Kebangkitan Rakyat Indonesia dan Hong Kong (Sebuah upaya Perubahan)

Demonstrasi di Hongkong

Bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda kemarin (28/10/19) sejumlah elemen menjadikan momentum itu sebagai kelanjutan dari demonstrasi yang dilakukan pada 23 dan 24 September lalu.

Aksi demonstrasi kali ini dilakukan oleh mahasiswa serta para buruh yang tak sepakat dengan beberapa pasal di dalam RKUHP. Perkara tak sepakat itu bukan hanya ditujukan oleh RKUHP semata, namun beberapa rancangan undang-undang seperti UU KPK, UU SDA, RUU Permasyarakatan, RUU Pertambangan-Minerba, dan lainnya.

Mengingat aksi mahasiswa yang dilakukan pada 23 dan 24 September lalu dilakukan secara sporadis serta masif oleh perwakilan mahasiswa universitas di Indonesia, namun hal tersebut masih menyisakan duka mendalam, karena beberapa mahasiswa turut menjadi korban. Dapat dikatakan gerakan sosial ini merupakan reaksi mahasiwa dan publik akan penolakan disahkannya undang-undang tersebut.

Meskipun dalam Rapat Paripurna DPR periode 2014-2019 bersama Pemerintah telah menangguhkan pengesahan beberapa RUU, namun bukanlah penundaan yang menjadi tujuan para pendemo tersebut, karena jika RUU tersebut ditunda akan memungkinkan suatu saat nanti RUU tersebut disahkan.

Gelombang demonstrasi pun bukan hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi pula aksi demonstrasi yang masif serta anarkis di Hong Kong, aksi ini dipicu oleh adanya RUU Ekstradisi. RUU Ekstradisi ini akan memungkinkan para kriminal Hong Kong dikirim dan diadili ke China. Banyak dari warga Hong Kong beranggapan hal ini akan membuat para kriminal menerima perlakuan tidak manusiawi apabila diekstradisi ke China dan mengikuti hukum negara itu. Maka dari itu timbul penolakan yang keras akan pengesahan RUU tersebut.

Warga Hong Kong beranggapan adanya campur tangan yang dilakukan oleh China. karena jika dilihat dari sejarah, saat itu China merupakan jajahan Inggris, dimana China menyerahkan pulau Hong Kong kepada Inggris dan dibawah Inggris Hong Kong memiliki pelabuhan yang tinggi akan produktifitasnya, pada saat itu pula banyak warga China yang pergi ke Hong Kong untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Walaupun Inggris telah menyerahkan Hong Kong kepada China dengan prinsip “satu negara, dua sistem”, dimana Hong Kong akan tetap menikmati tingkat ekonomi yang tinggi, walaupun urusan pertahanan dan luar negeri tetap dipegang oleh China.

Meskipun Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam telah membatalkan RUU Ekstradisi tersebut, sayangnya masyarakat Hong Kong menilai pembatalan dilakukan terlambat dan mengakibatkan penuntutan yang kian melebar. Tuntutan tersebut meliputi kebebasan berpendapat dan pemilu yang demokratis, pencabutan kata “pembuat kerusuhan” yang diberikan pemerintah kepada pendemo, dibebaskannya para aktivis pro-demokrasi yang ditangkap.

Berbeda dengan di Indonesia, sampai saat ini pembatalan revisi UU KPK yang cukup santer menjadi asal muasal amarah masyarakat, hingga detik ini pun belum ada tanda-tanda pembatalan revisi UU KPK oleh pemerintah, kekecewaan pun memuncak tatkala telah diberlakukannya undang-undang tersebut namun Perppu tak kunjung dikeluarkan Presiden Jokowi.

Serba serbi kerancuan itu dimulai pada saat uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR terhadap calon komisioner KPK yang menyebabkan pro-kontra, adanya dewan pengawas, perubahan status pegawai KPK, sampai revisi UU KPK yang dinilai terlalu tergesa-gesa.

McCarthy mengungkapkan bahwa struktur mobilisasi adalah sejumlah cara kelompok gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif, termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial. Semakin banyak pendemo semakin memungkinkan tuntutan dapatterealisasi.

Selain itu adanya media adalah target utama bagi upaya proses framing dalam gerakan sosial, media sangat berperan besar dalam penyebaran informasi dalam bentuk besar, mekanisme ini pun sering dipergunakan oleh para akademisi gerakan sosial dalam studigerakan sosial.

Fara Marisda Martias

Walaupun terlihat perbedaan dari hasil aksi demonstrasi di Indonesia dan Hong Kong, namun terlepas dari perbedaannya, kedua negara ini pun mempunyai persamaan yang nyata. Kedua negara ini sama-sama menolak kebijakan Pemerintah dan menimbulkan reaksi untukmemobilisasi secara kolektif, dimana hal ini menjadi sangat populer sekaligus sebagai mekanisme alternatif dalam menjelaskan gerakan sosial di kalangan akademisi, selain itu media sebagai upaya mem-framing aksi demonstrasi pun diharapkan menjaga netralitas untuk menjaga stabilitas masyarakat.

*)Fara Marisda Martias
Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia



Apa Reaksi Anda?

Komentar