Politik Pemerintahan

Warga Ledokombo Gugat Penggunaan Hak Angket DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Slamet Mintoyo, warga Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur mendaftarkan gugatan warga negara (citizen law suit) terhadao penggunaan hak angket oleh DPRD, di pengadilan negeri setempat, Rabu (26/2/2020).

Slamet diwakili dua kuasa hukum, Mohammad Husni Thamrin dan Heru Nugroho. “Permasalahannya, dalam SK (Surat Keputusan) pembentukan hak angket dianggap melanggar undang-undang,” kata Thamrin kepada wartawan.

Thamrin menjelaskan, dasar hukum penggunaan hak angket dalam lampiran keputusan DPRD Jember adalah pasal 371 dan pasal 381 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan ini berdasarkan pasal 409 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Jadi kalau dasarnya sudah dicabut, (panitia angket) harusnya tidak ada dasarnya,” katanya.

“Kedua, prosedur penggunaan hak angket ini tidak seperti yang sudah ditentukan baik dalam tata tertib DPRD Jember maupun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Proses-proses ini tidak dilakukan,” kata Thamrin.

“Memang ada rapat paripurna pada 27 Desember 2019. Namun agendanya meminta penjelasan tertulis terkait hak interpelasi. Karena bupati tidak hadir, maka ini kemudian berbalik menjadi persetujuan hak angket. Ini menurut pemahaman penggugat, ini tidak benar. Seharusnya ada rapat paripurna sendiri yang memang agendanya jelas tentang hak angket,” kata Thamrin.

Thamrin berharap agar DPRD Jember dan bupati segera membahas APBD 2020. “Kalau terus cekcok, APBD tidak dibahas dan disahkan, yang rugi masyarakat Kabupaten Jember, termasuk DPRD,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, hak angket dan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020 adalah dua hal yang berbeda. “Kami melihatnya itu terpisah antara hak angket dan pembahasan APBD. Yang jelas dari DPRD Jember tidak ada niatan untuk tidak membahas atau pun menghambat, karena kemarin kami sudah sepakat dengan bupati yang difasilitasi Kemendagri untuk melakukan pembahasan,” katanya.

Pembahasan akan didampingi pejabat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. “Apabila dalam pembahasan tersebut ada ketidaksesuaian, tentu harus disesuaikan. Misalkan KUA-PPAS yang tidak linier dengan RPJMD, tentu kami akan kembalikan,” kata Halim.

“Kedua, tentu ada aspirasi yang masuk ke DPRD untuk ditindaklanjuti. Sudah ditegaskan Kemendagri, bahwa DPRD punya fungsi budgeting (penganggaran). Fungsi budgeting adalah membahas dan menyetujui. Yang dinamakan membahas adalah bisa menggeser, mengalokasikan, atau tidak menyetujui apa yang diusulkan eksekutif. Artinya harus ada komunikasi yang terbangun antara bupati dengan DPRD,” kata Halim.

Halim menolak berkomentar lebih jauh soal materi gugatan tersebut. “Sampai hari ini DPRD belum menerima laporan resmi. Namun kami menghormati, karena itu hak warga negara di alam demokrasi dan negara hukum,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar