Politik Pemerintahan

Wujudkan Program Satu Data, Pemkab Jember Disarankan Gandeng BPS

Jember (beritajatim.com) – Selama setahun terakhir, akses informasi dan keterbukaan publik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih buruk dan sulit. Demikian penilaian DPRD Jember dalam rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun Anggaran 2020.

“JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Pemkab Jember sering kali tidak update, ketika masyarakat mau mengakses. Data-datanya tidak terstruktur dengan baik, dan banyak hal yang ditutup-tutupi,” kata juru bicara DPRD Jember dari Partai Nasdem, Dannis Barlie Halim.

Di lain pihak, kerjasama dengan media massa pada 2020 mendapat sorotan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan adanya aliran dana sebesar Rp 150 juta kepada wartawan dalam bentuk uang saku dan itu dipermasalahkan. Menurut parlemen, dari sisi tata kelola pemerintahan, gal tersebut tidak bagus.

“Dari indepedensi media juga tidak bagus. Kalaupun untuk kerjasama media, seharusnya untuk branding dari pemerintahan daerah dan bukan untuk branding kepala daerah dan ke depan bisa diperbaiki,” kata Dannis.

DPRD Jember merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember agar segera meningkatkan manajemen keterbukaan informasi publik dengan ditunjang sistem informasi digital. “Pemerintah Kabupaten Jember agar segera menjalin kerjasama dengan pihak terkait penyediaan data dan informasi publik. Salah satunya dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dalam rangka mewujudkan program satu data,” kata Dannis. [wir/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar