Intelektual Organik dan Peranannya dalam Masyarakat

foto: ilustrasi

Ada permasalahan yang hingga saat ini belum menemukan titik penyelesaian di dalam intelektualisme. Pertama, masalah yang sejak dulu ada dan digaungkan di dalam kampus-kampus seperti ‘ilmu pengetahuan itu bebas nilai’, dan tak seharusnya intelektual bersinggungan dengan politik. Kedua, peranan intelektual dalam masyarakat yang terus dipertanyakan. Apa dan bagaimana intelektual memberikan kontribusinya bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa? Hingga stigma yang diberikan pada intelektual oleh masyarakat sebagai ‘orang yang gemar berwacana tanpa melakukan aksi nyata’. Apakah benar demikian?

Semalam (20/3), dalam diskusi online bertema “Peran Intelektual Publik’ yang diisi oleh pemikir-pemikir Progresif seperti: Airlangga Pribadi (Dosen Prodi Ilmu Politik Unair), Joash Tapiheru (Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM), Aris Arif Mundayat (Dosen Departemen Sosiologi UNS), Adrian Perkasa (Dosen Prodi Ilmu Sejarah Unair), Lena Hanifah (Dosen Universitas Lambung Mangkurat), Kardina (Dosen Hubungan Internasional Universitas Fajar), dan juga banyak peserta-peserta lain dari kalangan Dosen maupun Mahasiswa, terjadi Tanya jawab menarik yang membahas mengenai peran intelektual.

Apa sih intelektual itu? siapa saja para intelektual? dan Apa peranannya dalam masyarakat?

Teo, salah satu peserta dalam diskusi memberikan pandangannya mengenai filosofi dari intelektual. intelektual menurutnya berarti mereka yang berpikir, sehingga intelektual semestinya tidak eksklusif disandang hanya oleh Dosen, Mahasiswa, Ilmuwan, dan profesi-profesi lain yang terlanjur dikenal di dalam masyarakat pada umumnya. Intelektual adalah mereka yang berpikir, sehingga siapapun manusia, selama mereka berpikir, maka mereka adalah intelektual.

Dalam perkembangan waktu, makna intelektual ini mengalami pergeseran, sehingga bukan lagi dilekatkan pada aktivitas, melainkan pada profesi yang secara kontinyu melakukan aktivitas tersebut. Inilah mengapa kemudian intelektualisme lekat kaitannya dengan profesi seperti Dosen, Guru, Ilmuwan, dan lain-lain. Apakah kemudian menjadi salah?

Gramsci, pemikir Neo-Marxis asal Italia dalam catatan-catatannya yang ditulis ketika di dalam penjara tidak hanya menyinggung, tapi memberikan konsep besar mengenai intelektual dan peranannya dalam masyarakat. Dalam diskusi semalam, para pemateri banyak memaparkan pemikiran Antonio Gramsci mengenai intelektual. Gramsci sendiri membagi intelektual ke dalam 2 kategori, yaitu intelektual organik dan intelektual tradisional. Apa itu intelektual Organik dan apa itu intelektual tradisional?

Dalam relasi kuasa antara Negara dengan masyarakat, dalam hubungan penguasa dan yang dikuasai, maka Gramsci memunculkan konsep hegemoni, yaitu penguasaan alam bawah sadar yang memanfaatkan legitimasi dari mereka yang dikuasai.

Kaum penguasa mengarahkan masyarakat untuk menyepakati ide-ide yang dikehendaki. Apakah penguasa itu melakukannya sendiri? tentu tidak. Ada peran intelektual di sana, yaitu orang-orang yang memberikan pengaruhnya dengan memanfaatkan pengetahuan untuk mendukung atau menjadi kepanjangan tangan dari kelas penguasa.

Siapa mereka? Dosen-dosen yang dengan pengetahuan dan statusnya turut mendukung penyebaran isu yang dilempar oleh penguasa di dalam masyarakat. Ada kesadaran akan dampak dari isu yang turut disebarnya, tapi ada juga kepentingan atau motif yang barangkali akan menguntungkan posisinya.

Gramsci menyebut itu sebagai intelektual tradisional. Siapa sajakah yang berpotensi sebagai intelektual tradisional? intelektual tradisional ini biasanya menempati posisi-posisi strategis yang masih terkait dengan pemerintahan. Siapa? dosen yang menyebar agenda di dalam kelas, pimpinan institusi yang mengambil kebijakan mendukung agenda penguasa, guru yang mengajar di kelas, pejabat-pejabat dalam lingkup pemerintah, dan lain sebagainya. mereka-mereka secara posisi turut diuntungkan dengan adanya agenda penguasa. Jaminan tunjangan gaji, janji kenaikan pangkat, hibah proyek, dan keuntungan-keuntungan materi lain. Jadi, jangan heran jika di kemudian hari kalian temui akademisi yang membeo kesalahan yang dilakukan penguasa negara, turut membenarkan kebijakan-kebijakan bermasalah yang merugikan masyarakat luas, tapi menguntungkan bagi oligarki yang berkuasa.

Intelektual kedua adalah intelektual organik, yaitu mereka yang dengan kesadaran dan pengetahuanya mengambil langkah untuk membangkitkan kesadaran perlawanan terhadap agenda-agenda penguasa. mereka yang dengan kesadaran dan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, baik itu pengetahuan maupun basis massa, mengambil langkah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah yang bahkan tak tercium, atau tak disadari sebelumnya.

Apa dibalik agenda Omnibus Law? apa di balik revisi UU tentang KPK? apa masalah relasi laki-laki perempuan dalam pernikahan yang tak dilindungi oleh undang-undang? Intelektual Organik hadir dalam penyadaran akan bahaya, penyadaran akan masalah yang timbul di kemudian hari oleh kebijakan negara, baik tindakan yang diambil maupun tak diambil oleh pemerintah.

Siapa mereka? bisa jadi aktivis kesetaraan gender, bisa jadi aktivis lembaga advokasi dan bantuan hukum, bisa jadi Dosen yang mengambil tindak perlawanan, dan bisa jadi pemuka agama yang mengambil peranan dalam rangka penyadaran umat, bisa jadi sastrawan dan budayawan yang berani bersuara tegas dalam melawan kesewenangan dan kebijakan kacau-balau yang diambil oleh penguasa dan menguntungkan segelintir kecil orang dan mengorbankan masyarakat luas.

Masalah selanjutnya adalah jarak antara intelektual dengan masyarakat sehingga diskusi-diskusi pemantik kesadaran hanya berhenti di ruang-ruang kelas, di mimbar masjid, di ruang seminar dan pelatihan tanpa kemudian memicu masyarakat luas untuk melakukan aksi.

Di akhir tahun 2019, masyarakat tergerak untuk menolak revisi UU KPK. Aktivis, mahasiswa, dosen, guru, karyawan toko bersatu membentu aliansi masyarakat yang bergerak menentang agenda pelemahan KPK, tapi yang menyakitkan adalah tak adanya langkah kesinambungan untuk terus mendesak pemerintah. Maka isu soal KPK, tuntutan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan lain-lain yang disuarakan dalam gelombang #ReformasiDikorupsi menjadi krupuk dalam ruang terbuka yang lama-lama melempem. Sama kejadiannya dengan isu OmnibusLaw yang akhirnya tak banyak diketahui oleh publik kelanjutannya.

Intelektual adalah mereka yang berpikir dan memiliki kesadaran, sehingga memikul beban untuk menyadarkan masyarakat dengan pengetahuan yang dimiliki dari proses berpikirnya. Apabila tugas untuk memantik kesadaran ini ini tak dilakukan dan hanya berhenti pada proses berpikir untuk diri dan kelompoknya sendiri, maka intelektual harus mempertanyakan eksistensinya sebagai intelektual.

Memang yang menjadi kendala adalah bahwa ilmu pengetahuan diminta untuk selalu bebas nilai, tidak memihak pada kepentingan. Apakah begitu? Saya pribadi tidak percaya. Foucault sendiri mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan kekuasaan itu saling mengikat diri. Tak ada satu yang lepas pengaruh dari lainnya. Ini berarti, relasi kekuasaan dengan ilmu pengetahuan sendiri tak dapat dihindarkan, maka kemungkinan terbaik adalah mengambil sikap menentukan keberpihakan dengan pengetahuan yang dimiliki.

Apa yang jadi salah satu sumber kekuasaan? Jabatan, senjata, uang, massa, dan satu lagi pengetahuan. Maka seperti kata Pierre Bourdieu, intelektual harus mengambil sikap. Bourdieu sendiri mengambil tindakan dengan turut terlibat di dalam gerakan sosial maupun aktivitas politik. Turut menjadi bagian dalam perjuangan rakyat, membaur menjadi satu memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan membeo oligarki untuk kursi dan relasi. Sartre pun demikian, ia terliat dalam demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Perancis.

Masalah lain yang membuat gerakan-gerakan menjadi tidak masiv adalah jarak keterhubungan antara intelektual dengan masyarakat. Dosen dan guru memantik kesadaran sebatas pada ruang kelas dan seminar, aktivitas memantik kesadaran sebatas pada ruang pelatihan dan seminar, pemuka agama sebatas pada mimbar masjid dan tempat ibadah lain, lantas bagaimana menjangkau mereka yang tak beragama? mereka yang tak bersekolah? mereka yang tak memiliki akses pada koran dan internet? sekali lagi bahwa intelektual sudah saatnya turun gunung dan membaur di warung kopi, di halte bus, di pos kampling, pengajian ibu-ibu dan ruang-ruang interaksi yang sebelumnya tak pernah dikunjungi untuk memperlebar ruang kerja agar wacana yang dipantikkan tak sekadar menjadi konsumsi eksklusif segelintir orang saja.

Chusnul Chotimmah, pembaca setia Steinbeck yang sedang menempuh studi Magister Ilmu Politik di Universitas Airlangga Surabaya.



Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Pizza Meat Lover Menu Berbuka Favorit Anak

Resep Rawon Iga Lunak Cocok untuk Berbuka

Pameran Lukisan Anak Berkebutuhan Khusus

beritajatim Foto

Air Terjun Telunjuk Raung

Foto-foto Longsor di Ngetos Nganjuk