Politik Pemerintahan

Wapres Kiai Makruf Amin Tinjau Stunting di Kabupaten Malang

Malang (beritajatim.com) – Wakil Presiden RI, KH.Makruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Desa Tangkilsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, untuk melihat kegiatan upaya pengendalian stunting, Rabu (27/11/2019).

Dalam kunjungan kerja kali ini, Wapres didampingi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto.

“Disini saya melihat upaya pencegahan dan penanganan stunting yang dilakukan yang berintegrasi. Karena untuk membangun Indonesia unggul perlu adanya manusia unggul, Sehat, cerdas, dan berakhlak mulia, serta memiliki daya saing,” ungkap Wapres KH.Makruf Amin, kepada awak media, Rabu (27/11/2019).

Menurut Wapres, berdasarkan data yang diperoleh, saat ini di Indonesia angka stunting masih pada angka sekitar 27 persen.

“Angka tersebut cukup tinggi, kami ingin menurunkan hingga 20 persen,” tegasnya.

Wapres melanjutkan, pihaknya terus berusaha menekan angka stunting tersebut dengan aksi nyata untuk bersama-sama berusaha menekan angka stunting.

“Indonesia sekarang masih stunting pada angka sekitar 27 persen. Perlu ada upaya-upaya penanganan stunting di daerah. Saya melihat di sini (Kabupaten Malang, red) sudah ada upaya serius. Seperti pencegahan sejak ibuk hamil, penyediaan jamban, sanitasi dan air bersih. Serta gizi keluarga. Inilah penanganan yang terintegrasi, dan kami lakukan di seluruh Indonesia,” urainya.

Sementara itu, Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, saat ini Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya melakukan penanganan stunting dan akan lebih memfokuskan di tahun 2020 nanti.

“Penanganan stunting menjadi fokus kami. Berikan pertolongan terbaik kepada ibu bersalin. Sehingga angka kematian bayi bisa ditekan sekecil mungkin,” paparnya.

Salah satu bentuk penanganan stuntin, lanjut Sanusi, pihaknya telah membentuk satgas khusus penanganan stunting. Skemannya, setiap satu OPD (organisasi perangkat daerah) menangani satu kecamatan.

“Masing-masing OPD punya wilayah binaan sendiri. Selain itu, kami juga mengupayakan agar masalah stunting ini tidak menjadi program yang berada pada level kabupaten saja. Tapi, desa juga bertanggungjawab,” Sanusi menutup. [yog/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar