Politik Pemerintahan

Warga Miskin dan Berhak Mendapat Bantuan di Bojonegoro Sebanyak 186.574 Penerima

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam kegiatan tersebut, Dinsos mengumpulkan khusus pemecah data setiap desa dan koordinator di 28 kecamatan. Para pemecah data ini dikumpulkan secara bergiliran untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Arwan mengungkapkan, proses verifikasi dan validasi data itu dilakukan selama enam bulan sekali agar data penerima bantuan bisa terupdate. “Seperti misalnya data penerima yang sudah mampu maka harus diganti dengan orang miskin baru yang harus dimasukkan,” ungkapnya, Selasa (10/11/2020).

Sementara diketahui, DTKS 2019 jumlah warga Bojonegoro yang terdata sebagai warga miskin dan berhak mendapat bantuan sebanyak 186.574 orang penerima. Namun, dari data tersebut, tidak semua mendapat bantuan, karena bantuan yang diberikan dari pusat sifatnya sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan.

“Seperti misalnya data 2019 yang digunakan untuk penerima bantuan di 2020 itu jumlahnya 186.574 ternyata yang dapat bantuan dari BPNT hanya 135.249 dan baru terealisasi bulan Agustus,” terangnya.

Jumlah penerima bantuan itu terus mengalami peningkatan, data pada Januari-Februari ada sebanyak 116 ribu sekian penerima. Untuk warga rangking terendah dari hasil survei yang belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah juga mengambil kebijakan sesuai dengan kemampuan untuk menyalurkan bantuan bagi warga miskin.

“Rangking terbawah yang belum mendapat bantuan daerah mengalokasikan anggaran untuk BPNTD sebanyak 8.333 penerima untuk rencana 2021. Tetapi tidak hanya bantuan itu, juga ada model lain seperti beasiswa, santunan kematian, subsidi listrik, juga diambilkan dari DTKS. Totalnya ada 11 jenis bantuan termasuk yang reguler seperti BPNT, PKH, dan BST,” jelasnya.

Sementara diketahui, validasi dan verifikasi yang diikuti oleh para pemecah data itu dilakukan selama tiga hari mulai kemarin hingga besok di aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Pemecah data ini bertugas melakukan survei dari rumah ke rumah. Ada sebanyak 44 komponen secara umum yang digunakan, mulai dari kondisi rumah, kepemilikan kendaraan, tanah maupun hewan ternak.

Setelah adanya pengumpulan petugas pemecah data ini akan ada pre list sebagai dasar untuk ke lapangan yang kemudian akan digunakan sebagai bahan musyawarah desa. Sehingga warga yang tidak mampu juga mendapat pengawasan dari desa. Serta, bagi warga yang tidak mampu dan belum terdaftar sebagai penerima bantuan bisa didaftarkan.

Jasri, salah satu petugas pemecah data di Desa Sekar, Kecamatan Sekar mengungkapkan, hasil dari survei yang dilakukan nantinya akan diserahkan kepada koordinator yang berada di kecamatan untuk dijadikan bahan pertimbangan penerima bantuan. Survei dilakukan dari rumah ke rumah dengan sistem wawancara. “Kami di lapangan hanya melakukan survei, datanya kemudian dibaca oleh koordinator,” jelasnya. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar