saat Gunakan Pinjaman Online

Berdasarkan ulasan di atas, dapat dipahami jika tindakan kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh penagih utang termasuk sebagai aksi kriminal. Oleh karena itu, jika mengalami masalah yang sama, jangan ragu untuk melaporkannya agar hidup tak terganggu. Yang pasti, tetap bijak ajukan pinjaman online dan ketahui hak serta kewajiban sebagai debitur agar tak dirugikan saat gunakan layanan keuangan tersebut. (ted)

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Monstera Cafe, Tempat Kopi Hits di Puncak Kota Batu

APVI Tanggapi Soal Kenaikan Cukai Rokok Elektrik

Anoa Dataran Rendah Koleksi KBS Mati