Politik Pemerintahan

Wawancara Yusuf Adiwibowo, Dosen Unej yang Hadiri Pertemuan Kontroversial di Kejaksaan

Jember (beritajatim.com) – Yusuf Adiwibowo, dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, tidak mengira jika pertemuan konsultasi di kantor Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Senin (14/12/2020) berujung kontroversi politik.

Setelah pertemuan itu, Muqiet mengaku disalahkan dan tertekan, karena melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK). “Saya betul-betul merasakan sangat tertekan, karena semuanya tertuju kepada saya sendiri. Dan saya dipersalahkan betul. Itu pengalaman paling pahit saya kira,” katanya.

Yusuf pun mendadak berada dalam pusaran kontroversi itu. Dia dianggap sebagai salah satu orang yang ikut terlibat dalam tekanan terhadap Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief. Sejumlah demonstran sempat mendatangi Unej, Senin (21/12/2020), dan menuntut agar Yusuf diberhentikan, karena dianggap melanggar kode etik akademisi.

Muqiet sendiri dalam wawancara dengan media massa pekan lalu sebenarnya sama sekali tidak menyalahkan Yusuf. “Dia yang mengetik berita acara. Kalau menurut bupati kepada saya, kalau ada masalah hukum, saya disuruh konsultasi ke dia. Tapi saya belum kenal. Orang baru. Sudah tinggal satu setengah bulan, aku tidak mau ruwet-ruwet,” katanya sebagaimana diberitakan beritajatim.com, Jumat (18/12/2020).

Beritajatim.com mewawancarai Yusuf via ponsel, Kamis (24/12/2020), untuk mengetahui sejauh mana posisi dan perannya dalam persoalan tersebut.

Beritajatim (BJ): Pak Yusuf, kemarin kami mendengar informasi Anda mendapat teguran dari Rektor Universitas Jember terkait pertemuan di Kejaksaan Negeri Jember. Bagaimana tanggapan Pak Yusuf?

Yusuf Adiwibowo (YA): Saya berterima kasih sudah ditegur oleh Pak Rektor.

BJ: Sebenarnya dalam pertemuan itu, Pak Yusuf sendiri lebih banyak aktif atau bagaimana?
YA: Tidak. Saya hanya mencatat kira-kira apa saja yang disampaikan di situ. Hanya mencatat apa dampaknya dalam hukum. Itu saja.

BJ: Belakangan pertemuan itu kan menjadi kontroversi karena Kiai Muqiet merasa ditekan. Terkait kontroversi tersebut, bagaimana Anda memandangnya?
YA: Kalau itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Jadi kalau ada pertanyaan hukum, saya berpendapat. Itu saja. Di luar itu, saya tidak. Ketika saya tidak ditanya, saya diam saja.

BJ: Anda bekerjasama dalam asistensi hukum dengan Pemkab Jember sejak kapan?
YA: Saya lupa, mungkin 2018.

BJ: Banyak orang yang bertanya-tanya apa sebenarnya tugas asistensi hukum ini?
YA: Ya kayak tanya-tanya masalah hukum, seperti misalnya (pemerintah) kabupaten akan mengadakan perjanjian dengan PTPN XII. Perjanjiannya kita susun bersama. Terus kemudian apa yang kurang kira-kira, para pihak siapa saja. Misal kerjasama dengan Angkasapura. Sepanjang berkaitan dengan hukum, kemudian ditanyakan kepada saya, saya memberikan rekomendasi. Nanti kemudian diambil atau tidak, itu kebijakan publik. Kebijakan politik. Ya terserah melaksanakan atau tidak.

BJ: Kalau terkait pertemuan kemarin, sebelumnya Bupati Faida pernah berkonsultasi juga dengan Anda?
YA: Tidak. Seperti yang disampaikan di media, yang disampaikan bupati, bahwa ini ada ketakutan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam (mencairkan) anggaran, karena itu kemudian dikonsultasikan.

BJ: Tapi sebelumnya tidak pernah berkonsultasi dengan Anda?
YA: Tidak ada. Jarang.

BJ: Artinya selama ini konsultasi dengan Anda terkait pihak ketiga?
YA: Pihak ketiga, sidang gugatan dari perjanjian-perjanjian yang ada. Kalau sampai dalam persidangan, saya diminta mengupasnya, menambahkan masukan hukum dalam persidangan. Kiranya ketika sudah dikover pengacara kabupaten, ya sudah berarti. Hanya nambah-nambahi pendapat hukum, menyarankan bagaimana-bagaimana.

BJ: Pak Yusuf pernah berhubungan dengan Kiai Muqiet, pasca pertemuan di kejaksaan?
YA: Belum, Mas.

BJ: Pasca pertemuan di kejaksaan kemarin berujung kontroversi dan menjadi sorotan banyak pihak. Pak Yusuf sebagai tim asistensi hukum di Pemkab Jember, bagaimana ke depan menyikapi persoalan ini?
YA: Saya lebih banyak cenderung pasif. Ketika tidak ditanya, ya (diam). Kalaupun ditanya, saya minta waktu dulu untuk kemudian mengkajinya melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Dari peraturan perundang-undangan yang ada itu yang saya tuturkan, saya sampaikan. Jadi pendapat hukum saya tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang.

BJ: Masalah KSOTK ini kan masih ramai dan dikonsultasikan ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ke depan kemungkinan Anda diajak berkonsultasi lagi.
YA: Tidak ada.

BJ: Tidak ada permintaan konsultasi dari bupati terkait itu?
YA: Sebagaimana beredar di media, ada konsultasi beliau (dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah), karena di atas beliau ada gubernur dan mendagri. Lebih aman ke situ, sesuai arahan yang disampaikan Pak (Kejaksaan Negeri, red). Kalau berkonsultasi ke saya ya gak nemu jalan. Di atasnya kan gubernur dan mendagri. Jadi sudah disarankan ke Kemendagri, itu sudah sangat tepat, karena APH (Aparat Penegak Hukum) dengan saran itu juga mencari aman bagi semua pihak. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar