Ironi Pendidikan di Pelosok Daerah Saat Pandemi Covid-19

Taufiqur Rahman Khafi

Pemerintah Kabupaten Pamekasan boleh bangga atas prestasi yang diraih oleh ananda Alfiatus Sholilhah, siswi kelas V SDN Pademawu Barat 1, yang telah memperoleh juara 3 menulis surat kepada Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim.

Sebagai bukti kebanggaannya, ananda Alfiatus Sholihah diundang ke rumah dinas Bupati Pamekasan dan mendapatkan sejumlah hadiah dari Pemkab Pamekasan. Pemberian hadiah ini, dipublikasikan besar-besaran di berbagai media massa.

Namun, berbagai hadiah dan penghargaan yang diperoleh ananda Alfiatus Sholihah, belum menjawab substansi isi surat yang ia tulis kepada Mas Mentri, Nadiem Makarim. Beberapa poin isi surat yang ditulis Alfia, seperti; sudah lama tidak masuk sekolah, membantu orang tua bertani, tidak punya smartphone, cari hutangan, ingin segera masuk sekolah dan ingin bertemu dengan guru, adalah suara anak-anak seluruh Indonesia yang haknya terampas untuk mendapatkan pendidikan yang layak di tengah pandemi Covid-19.

Surat itu pula, mewakili isi hati para orang tua yang menginginkan anaknya bisa kembali mendapatkan pembelajara yang layak.

Segala macam fasilitas yang dimiliki Alfia hari ini, mungkin hanya cukup untuk ia pribadi. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang lain? Sangat tidak mungkin jika pemerintah memberikan fasilitas yang sama kepada seluruh anak seperti yang diberikan kepada Alfiatus Sholihah. Di sinilah dibutuhkan terobosan dan tindakan cerdas dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Dinas Pendidikan khususnya.

Secara nasional, pemerintah membuat kebijakan tentang belajar dari rumah menggunakan sistem daring setelah darurat Covid-19 dinyatakan sebagai bencana kesehatan dunia. Kebijakan ini telah membuka mata kita bahwa di dalam dunia pendidikan telah terjadi kesenjangan sosial yang cukup besar. Pembelajaran daring hanya mampu dijangkau oleh anak-anak yang hidupnya di kota dengan kemudahan failitas dan kemampuan yang mumpuni untuk mengakses internet. Anak-anak yang hidup di pelosok kampung, banyak yang tidak pernah bersentuhan langsung dengan smartphone dan media daring.

Foto: ilustrasi

Yang lebih memprihatinkan lagi, masih ada guru-guru yang tidak memiliki smartphone dan bisa mengakses internet serta mengoperasikan komputer dengan baik. Di sini, modernisme yang dibuktikan dengan kemajuan tekhnologi dan informasi, tidak bisa menjawab persoalan masyarakat. Jadi wajar ketika Alfiatus Sholihah berani menyuarakan kesulitan anak-anak kampung yang dilingkupi dengan banyak keterbatasan sosial dan pendidikan.

Pandemi Covid-19 bisa menjadikan guru semakin larut dalam kebijakan yang tidak bisa mereka terapkan. Beberapa guru honorer di Pamekasan yang diwawancarai penulis, mengeluh tentang kesejahteraan mereka. Ada yang sudah tiga bulan belum diberi honor, meskipun honor mereka berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 250.000 per bulan. Mereka sudah tidak sempat berfikir bagaimana pendidikan anak didiknya selama pandemi. Sementara ia harus memikirkan dirinya dan keluarganya untuk bertahan hidup. Termasuk anak-anak mereka sendiri, juga membutuhkan biaya untuk keberlangsungan pendidikan mereka.

Seorang guru SD di Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, rela menempuh perjalanan 40 kilometer pulang pergi, blusukan ke rumah-rumah muridnya agar murid-muridnya tetap bisa belajar dan tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak di tengah pandemi.

Ia bahkan rela berjalan kaki menelusuri jalan setapak yang berlumpur, karena tidak bisa dilewati dengan motor. Terobosan ini tidak lahir begitu saja. Namun lahir dari sebuah kesenjangan sosial dalam pendidikan akibat kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat kecil, dan tidak ada titik temunya degan kondisi masyarakat di seluruh pelosok nusantara.

Guru ini trenyuh ketika datang ke rumah muridnya karena orang tuanya tidak punya smartphone, hidup sebagai buruh tani, tidak ada jaringan internet dan banyak yang tidak punya televisi. Sehingga, kebijakan pemerintah pusat tentang pembelajaran di TVRI, juga tidak bisa dijangkau oleh anak-anak kampung.

Dengan demikian, door to door menjadi solusi terbaik. Terobosan ini mengundang perhatian luas masyarakat Indonesia dan dunia internasional serta banyak ditulis di berbagai media asing.

Namun, tidak banyak guru yang menempuh cara ekstrim untuk melakukan hal-hal saya karena mereka dihantui keterbatasan finansial dan juga rendahnya komitmen mereka terhadap kemajuan pendidikan. Maka, dibutuhkan media pembelajaran lain yang lebih meringankan dari segi tenaga dan biaya.

Dalam dunia pendidikan, dikenal istilah media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diartikan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. National Education Association mendefinisikan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-dengar, termasuk perangkat tekhnologi perangkat keras.

Yang perlu ditekankan dalam hal media pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 ini, adalah sarana komunikasi. Selama ini, media pembelajaran di sekolah terbatas kepada sketsa, grafis, peta, globe, fotografi, papan tulis, poster, audio, audio visual, dimana media pembelajaran semacam ini membutuhkan tatap muka dan kehadiran dalam kelas.

Jika media pembelajaran yang terlalu mainstream semacam ini tetap dipertahankan di masa pandemi, maka wajar jika siswa menjadi korban ketidakadilan kebijakan Mas Menteri.

Oleh sebab itu, dibutuhkan terobosan kebijakan yang sifatnya sektoral agar proses pembelajaran tetap bisa dilaksanakan dan anak-anak tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Terobosan sektoral ini penting karena masing-masing daerah memiliki karakter, tantangan dan peluang yang berbeda-beda. Terobosan satu daerah, belum tentu bisa diterapkan di daerah yang lain. Atau daerah lain bisa meniru terobosan dan kebijkan dari satu daerah yang dianggap mampu memberikan solusi pengajaran dan pendidikan.

Salah satu media pembelajara yang bisa digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan yakni menyampaikan materi pelajaran menggunakan radio. Pemkab Pamekasan telah memiliki Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang sudah dilengkapi dengan Peraturan Daerah (Perda) dan ijin siaran.

Radio, sebagaimana fungsi media massa lainnya, memiliki fungsi edukasi. Porsi siaran juga sudah diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005 tentang pendoman penyiaran LPP.

Selama ini, radio dipandang kurang strategis setelah merebaknya internet dan media sosial. Radio sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat karena berbagai alasan, di samping karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat dalam memperoleh informasi.

Survey indikator sosial budaya yang dipublikasikan oleh Katadata.co.id mengungkapkan bahwa, masyarakat usia 10 tahun ke atas yang mendengarkan radio dalam seminggu terakhir hanya 13,31 persen di tahun 2018 lalu. Nielsen (2016) juga dalam surveynya menunjukkan bahwa penetrasi pendengar radio mencapai 38 persen, atau sekitar 20 juta orang, dimana rata-rata masyarakat mendengarkan radio dalam seminggu selama 18 jam 13 menit.

Jika membaca isi surat Alfiatus Sholihah, media radio menjadi secercah harapan sebagai media pembelajaran di tengah pandemi Covid-19. Radio menjadi media yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat, jika dibandingkan dengan media komunikasi lainnya dalam penyampaian pelajaran yang membutuhkan tatap muka, membutuhkan kecanggihan tekhnologi dan paket data internet.

Radio bisa diakses menggunakan aplikasi sederhana pada perangkat handphone jadul tanpa harus mengisi pulsa dan data internet. Atau menggunakan radio analog yang lumrah digunakan masyarakat.

Pemerintah tinggal membuat formula secara baik bagaimana radio menjadi media pembelajaran yang merakyat bagi anak-anak dan juga mahasiswa. Radio bisa menjadi media arus utama dalam mengangkat hak pendidikan anak yang selama ini terabaikan karena kebijakan yang tidak humanis.

Pemerintah juga tidak perlu memikirkan anggaran berapa subsidi yang akan diberikan kepada siswa untuk mendengarkan pelajaran melalui radio. Pemerintah cukup membuat kebijakan agar seluruh peserta didik mendengarkan radio di jam-jam tertentu, sesuai waktu yang sudah diatur oleh pemerintah.

Sudah saatnya pemerintah tidak hanya berfikir tentang bagaimana menghabiskan anggaran milyaran rupiah untuk memberikan insentif kepada guru-guru honorer yang terdampak Covid-19. Juga bukan saatnya pemerintah pamer keberhasilan orang yang bukan jerih payah dan bukan program pemerintah.

Pendidikan anak menjadi prioritas di tengah ketidakpastian pendidikan, karena anak adalah aset dan masa depan dunia. Jika anak tidak terurus pendidikannya karena pandemi, maka masa depan dunia juga tidak akan terurus dengan baik. Pemerintah yang diberi amanat untuk mengurus pendidikan, memiliki kewajiban untuk mengurus pendidikan dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan yang baru naik jabatan dari eselon III ke eselon II, tantangan sudah di depan mata.

*) Taufiqur Rahman Khafi
Pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FAUD) IAIN Madura dan mantan News Manager LPPL Ralita FM Pamekasan

Apa Reaksi Anda?

Komentar