Politik Pemerintahan

Wujud Pemberdayaan Karyawan, Perusahaan di Lamongan Diminta Segera Daftarkan Karyawan di BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, Dadang Setiawan saat bertugas di Kantornya.

Lamongan (beritajatim.com) – Seiring dengan adanya pengumuman dari Pemerintah Pusat yang bakal memberi Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 1 juta bagi para pekerja, maka para pengusaha di Lamongan diminta untuk mampu memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai wujud pemberdayaan terhadap para karyawan.

Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamongan, Hamdani Azhari, dalam keterangannya pihaknya menyarankan agar seluruh pengusaha segera mendaftar untuk menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan, yang mana menjadi syarat utama penerima bantuan.

“Bagi saya, manfaat yang bisa dirasakan itu nantinya jangka panjang, hal itu sebagai upaya untuk memberdayakan para pekerja juga. Namun saya tekankan pemerintah pusat bisa memberikan bantuan tersebut secara tepat dan merata,” ujar pria yang akrab disapa Hamdani tersebut saat dikonfirmasi, Rabu (28/7/2021).

Lebih lanjut, Hamdani menilai, bahwa penyaluran bantuan maupun program Pemerintah Pusat kepada para pekerja di Lamongan ini belum optimal. Menurutnya, program kartu pra kerja maupun BSU di tahun 2020 lalu malah berujung pada kekecewaan dari para warga.

“Saya berharap Pemerintah Pusat bisa mengoptimalkan program dan bantuan ini, jangan hanya beri angin segar pada warga. BSU tahun kemarin saja banyak yang ditolak dan imbasnya ke kita, para warga banyak yang kecewa, bahkan ada yang marah-marah datang ke sini (Disnakertrans),” tutur Hamdani.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, Dadang Setiawan mengungkapkan, bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu juknis dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menindaklanjuti hal tersebut.

“Syarat utamanya adalah terdaftar sebagai bagian dari BPJS Ketenagakerjaan, aktif sampai Juni 2021, dan tidak menunggak iuran, serta gajinya di bawah Rp 3,5 juta. Lalu untuk sektornya kami masih menunggu juknis dari Kementerian,” ungkap Dadang Setiawan.

Terakhir, Dadang Setawan juga mengharapakan agar para perusahaan yang belum mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan supaya segera mendaftarkan para pekerjanya. Pasalnya, hal itu menjadi syarat untuk bisa menerima program bantuan tersebut.

“Ini sebagai ikhtiar bersama dalam melawan pandemi. BSU adalah bukti nyata bahwa Pemerintah peduli. Kami akan berusaha semaksimal mungkin dengan mengajukan sebanyak-banyaknya pekerja melihat kondisi Lamongan yang masuk Level 4, semoga semuanya lekas membaik,” pungkasnya.[riq/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar