Politik Pemerintahan

Pasca Didemo Warga Madura

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Temui Gubernur Sampaikan Aspirasi

Surabaya (beritajatim.com) – Pasca adanya demonstrasi warga Madura di depan Kantor Pemerintah Kota Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi tidak tinggal diam. Ia langsung menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa di Gedung Negara Grahadi, Senin (21/6/2021). Hal itu seperti yang dijanjikan kepada para pendemo.

Saat bertemu dengan Gubernur bersama sejumlah pejabat Pemprov Jatim, Wali Kota Eri menyampaikan semua aspirasi warga Madura atau aspirasi dari massa aksi ‘Koalisi Masyarakat Madura Bersatu’ itu. Saat menemui Gubernur, Wali Kota Eri juga didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Johnny Eddizon Isir, Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Herman Hidayat Eko Atmojo, dan sejumlah pejabat Pemkot Surabaya.

 

Eri mengatakan bahwa sudah menyampaikan semua aspirasi para pendemo itu kepada Gubernur Jatim. Menurutnya, apa yang diinginkan oleh massa aksi sebenarnya hampir sama dengan arahan dari Gubernur Jatim, yang mana fokus pada pengamanan di tingkat desa atau kecamatan.

“Sehingga nanti melakukan pengamanan daerah itu dengan sifat ke desa atau kecamatan. Dan itu sudah dilakukan di Surabaya. Kemudian di Surabaya dilakukan di kelurahan. Jadi kelurahan-kelurahan itu dijaga,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika ini bisa berjalan di Bangkalan dan kasusnya sudah mulai landai, maka tidak perlu lagi melakukan penyekatan di Suramadu. Namun begitu, ia memastikan bahwa semuanya akan dirapatkan lebih lanjut.

“Insyallah akan diambil keputusannya oleh Pak Panglima TNI harus seperti apa. Apakah harus tetap dilakukan penyekatan dulu atau sudah dikuatkan mulai hari ini di tingkat desa. Setelah itu tidak perlu lagi penyekatan. Jadi, kita tunggu arahan dari Pak Panglima, insyaallah kita akan siap menjalankan,” katanya.

Sebenarnya, lanjut dia, di Bangkalan itu sudah bisa melakukan seperti apa yang telah dijalankan di Surabaya. Yaitu pengamanan di tingkat desa atau kecamatan, sehingga insyallah bisa berjalan pengamanannya di masing-masing daerahnya.

“Alhamdulillah teman-teman (massa aksi) yang tadi saya temui juga ingin ikut membantu, karena mereka juga menyampaikan bahwa sebenarnya itu bisa dilakukan di tingkat desa, sehingga tidak perlu lagi dilakukan di jalan utama. Saya sepakat itu, sehingga yang menjaga adalah warganya sendiri,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia akan mengajak beberapa massa aksi untuk bertemu dengan Bupati Bangkalan. Hal itu supaya bisa menyampaikan aspirasinya. Harapannya, itu bisa diselesaikan di Bangkalan, sehingga tidak ada lagi penyekatan di jalan.

“Jadi, soal penyekatan itu masih dievaluasi oleh Panglima (TNI) sekaligus ini menunggu kesiapan Bangkalan. Kalau besok sudah siap Bangkalan bahwa posisinya di setiap desa dilakukan penjagaan, maka di jalan umum itu tidak perlu lagi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa di Surabaya itu sifatnya hanya menunggu Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang telah ditetapkan oleh Forkopimda Jatim. Menurutnya, kalau warga sudah bisa menunjukkan SIKM, maka tidak perlu lagi dilakukan tes di Surabaya.

“Kalau sudah ada SIKM, ya sudahlah lepas aja. Karena yang di Surabaya ini hanyalah perbantuan dari Bangkalan, kalau sudah dilakukan di sana semuanya, di Surabaya tidak perlu lagi,” tegasnya.

Terkait bagaimana proses penerbitan SIKM di Bangkalan, Wali Kota Eri mengaku mempercayakan kepada internal Kabupaten Bangkalan. Sebab, ia tidak bisa masuk ke ranah itu. “Karena itu kewenangan Bangkalan melakukan PPKM mikronya seperti apa,” pungkasnya. [way/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar