Faida Bupati Jember Kehilangan Legitimasi

Pada tanggal 22 Juli 2020 sebanyak 22 Janji Kerja Bupati Jember Faida dihempas. Pada tanggal tersebut, seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember akhirnya resmi memutuskan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP): Bupati Faida diberhentikan secara politik karena melanggar sumpah jabatan.

Menanggapi HMP tersebut, Bupati Faida menyatakan bahwa HMP tidak sah dan cacat hukum. Menurutnya, timing HMP tidak tepat karena semestinya DPRD menunggu hasil keputusan mediasi antara kedua belah pihak oleh Mendagri pada 7 Juli lalu di Jakarta.

Kedua, menurut Faida, HPM itu cacat lantaran dalam undangan rapat paripurna itu tidak melampirkan alasan dilaksanakannya HMP. Ketiga, menurut Faida, Pemkab Jember telah menjalankan rekomendasi Mendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang diterbitkan oleh kedua lembaga itu sebelumnya.

Namun demikian, apapun komentar Faida, yang berhak menilai sah tidaknya HMP itu adalah hakim Mahkamah Agung (MA). Fatwa MA akan menjadi landasan bagi Mendagri mengenai keberlanjutan pemakzulan Bupati Faida. Saat ini, secara administratif Faida masih menjabat sebagai Bupati Jember.

Runtuhnya Legitimasi Bupati
Namun yang jelas, kepemimpinan Bupati Faida mengalami illigitimasi nyaris di semua aspek yang dibutuhkan dalam pemerintahan.

Pertama, aspek birokrasi. Di bawah kepemimpinan Faida, Pemkab Jember dinilai lalai dalam analisa dan pengajuan kebutuhan ASN di lingkugan Pemkab Jember. Ini menyebabkan Kabupaten Jember tidak mendapatkan jatah perekrutan ASN pada tahun 2019.

Hal ini dinilai tidak hanya merugikan pemerintahan, melainkan juga memupuskan kesempatan banyak masyarakat Jember yang hendak mendaftar sebagai ASN. Ini lantaran rekrutmen ASN mensyaratkan batas maksimal usia 35 tahun.

Demikian juga dengan masalah Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang disusun Bupati yang dinilai menyalahi norma, standard, prosedur, dan kriteria (NPSK) yang telah ditetapkan Kemendagri.

Ada 30 Perbup SOTK Kabupaten Jember yang dianulir oleh Pemprov dan Kemendagri karena dinilai menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, aspek teknokrasi. Akibat pengaturan SOTK yang tidak memenuhi NPSK, banyak posisi jabatan yang diisi oleh personal yang tidak tepat. Ini menyebabkan performa kerja pemerintahan tidak maksimal. Sehingga, banyak kegiatan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah tidak memenuhi standard dan mengalami malpraktik penyelenggaraan kegiatan dan program. Ini juga yang menyebabkan di antaranya opini WDP BPK tahun 2018 dan tidak memberikan opini (disclaimer) atas LPJ Pemkab Jember tahun 2019.

Ketiga, aspek politik. Aspek ini yang menjadi pangkal dari banyak persoalan pemerintahan di Kabupaten Jember. Bupati Faida rupanya kurang menghayati posisinya sebagai pemangku jabatan politik. Di alam demokrasi Indonesia dan pemerintahan daerah di Indonesia, pembagian kekuasaan sebagai pelaksanaan dari prinsip trias politika menjadi sesuatu yang tidak boleh tidak dijalankan.

Bupati sebagai pemangku jabatan politik semestinya harus mampu menjadi “petugas reservoir” yang lihai dalam berbagi kekuasaan untuk menjaga keseimbangan pemerintahan sebagai lembaga yang menjembatani berbagai kepentingan politik masyarakat.

Dalam aspek ini sangat terlihat kelemahan Faida. Dia sangat sulit berbagi peran. Ini terlihat misalnya dalam perjalanan pemerintahannya dia nyaris tidak memberikan peran dan sedikit wewenang kepada wakilnya, Muqit Arief. Demikian juga kurang memberikan kewenangan dan kebebasan berkreasi bagi kepala OPD-OPD.

Dalam tingkat yang ekstrem, Faida terlihat tidak mau berbagi kekuasaan dengan legislatif dan partai politik. Ini yang menyebabkan di sepanjang perjalanan pemerintahannya selalu diwarnai konflik dengan DPRD. Dan ini disinyalir juga sebagai penyebab buntunya komunikasi antara Bupati dan DPRD yang salah satu akibatnya tidak didoknya APBD 2020.

Pendokrakan Citra Politik 
Kegagalan dalam tiga aspek di atas, dicoba oleh Faida ditutupi dengan cara menggenjot peningkatan citra politiknya. Hal ini oleh Faida dilakukan dengan beberapa cara.

Pertama, meningkatkan intensitas interaksi dengan berbagai lapisan masyarakat, dengan bentuk diadakannya banyak kongres; kongres tukang becak, kongres petani, kongres ibu hamil, kongres guru honorer, kongres nelayan, dan lain sebagainya. Lantaran adanya kongres yang berlebihan dan tidak wajar ini, banyak pengeluaran APBD yang dipandang melanggar hukum oleh BPK.

Kedua, Faida meningkatkan volume anggaran yang sifatnya bantuan sosial untuk masyarakat luas, seperti contoh peningkatan jumlah penerima beasiswa mahasiswa, yang juga terdapat temuan dan dianggap ada penyimpangan oleh BPK.

Ketiga, upaya meningkatkan citra, Faida juga memanfaatkan adanya Covid-19, yakni dengan mengalokasikan dana APBD untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 479,4 Miliar.

Angka ini terbesar kedua secara nasional setelah Kota Makassar. Komentar beberapa pengamat, anggaran penanganan Covid-19 oleh Pemkab Jember dikuatirkan akan menjadi masalah hukum di kemudian hari, lantaran payung hukumnya tidak jelas. Apalagi Kabupaten Jember hingga saat ini belum ada Perda APBD 2020.

Upaya peningkatan citra Faida dapat dipahami karena dia juga akan maju menjadi calon Bupati pada Pilkada Jember tahun 2020 ini melalui jalur perseorangan. Namun demikian, upaya peningkatan citra itu hampir semuanya sangat berpontensi melanggar hukum yang akan menjadi masalah serius di kemudian hari.

Dengan demikian, Bupati Faida kehilangan legitimasi dari lembaga-lembaga negara: Kemendagri, Pemprov, DPRD Jember, dan BPK RI. Pertanyaannya kemudian adalah apakah Bupati Faida juga akan kehilangan legitimasi dari masyarakat Jember? Jawabannya: tunggu hasil perolehan suara Pilkada Jember 2020. Wallahu a’lam!

Ferdiansah
(Warga Jember, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 




Apa Reaksi Anda?

Komentar