Politik Pemerintahan

Wujudkan Jatim Amanah, Gubernur Khofifah Bagikan BK-Desa Rp 24,850 M

Surabaya (beritajatim.com) – Usaha Pemprov Jatim mewujudkan Nawa Bhakti Satya, khususnya Program Jatim Amanah semakin dikonkretkan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menandainya dengan memberikan bantuan keuangan kepada desa (BK-Desa) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (21/6/2019).

Program BK-Desa sendiri digelontorkan untuk tahun 2019 ini sebesar Rp 45,64 miliar untuk 247 desa dari 23 kabupaten di Jatim. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak Rp 36,56 miliar untuk 203 desa.

Namun, dari total 247 desa penerima BK-Desa di 23 kabupaten tersebut masih belum sepenuhnya terealisasi. Hanya 78 desa dari 10 kabupaten yang telah dilakukan proses verifikasi dan peninjauan lapangan. Termasuk diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim tentang penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2019. Untuk total anggarannya pun mencapai Rp 24,850 miliar.

Dalam penyerahan BK-Desa di Grahadi ada sebanyak 10 kabupaten (78 desa) yang bantuan keuangan desanya dicairkan. Yaitu, enam desa di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 900 juta, satu desa di Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 500 juta, satu desa di Kabupaten Lumajang sebesar Rp 75 juta, dan dua kabupaten Situbondo sebesar Rp 500 juta.

Kemudian, empat desa di Kabupaten Madiun sebesar Rp 400 juta, satu desa Kabupaten Sampang sebesar Rp 300 juta, satu desa di Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 100 juta, delapan desa di Kabupaten Ngawi sebesar Rp 850 juta, lima desa Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 950 juta, serta terakhir sebanyak 49 desa di Kabupaten Lamongan sebesar Rp 20 miliar.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program BK-Desa sendiri merupakan bantuan langsung Pemprov Jatim kepada pemerintah desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa dalam mengakselerasi pembangunan di pedesaan.

“Dana yang bisa disupport untuk percepatan pembangunan pedesaan itu banyak. Ada dari APBN, ada dari APBD provinsi, ada dari APBD kabupaten/kota. Kemudia, ada juga hibah dari pihak-pihak lain. Tentu sesuai dengan SOP-nya,” jelas orang nomor satu di Jatim ini.

Langkah tersebut, senada dengan Program Nawacita yang dijalankan Presiden RI Joko Widodo. Yakni, mengharapkan agar setiap kepala desa ikut membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. “Artinya, untuk membangun negara dimulai dari penguatan pembangunan desa,” katanya.

Menurut dia, keseriusan Presiden RI Jokowi melalui penguatan dana desa harus terus dilaksanakan. Sebab, dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa parsial, dan tidak boleh sektoral. Akan tetapi harus betul-betul integratif dari hulu sampai hilir.

“Semisal, hulu adalah sekolah, maka PAUD di lingkungannya masing-masing. Saya mohon para kepala desa juga ikut memperhatikan PAUD dan TK. Ini biasanya basisnya desa. Bahkan, Posyandu basisnya RT/RW,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Khofifah juga mendorong bantuan keuangan desa bisa menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan di kawasan pedesaan. Sebab saat ini rata-rata kemiskinan di Jawa Timur masih 10,58 persen.

Dari angka tersebut tingkat kemiskinan tertinggi ada di pedesaan sebesar 15,21 persen. Sedangkan kemiskinan di kawasan perkotaan sebesar 6,9 persen.

Aspek kultural, dikatakan Khofifah, juga menjadi salah satu sektor yang harus dikembangkan. Dana desa yang disalurkan Pemprov Jawa Timur ini dikakatakan Khofifah bisa dikembangkan untuk membangun desa menjadi Desa Wisata. Total ada sebanyak 290 desa di Jawa Timur saat ini.

Salah satu desa wisata yang menurut Khofifah berhasil adalah Desa Wisata Pujon Kidul. Dalam waktu dua tahun mereka sudah bisa menyumbang Rp 2,5 miliar ke Pemkab Malang.

“Mereka sudah memberdayaan penduduk sekitar sebanyak 600 orang yang berpenghasilan Rp 1,6 juta hingga Rp 4 juta,” tegas Khofifah.

Pihaknya berharap agar warga desa mampu menggunakan bantuan keuangan desa secara optimal. Infrastruktur di desa lebih baik, dan sarana dan prasana di desa bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, Gubernur Khofifah ingin mengajak para kepala desa untuk menggali kembali berbagai keunggulan lokal dan daerah di wilayahnya masing-masing.

“Membuat sesuatu yang menjadi andalan dan unggulan lokal itu menjadi pekerjaan bersama. Sedangkan, daya saing menjadi tugas kepala organisasi perangkat daerah (OPD),” tutur gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Khofifah pun berharap, melalui BK-Desa ini akan terjadi percepatan penguatan di desa. Begitu juga dengan infrastrukturnya semakin baik.

Infrastruktur sendiri, sebut Gubernur Khofifah, tidak hanya hal fisik saja, tetapi juga aspek sosialnya. Sebagai contoh, Posyandu secara kelembagaannya harus kuat. Selain itu, penguatan kelembagaannya harus diperkuat di lingkungan RT/RW melalui komunikasi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, maupun Linmas.

Saat bertemu dengan kepala desa, Khofifah juga berpesan masalah penanggulangan narkoba. Pasalnya, Jatim menjadi provinsi tertinggi penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, Jatim juga menjadi provinsi tertinggi kedua untuk HIV/AIDS.

Seluruh kepala desa diminta untuk menyampaikan pesan menjauhi narkoba pada warga masyarakat dan anak-anak muda di kampungnya. Hal ini agar pembangunan fisik juga beriseiring dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Harus dipagari dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Makanya kami meminta untuk RT/RW untuk ikut bergerak. Karena percuma kalau SPP gratis, infrastruktur dibangun, tapi kalau anaknya dirusak otak lewat narkoba,” tukasnya.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menyampaikan, bahwa penyaluran program BK-Desa sendiri dilakukan melalui berbagai tahapan. Yakni, meliputi tahap verifikasi data desa calon penerima, tinjau lapangan, penempatan desa penerima BK Desa oleh Gubernur Jatim, tahapan pencairan, tahapan pelaksanaan hingga tahapan evaluasi.

Untuk tahapan verifikasi sendiri, jelas Heru, telah dilaksanakan mulai 25-29 Maret 2019 dan 8-11 April 2019 bertempat di Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebanyak 247 desa dari 23 kabupaten. Lalu verifikasi ulang sebanyak 25 desa dari 5 kabupaten.

“Sedangkan tahapan tinjau lapangan sebanyak 78 desa dari 10 kabupaten. Sehingga, sampai dengan saat ini masih kurang 169 desa yang belum dilakukan tinjau lapangan,” pungkasnya. [tok/*]

 

Apa Reaksi Anda?

Komentar