Politik Pemerintahan

Warga Bantur Resah Keberadaan Tower, Dinas Penanaman Modal Kroscek Dulu

Malang (beritajatim.com) – Sebuah bangunan tower Base Transceiver Tunggal (BTS), yang memiliki tinggi kurang lebih 50 meter, disoal warga Bantur, Kabupaten Malang.

Pasalnya, bangunan BTS milik salah satu provider telepon komunikasi itu diduga tidak memiliki izin. Apalagi, bangunan BTS tersebut berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah.

Salah satu warga Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, H.Choirul Amin alias Haji Irul mengatakan, bangunan BTS tersebut diduga tidak berizin, karena berdekatan dengan rumah warga.

“BTS itu kayaknya tidak ada izinnya, saya tidak pernah dimintai izin baik secara lisan maupun tertulis, bangunan tower itu berada di sebelah rumah saya,” tegas Haji Irul, Selasa (30/3/2021).

Haji Irul menjelaskan, tower BTS yang berada di titik koordinat pasar Wonokerto, Bantur tersebut, berjarak hanya beberapa meter dari bangunan rumah tinggal warga setempat. “BTS itu ada di sebelah rumah, jaraknya kurang lebih 5 meter. Saya merasa was-was dan terganggu dengan adanya bangunan itu,” ujarnya.

Bangunan BTS tersebut, lanjut Haji Irul, ditengarai mempengaruhi kesehatan anggota keluarga yang berdomisili di rumah terdekat, akibat radiasi yang dihasilkan oleh BTS tersebut. “Saya minta Pemerintah Kabupaten Malang memperhatikan secara serius tentang keberadaan BTS yang tidak mengantongi izin resmi,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Malang, Subur Hutagalung mengatakan, dirinya akan mengkroscek terlebih dahulu tentang legalitas bangunan BTS di Wonokerto, Bantur tersebut. “Saya tidak hafal, saya kroscek dahulu ya,” kata Subur.

Subur menambahkan, di 2021 ini memang ada beberapa provider yang mengajukan izin pembangunan BTS. “Mulai Januari-Maret 2021 ini ada yang mengajukan izin BTS, itu di Tirtoyudo, tapi yang di Wonokerto Bantur saya gak hafal, apa sudah izin apa belum,” kata Subur mengakhiri. [yog/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar