Ekspektasi Terukur dan Stabilitas Politik untuk Pembangunan Daerah

Yongky D. Pramudita

Sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur, telah menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 lalu. Terdiri dari 16 kabupaten dan tiga kota. Sejarah dimulai, proses pelantikan Bupati dan Wali Kota terpilih dari hasil Pilkada Serentak 9 Desember 2020 di Jawa Timur telah usai dilantik pada Jumat (26/2/2021) bulan lalu.

Perjalanan demokrasi kepemimpinan suatu daerah tidak akan lepas dari berbagai peristiwa penting dan bersejarah selama periodesasi tersebut. Bagi penulis yang hobi nonton sepak bola ini, peristiwa selama periodesasi pemimpin daerah dapat digunakan sebagai bahan riset dan observasi untuk kemudian membuat opini publik yang sedikit mencerdaskan diri sendiri minimal. Ini dalam konteks keilmuan politik dan Tata Negara. Dalam konteks politik praktis, peristiwa tersebut bisa digunakan untuk bumbu oleh suatu kelompok, semata–mata merubah keadaan daerahnya lebih baik. Semoga.

Pelaku politik yang berkontestan di tiap daerah memiliki riwayat perjalanan yang berbeda. Mulai dari proses petahana melanjutkan lagi periodesasi kepemimpinan. Berakhirnya masa kepemimpinan, karena telah sampai periode ke dua. Membangun suksesi kepemimpinan melalui kawan perjuangan selama ini hingga politik kekeluargaan. Melibatkan tokoh beragama dalam kontestasi pemilihan. Mencalonkan diri lewat jalur perseorangan, baik saat berposisi sebagai petahana maupun kontestan baru. Bahkan, bermanuver tidak cocok untuk lewat rekomendasi partai politik karena persepsi negatif yang dibangunnya sendiri selama memimpin juga ada. Apapun catatan perjalanan pelaku politik di daerah, itu hak demokrasi tiap warga yang diatur dalam UU Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Selain catatan perjalanan tiap pelaku politik yang berbeda, pelaku politik juga akan mendapati kondisi daerahnya yang berbeda pula. Ini juga tidak kalah menarik untuk dibahas. Ada daerah yang telah cukup baik tatanan birokrasi dan program – programnya. Lanjut dua periode bukan hal yang mustahil, begitupun suksesi penerus pemimpin selanjutnya, juga sedikit terbantu dengan kondisi daerah yang baik karena kepemimpinan diperiode sebelumnya. Contoh: Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi. Kedua daerah tersebut telah sepuluh tahun dipimpin oleh sosok yang prestatif. Sekarang digantikan oleh sosok yang baru.

Selama menjadi pemimpin Banyuwangi, Anas mengambil peran merubah wajah daerah di ujung timur Pulau Jawa ini. Transimage Banyuwangi kota santet, menjadi kota seribu festival. Berkat inovasi program unggulan, Banyuwangi dibawanya terbang tinggi dengan segudang penghargaan.

Adu prestasi Kota Surabaya dan Banyuwangi. Risma, perempuan pertama yang menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Sukses menjabat dua periode, tahun 2010 hingga tahun 2020, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ini sudah banyak membuat perubahan di Surabaya. Risma dikenal sebagai sosok yang tegas, lugas dalam memimpin, tanpa pikir panjang, selalu terjun ke lapangan. Dengan latar belakang sebagai kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Risma langsung melakukan gebrakan saat jadi wali kota. Dia membereskan persoalan sampah, saluran air, taman kota.

Kota Surabaya dan Banyuwangi yang berprestasi, beda cerita dengan Jember. Salah satu petahana yang bertarung kembali dan tertiggal adalah Bupati Jember, Faida. Maju melalui jalur independen, Faida harus mengakui kemenangan Hendy, kompetitor pilkada Jember. Pilihan Kepala Daerah sejatinya lebih menyorot pada prestasi apa selama memimpin daerah. Stabilitas politiknya seperti apa. Perekonomian daerah dan penyerapan anggaran sejauh mana. Potensi ekonomi yang tergarap dan belum tergarap oleh pemerintahan seperti apa.

Hasil survei salah satu lembaga survei, Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (Silpa) Jember selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Bahkan tahun 2018, Silpa berada di angka 713 Miliar. Peningkatan Silpa itu indikasi buruk, karena hal itu berarti pemanfaatan dana APBD oleh Pemda dalam pembangunan ekonomi di daerah tidak berjalan dengan baik. Akhirnya terjadilah penyerapan tidak optimal, pembangunan ekonomi tidak kunjung tumbuh. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya kemampuan masyarakat membayar pajak begitu rendah dan ujungnya pendapatan asli daerah juga menurun. Ekonomi merosot. Terakhir, dalam aspek stabilitas politik Bupati Jember periode 2016 – 2020 gagal menjaga komunikasi Politik dengan dewan legislatif daerah. Buntut masalahnya adalah deadlock dalam pembahasan APBD.

Bayang–bayang ekspektasi publik yang tinggi paska Pilkada. Jika Bupati Banyuwangi, Anas telah usai dan mampu mengakhiri pemerintahan dengan sejumplah pencapaian, begitupun Bu Risma, selama sepuluh tahun menjadi nahkoda pemerintahan Kota Surabaya. Bayang – bayang ekspektasi Publik yang tinggi muncul pada penggantinya. Akankah mampu mempertahankan pencapaian di atas? Justru bisa menambah pencapaian yang ebih gemilang.

Sementara itu, bayang – bayang yang sama juga muncul pada Bapak Hendy, bupati baru Jember, pengganti petahana, Bu Faida. Akankah mampu mengatasi sekelumit masalah kebirokrasian daerah? Lalu menyusul untuk menjadi daerah yang berprestasi, lengkap dengan kondisi masyarakat yang lebih baik?

Pembangunan daerah secara perlahan akan mencapi puncaknya jika disiasati dengan bijak. Mulai dari evalusi kepemimpinan daerah, ajang pemilihan Kepala Daerah, publik membangun ekspektasi yang terukur, dewan melakukan kontrol yang baik, dan pemerintahan menjaga stabilitas politik di daerahnya.

Bayang – bayang ekspektasi publik yang tinggi bagaikan dua gambar mata uang. Bisa menjadi lecutan semangat para pemimpin daerah, tapi jika salah memformulasikan bisa sebaliknya, menghancurkan tatanan kepemimpinan daerah. Ekspektasi yang tinggi dan berlebihan, serta tidak teraspirasi dengan baik akan meriuhkan suasana. Apalagi rawan untuk digaungkan oleh kelompok destruktif. Saya teringat dengan pesan bapak Kusmayanto, rektor ITB: “Hari ini kita asyik telah merusak institusi yang telah kita bangun demi kebaikan bersama. Institusi hukum, militer, dunia usaha, bahkan pemerintahan. Tanpa kita sadari, kita menghancurkan diri kita sendiri. Kita buat perangkap, dan kita terjebak didalamnya”.

Ekspektasi yang penulis inginkan adalah ekspektasi yang terukur dan pasti. Bukan ekspektasi yang tinggi dan bim salabim. Ekspektasi publik tiap daerah berbeda – beda. Tujuan kepala daerah terpilih, Mas Eri (Suksesi Risma), Bu Ipuk (Sukses Anas), dan Haji Hendy (yang berhasil menggeser petahana, Faida) dalam waktu jangka pendek, menengah, dan jangka panjangpun berbeda. Ibarat pelatih tim Sepak Bola. Jika kondisi tim dengan faktor: keuangan lebih dari cukup, staff pelatih profesional, komposisi pemain utama skill di atas rata – rata, dan pemain muda juga potensial. Maka tak heran jika fans menaruh ekspektasi tinggi: Harus dapat tropi selama satu musim.

Namun, jika salah satu faktor di atas belum tercukupi, apalagi lebih dari satu faktor, maka jangan membuat persepsi dan ekspektasi yang tinggi: Harus dapat tropi dalam satu musim. Apalagi persepsi dan ekspektasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik, maka ujungnya adalah pemecatan pelatih. Kudeta. Solusi adalah penataan perlahan. Benahi faktor – faktor di atas.

Selain mengolah ekspektasi dan langkah terukur untuk mewujudkan goal, pemimpin daerah juga harus menjaga stabilitas politik di daerahnya. Antara Pemimpin Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Dewan legislatif daerah, dan pemerintahan pusat. Selain itu, pemimpin daerah juga harus menjaga komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dan media massa. Pesan bapak Djokosantoso Moeljono dalam bukunya Beyond Leadership, “Siapapun dia, apabila dia memimpin, maka pasti yang bersangkutan mempunyai atasan, bawahan, maupun rekan sejawat antar instansi. Selalu ada interaksi. Harus senantiasa ada keseimbangan”. Jika stbailitas politik tidak terjaga, maka mustahil pembangunan daerah terwujud. Krena waktu habis hanya untuk persilisihan di internal. [but]

Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik di Jember



Apa Reaksi Anda?

Komentar