Politik Pemerintahan

Warga Jember: Alhamdulillah, DPR RI Kawal Pencabutan SK Tambang Emas

Jember (beritajatim.com) – Warga di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, bersyukur Komisi VII DPR RI sudah membuat kesepakatan tertulis, Rabu (6/2/2019), untuk mengawal pencabutan surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait tambang emas.

Kesepakatan itu dibuat setelah Komisi VII bertemu dengan warga di Balai Desa Pace. “Tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat ingin ada pencabutan SK. Kami sepakat mendorong dan memastikan pencabutan SK menteri terkait wilayah izin pertambangan Blok Silo,” kata Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu.

KH Farid Mujib mengatakan, masyarakat Silo sudah sepakat untuk menolak tambang emas. “Seratus persen warga Desa Pace, Harjomulyo, Karangharjo, Mulyorejo tidak ada perselisihan dalam menolak tambang,” katanya.

“Alhamdulillah, Komisi VII sudah bertanda tangan membikin surat kepastian untuk terus mengawal,. Saya akan menunggu dengan sabar, melihat perjuangan Komisi VII ini,” jelas Farid.

Situasi Jember sempat memanas, setelah Menteri ESDM Ignasius Jonan mengeluarkan SK mengenai wilayah pertambangan emas. Salah satunya adalah Blok Silo. Situasi tegang agak reda setelah Kementerian Hukum dan HAM mengambil keputusan non litigasi yamg merekomendasikan pencabutan izin tambang di Silo. DPR RI ingin memastikan SK segera dicabut.

Kepala Desa Pace Mohammad Farohan mengatakan, kehadiran Komisi VII semakin memperkuat penolakan. Warga berharap dalam bulan ini sudah ada surat pencabutan SK tersebut.

“Surat pernyataan Komisi VII menguatkan bahwa Komisi VII datang ke sini bukan untuk tebar pesona. Jadi kami minta kepastian,” kata Farohan. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar