Politik Pemerintahan

Wali Kota Kumpulkan CSR untuk Covid-19, Perusahaan di Probolinggo Pilih Salurkan Sendiri

Probolinggo (beritajatim.com) – Sejumlah perusahaan di Kota Probolinggo, memilih menggelontorkan sendiri dana Corporate Social Responsibility (CSR) kepada terdampak corona.

Meski sebelumnya terbit surat edaran (SE) wali kota setempat, agar CSR dikumpulkan dan disalurkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pobolinggo.

Hubungan Masyarakat (Humas) dari sejumlah perusahaan mengatakan bukan bermaksud mementahkan SE wali kota. Sebab ada perusahaan terlanjur mendistribusikan sendiri CSR sebelum SE, wali kota terbit, ada pula yang terbentur perencanaan terkait penyaluran CSR.

“Pada intinya sama dengan pemerintah daerah. Perusahaan-perusahaan ikut menanggulangi dampak covid-19. Saya rasa bolehlah kami mendahulukan karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan sebagai penerima CSR,” ujar seorang humas sebuah perusahaan yang wanti-wanti namanya dirahasiakan beritajatim.com, Minggu (12/4/2020).

Senada disampaikan seorang humas sebuah perusahaan lainnya. Menurutnya sah-sah saja wali kota mengajak perusahaan turut serta menanggulangi dampak corona. Namun lebih elok jika pemkot mengembalikan kewenangan penyaluran CSR kepada perusahaan masing-masing.

“CSR itu kan kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum. Apa lagi sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal seperti ketertiban usaha, pajak atas keuntungan dan standar lingkungan hidup,” katanya.

Jika diatur, sambung dia, selain bertentangan dengan prinsip kerelaan, CSR yang tidak sesuai dengan perencanaan perusahaan, tentu memberi beban baru kepada dunia usaha yang juga terdampak corona. “Apalagi kalau bukan menggerus keuangan suatu perusahaan,” tutup dia.

Dihubungi melalui telepon, Ketua Forum CSR Kota Probolinggo, Agus Tri, tidak banyak berkomentar. Ia hanya mempersilahkan perusahaan yang menyalurkan sendiri CSR untuk membuat laporan kepada Bappeda Kota Probolinggo.

“Wali Kota juga harus tahu kondisi perusahaan selama pandemi corona. Forum CSR sendiri tidak bisa memaksa,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Fernanda Zulkarnain, saat dimintai tanggaban berharap, perusahaan tidak gaduh menyikapi edaran wali kota. Menurutnya sah-sah saja wali kota meminta program CSR perusahaan dijadikan sembako untuk membantu warga terdampak corona. Yang tidak boleh, pembagian CSR wajib melalui wali kota. “Perusahaan boleh membagikannya sendiri,” tegasnya.

Begitu juga soal SE, wali kota berisi himbauan bagi pejabat esselon II sampai IV terkait sumbangan sembako atau uang bagi terdampak corona. Kata dia, tetap wali kota tidak boleh memaksa.

“Himbauan sah-sah saja, asal jangan mewajibkan. Karena kita tidak tau kebutuhan keluarga yang dimiliki masing-masing orang. Betul ini tanggung jawab kita bersama. Bahu-membahu membantu bersama. Saya setuju itu. Tapi yg seharusnya bertanggung jawab lebih adalah pemerintah daerah, karena mereka memegang anggaran. Ada uang rakyat di sana,” sambung pria akrab disapa Nanda, itu.

“Wali kota sudah menegaskan, dana yang disiapkan untuk penanggulangan corona kurang-lebih Rp 50 M. Lah terus dana itu dibuat apa saja? Masa yang turun dulu sembako CSR perusahaan ? Mana yang dari pemerintah ? Sampai saat ini, belum ada kejelasan dari pemkot tentang penggunaan dana tersebut,” tutup pria pernah menyabet juara umum lomba robotik di negara Paman Sam, itu.

Wakil Wali Kota Probolinggo HMS Subri, mengatakan, pemerintah daerah tidak berharap CSR selaras dengan program Pemkot Probolinggo. Yakni menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Pak wali dan saya memang berharap ada sinergi antara pemkot dan perusahaan terkait CSR ini. Untuk kasus pandemi corona saat ini misalnya, kebutuhan dasar masyarakat ya sembako. Bukan yang lain. Kami sangat berterima kasih terhadap perusahaan yang peduli,” katanya.

Disinggung kapan CSR maupun bantuan bersumber dari APBD dan APBN dibagikan kepada masyarakat. Politisi Partai Demokrat itu melihat bulan puasa adalah moment paling pas. “Saya sudah susun skenario untuk itu (pembagian) Bulan puasa nanti,” tutupnya.

Sekedar diketahui, sejumlah perusahaan menyalurkan CSR dampak corona, tak hanya berupa sembako. Melainkan ada dalam bentuk Alat Pengaman Diri (APD), wastafel umum, obat-obatan serta peralatan kesehatan.

Dari 81 perusahaan penerima SE wali kota, sampai Rabu (8/4/2020) lalu tercatat, sudah 20 perusahaan menyerahkan CSR-nya kepada Pemkot Probolinggo. Catatan beritajatim.com pada 2019 lalu, total jumlah CSR yang disalurkan perusahaan kepada masyarakat, mencapai angka Rp 5 M, atau turun dari tahun 2018 yang mencapai Rp 6 Milyar lebih. (eko/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar