Politik Pemerintahan

Melalui SPSE Versi 4.3

Walikota Mojokerto Pastikan Lelang Proyek di Kelurahan Berjalan Tepat Waktu

Ika Puspitasari

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkot Mojokerto terus berupaya menyelesaikan proyek fisik di setiap kelurahan berjalan tepat waktu. Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3, Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari memberikan pendampingan tujuh orang dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Di tahun 2019 merupakan tahun pertama dalam penerapan SPSE verai 4.3 untuk para penyedia barang dan jasa dalam pengerjaan proyek. Dan di tahun 2019 ini pula, untuk pertama kalinya proyek pengerjaan fisik turut dilimpahkan ke kelurahan masing-masing daerah.

“Sesuai permen terbaru, tahun ini pula menjadi tahun pertama dianggarkannya dana kelurahan. Dimana, lima persen dana kelurahan dianggarkan dari APBD. Jadi kita harus merubah, yang semula dikerjakan oleh dinas teknis harus dialihkan ke kelurahan,” ungkapnya, Rabu (14/8/2019).

Kendati pengerjaan proyek fisik menjadi tantangan baru bagi 18 kelurahan di Kota Onde-onde, Ning Ita (sapaan akrab, red) turut memberikan dukungan melalui pendampingan sebanyak tujuh orang dari dinas terkait. Seperti Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Bagian Hukum dan lainnya.

“Kita semua tahu, bahwa SDM yang ada di kelurahan itu tidak pernah sama sekali pegang proyek fisik. Lalu kemudian diberikan anggaran yang begitu banyak untuk pengerjaan proyek. Nah, untuk itu kami berikan mereka pendamping di setiap kelurahan. Mulai dari operator tenaga pengadministrasian dari OPD teknis, kita mutasi ke sana,” katanya.

Dana senilai kurang lebih Rp42 miliar, untuk pengerjaan proyek di kelurahan, akan terus dikawal orang nomor satu di Kota Mojokerto ini secara langsung. Namun jika nantinya ditemukan kendala yang signifikan, maka permasalahan tersebut akan menjadi bahan untuk disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Kami sudah berikan pendampingan, supaya proyek ini berjalan tepat waktu. Sekaligus ini menjadi bahan bagi kami ke kementerian pusat. Jika progres ini tidak maksimal, maka kebijakan pemerintah pusat perlu dievaluasi. Apalagi kita cuma punya 18 kelurahan. Apalagi kalau dana yang diwajibkan sebesar lima persen dari APBD, itu sangat besar untuk kelurahan yang cuma 18,” tegasnya.

Ning Ita akan mengontrol daftar lelang melalui sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) yang telah dipilah. Dan dari data tersebut, mayoritas lelang banyak dialihkan ke dana kelurahan. Sementara, sisanya masih di dinas masing-masing. Baik DPUPR ataupun Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) .

Ning Ita memastikan semua lelang proyek di Pemkot Mojokerto berjalan lancar sesuai tepat waktu. Meskipun menerapkan SPSE versi 4.3. “Untuk hari ini saja ada lima, tiga dari Cipta Karya, dua dari Bina Marga. Kalau untuk minggu ini yang masuk dari Dinas PUPR, bisa tujuh,” tutupnya. [tin/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar